Mamuju - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat langkah menuju pembangunan daerah yang inklusif dan berkeadilan. Melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA), Pemprov Sulbar bekerja sama dengan Gerakan Mandiri (GEMA) Difabel menggelar kegiatan Review Draft Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD-PD) di Hotel Matos, Mamuju, Selasa, 25 November 2025.

Forum tersebut menjadi ruang penting yang mempertemukan organisasi penyandang disabilitas (OPDis) dan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sekaligus menandai keseriusan pemerintah daerah dalam memastikan pembangunan yang benar-benar merangkul seluruh warga, tanpa terkecuali.

Kegiatan ini juga mendapat dukungan dari Pusat Rehabilitasi YAKKUM melalui Program DIGNITY INKLUSI, sebuah kemitraan Pemerintah Australia–Indonesia yang mendorong transformasi menuju masyarakat yang lebih inklusif. Dukungan ini memperkuat upaya Pemprov Sulbar dalam mewujudkan pembangunan yang berpijak pada prinsip no one left behind atau tidak ada satu pun yang tertinggal.

Prinsip tersebut memastikan kelompok marjinal, termasuk penyandang disabilitas, dapat berpartisipasi aktif dan menikmati manfaat pembangunan di berbagai bidang, mulai dari sosial, budaya, ekonomi, hingga politik.

Hadir mewakili Plt. Kepala Bapperida Sulbar, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Andi Almah Aliuddin, menegaskan bahwa review Draft RAD-PD merupakan bentuk nyata komitmen Pemerintah Provinsi di bawah kepemimpinan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga.

“Penyusunan RAD-PD bukan sekadar memenuhi ketentuan regulasi. Ini adalah bentuk keseriusan Pemprov Sulbar untuk memastikan hak-hak penyandang disabilitas terpenuhi dalam perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan pembangunan,” jelas Almah.

Ia menambahkan bahwa Bapperida Sulbar memiliki peran strategis dalam menerjemahkan komitmen tersebut ke dalam dokumen aksi yang konkret dan dapat diimplementasikan secara menyeluruh oleh seluruh OPD.

Sementara itu, Direktur GEMA Difabel Sulbar sekaligus Project Manager Dignity Inklusi, Syafaruddin Syam, menyambut positif langkah ini dan menyebutnya sebagai tonggak penting bagi Provinsi Sulawesi Barat.

“Penyusunan RAD ini baru pertama kali dilakukan di Sulbar dan diarahkan untuk memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam pembangunan, termasuk penyandang disabilitas,” ujarnya.

Melalui penyusunan RAD-PD, Sulawesi Barat diharapkan memiliki pedoman yang komprehensif dalam memperkuat kebijakan dan program inklusif. Dokumen ini akan menjadi fondasi untuk menjamin akses, perlindungan, serta kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas dalam seluruh proses pembangunan. (Rls)