Mamuju — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat mengikuti Webinar SNI Kebencanaan Series #4: SNI Desa Tangguh Bencana, yang diselenggarakan secara daring oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, Rabu 26 November 2025 Kegiatan ini menghadirkan para pakar kebencanaan nasional dalam rangka memperkuat standar, kapasitas, dan implementasi Desa Tangguh Bencana (Destana) di seluruh Indonesia.
Webinar ini menghadirkan narasumber:
Raditya Jati (Deputi Bidang Sistem dan Strategi, BNPB RI).
Praba Drijarkara (Direktur Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Infrastruktur, dan Teknologi Informasi, BSN).
Pangarso Suryotomo (Direktur Kesiapsiagaan, BNPB RI).
Prof. Eko Teguh Paripurno (Komite Teknis 13-08 Penanggulangan Bencana).
Melissa Aprilia (Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda, BNPB).
Dalam pemaparannya, Raditya Jati menekankan bahwa penerapan SNI Desa Tangguh Bencana menjadi salah satu instrumen penting dalam memastikan kesiapsiagaan masyarakat di tingkat desa berjalan secara terukur, terstandar, dan akuntabel.
"Standar menjadi panduan bersama agar seluruh daerah memiliki acuan yang sama dalam membangun ketangguhan. SNI Desa Tangguh Bencana membantu memastikan bahwa proses, kapasitas, dan kelembagaan Destana dapat berfungsi secara optimal,” ujar Raditya.
Sementara itu, Pangarso Suryotomo menegaskan pentingnya integrasi antara regulasi nasional dan kesiapsiagaan berbasis komunitas.
"Kesiapsiagaan tidak hanya pada level pemerintah, tetapi harus hidup di masyarakat. Dengan SNI ini, desa memiliki pedoman jelas untuk membangun kapasitas dan melakukan aksi mitigasi secara mandiri,” ungkap Pangarso.
Prof. Eko Teguh Paripurno menambahkan bahwa penyusunan SNI tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencakup unsur partisipasi masyarakat sebagai kunci utama ketangguhan.
"Standarisasi tidak boleh menghilangkan kearifan lokal. SNI ini justru menjadi ruang untuk memastikan bahwa praktik baik di tingkat lokal terakomodasi dalam kerangka yang lebih sistematis,” jelasnya.
Pelaksana Tugas Kalaksa BPBD Sulawesi Barat, Muhammad Yasir Fattah, menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat relevan dengan upaya penguatan kapasitas BPBD dan pemerintah kabupaten/kota dalam mendukung pengembangan Destana di wilayah Sulawesi Barat.
"Sulbar merupakan daerah rawan bencana. Dengan adanya SNI Desa Tangguh Bencana, kami memiliki acuan yang lebih kuat dan terukur dalam membina desa-desa menuju ketangguhan. Ini sejalan dengan arahan Gubernur Sulbar, Bapak Suhardi Duka, agar seluruh unsur pemerintah meningkatkan kesiapsiagaan berbasis komunitas,” ucap Yasir Fattah.
Naskah : BPBD Sulbar
Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar
