Mamuju - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat kembali menegaskan posisinya sebagai institusi perencanaan yang aktif dan responsif dalam mendorong peningkatan kualitas layanan pemerintahan, khususnya dalam aspek administrasi dan konsultasi kebijakan daerah.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Bapperida Sulbar dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan Fasilitasi Layanan Administrasi dan Konsultasi yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Senin, 24 November 2025.
Pada forum strategis tersebut, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bapperida Sulbar, Misrina, hadir mewakili Plt. Kepala Bapperida Sulbar, Darwis Damir, untuk menyampaikan pandangan, evaluasi, dan masukan teknis terkait kebutuhan pemerintah daerah terhadap penyempurnaan standar pelayanan di lingkungan Kemendagri.
Partisipasi ini sekaligus mencerminkan dukungan penuh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga dalam memperkuat kualitas layanan administrasi pemerintahan dan konsultasi kebijakan bagi daerah.
FKP tersebut merupakan bagian dari proses peninjauan ulang terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-1172 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Fasilitasi Administrasi dan Konsultasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
Misrina menjelaskan, Bapperida Sulbar memanfaatkan forum ini sebagai ruang strategis untuk melakukan review serta memberikan masukan terhadap layanan yang selama ini paling sering diakses oleh pemerintah daerah, khususnya evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait RPJPD dan RPJMD Provinsi, serta fasilitasi rancangan produk hukum daerah.
“Forum ini menjadi ruang penting bagi kami untuk mereview sekaligus memberikan masukan atas layanan yang paling sering kami gunakan, terutama evaluasi Ranperda RPJPD/RPJMD provinsi dan fasilitasi rancangan produk hukum daerah. Dua hal ini sangat menentukan kualitas dokumen perencanaan pembangunan dan penataan ruang di Sulawesi Barat,” ujar Misrina.
Forum Konsultasi Publik tersebut dibuka oleh Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Kemendagri, Evan Nur Setya Hadi, yang menekankan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi aspek-aspek layanan yang perlu diperbaiki, menyerap aspirasi para pengguna layanan, serta merumuskan rekomendasi peningkatan kualitas pelayanan publik ke depan.
“Pelayanan publik adalah wajah birokrasi. Jika pelayanannya baik, maka kepercayaan publik akan meningkat. Karena itu, forum seperti ini sangat krusial dalam mewujudkan Asta Cita,” tegas Evan.
Secara terpisah, Plt. Kepala Bapperida Sulbar, Darwis Damir, mengapresiasi pelaksanaan FKP 2025 yang menghadirkan berbagai narasumber kompeten dengan sudut pandang strategis terkait penguatan sistem pelayanan publik.
Menurutnya, seluruh materi dan masukan dalam forum tersebut sangat relevan untuk dijadikan rujukan dalam memperkuat layanan internal perangkat daerah, khususnya di Bapperida Sulawesi Barat.
“Ini menjadi referensi penting bagi kami untuk terus memperbaiki dan memperkuat kualitas layanan perencanaan, riset, dan inovasi di Sulawesi Barat agar semakin adaptif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan daerah,” pungkasnya. (Rls)
