Dalam membuat suatu program harus disertai data yang valid berdasarkan tupoksi pekerjaan yang semestinya dilakukan. Tanpa adanya suatu data yang rill, program kerja pasti tidak akan berjalan sesuai apa yang diharapkan. “ Kalau kita tidak ada data untuk bekerja, nonsen kita bisa kerja,”tandas Pj. Gubernur Sulbar,Carlo B Tewu saat memberikan arahan dan masukan pada OPD Dinas Lingkungan Hidup usai melakukan pemaparan program prioritas yang berlangsung di ruang pertemuan Lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, Selasa, 7 Februari 2017. Terkait pemaparan program kerja Dinas Lingkungan Hidup, Carlo memberikan masukan agar segera melakukan database sesuai tupoksi kerja masing-masing. Kepada dr. Fatimah selaku Kepala OPD,agar kiranya dinas para bidang dalam penyelesaian program tidak melakukan dan menyelesaikan pekerjaan dengan sendiri-sendiri.Untuk itu, harus dilakukan koordinasi yang baik kepada ASN dan dinas-dinas terkait. Carlo juga menekankan setiap ASN harus bisa berkreasi dan berinovasi. “Saya harap kita semua bisa berkreasi, berinovasi dan berkembang. Coba lakukan perubahan ditahun 2017.” tegasnya Pada kesempatan tersebut, dr. Fatimah memaparkan sasaran prioritas daerah pemprov sulbar terjait lingkungan hidup terbagi atas delapan item, yaitu aksebilitas pendidikan, ketahanan pangan, aksebilitas kesehatan, penurunan kemiskinan, bangun mandar, penyediaan infrasruktur jalan jembatan pelabuhan dan bandara, kawasan ekonomi khusus dan agro industri dan pengembangan pariwisata. Disebutkan, tahun ini Dinas Lingkungan Hidup mendapatkan anggaran sebesar Rp. 8.590.000.000 terbagi atas tiga bagian yaitu, Sekretariat (kegiatan rutin) sebesar Rp. 911.500.000, kegiatan bidang Rp. 5.930.080.000 dan kegiatan laboratorium sebesar Rp. 1.748.420.000 Untuk penyusunan program, dilatarbelakangi oleh Nawacita yaitu, menghadirkan kembali negara untuk melindungi bangsa, memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, membangun tatakelola pemerintahan yang bersih, efektis demokratis, dan terpercaya, membangun indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan, mmeperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi system dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia, meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing dipasar internasional, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sector-sektor srategis ekonomi dan domestik, melakukan revolusi bangsa dan memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi social. Rapat tersebut dihadiri Pj. Gubernur Sulawesi Barat Carlo B Tewu, Asisten Tata Praja, Nur Alam Tahir, Asisten Administrasi dan Umum Djamila, Staf ahli Gubernur, Ibrahim