Mamuju – Pemerintah kembali membuka Program Pemagangan di Provinsi Sulawesi Barat sebagai bagian dari upaya memperluas akses pengalaman kerja bagi lulusan baru.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulbar, Andi Farid Amri, menjelaskan bahwa program ini merupakan inisiatif Kementerian Ketenagakerjaan yang telah mengakomodir ribuan sarjana muda secara nasional.
Pada batch I, Sulbar telah menerima 115 peserta magang yang ditempatkan pada lebih dari 10 pelaku UMKM. Sementara pada batch II, jumlah penyelenggara magang yang dilibatkan mencapai 80 penyelenggara dan hasilnya telah menerima lebih dari 300 peserta magang. Menariknya, pada batch II ini penyelenggara tidak hanya berasal dari sektor UMKM, tetapi juga melibatkan lembaga dan instansi vertikal seperti Ombudsman serta Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).
Menurut Farid, dengan melibatkan UMKM, program ini juga sejalan dengan panca daya 'Sulbar Berdaya" Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wagub Salim S Mengga.
Memasuki batch III, Dinas Tenaga Kerja menargetkan 20 penyelenggara magang, khususnya bagi perusahaan atau instansi yang sebelumnya belum menerima peserta akibat minimnya peminat dari lowongan yang tersedia. Proses seleksi untuk penyelenggara magang telah dibuka sejak 4 November, bersamaan dengan pendaftaran peserta magang yang berlangsung hingga 7 November. Tahapan dilanjutkan dengan sesi wawancara antara penyelenggara dan peserta pada 8 November.
Farid menegaskan bahwa program pemagangan tidak hanya memberikan peluang bagi lulusan baru untuk memperoleh pengalaman kerja nyata, tetapi juga membawa manfaat bagi mitra perusahaan.
“Program ini menjadi jembatan antara dunia pendidikan dan dunia industri. Lulusan perguruan tinggi bisa langsung mengenal budaya kerja profesional, sementara perusahaan mendapat manfaat dalam menyiapkan SDM unggul dan produktif,” jelas Farid.
Program pemagangan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja di Sulawesi Barat dan mempercepat penyerapan lulusan baru ke dunia kerja sesuai kebutuhan industri. Pemerintah Provinsi Sulbar terus mendorong kolaborasi lintas sektor untuk memastikan pelaksanaan pemagangan berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas SDM daerah. (Rls)
