Mamuju – Dalam upaya memperkuat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Coaching Clinic Pengisian Kertas Kerja Manajemen Risiko bagi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Kamis 6 November 2025.
Ini menindaklanjuti arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi aparatur dalam pengelolaan risiko serta memastikan setiap perangkat daerah mampu mengidentifikasi dan memitigasi potensi risiko dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan.
Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Barat dan diikuti oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Melalui kegiatan ini, peserta mendapatkan pendampingan langsung dari tim BPKP untuk memahami secara menyeluruh konsep, tahapan, dan penerapan manajemen risiko pada perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan di perangkat daerah. Coaching clinic juga difokuskan pada pengisian kertas kerja manajemen risiko yang menjadi bagian penting dalam penguatan tata kelola pemerintahan.
Auditor Ahli Madya Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat, menjelaskan secara tata cara pengisian kertas kerja manajemen risiko, mulai dari proses identifikasi risiko, analisis tingkat kemungkinan dan dampak, hingga penyusunan rencana mitigasi agar perangkat daerah dapat secara sistematis mengenali potensi risiko dan menentukan langkah-langkah pengendalian yang efektif untuk meminimalisir dampaknya.
Kegiatan ini juga dilanjutkan dengan praktik langsung pengisian kertas kerja manajemen risiko yang dipandu oleh Auditor Terampil Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat. Dalam sesi ini, peserta berkesempatan menerapkan langsung konsep yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga lebih memahami langkah-langkah teknis pengisian dan penerapan manajemen risiko di unit kerjanya masing-masing.
Sementara itu, Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat, M. Natsir, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah konkret dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.
“Manajemen risiko merupakan bagian penting dari upaya mencegah terjadinya penyimpangan dan meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan,” ungkapnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan setiap perangkat daerah mampu mengidentifikasi potensi risiko sejak dini serta menyusun langkah mitigasi yang tepat, sehingga tujuan pembangunan daerah dapat tercapai secara optimal.
Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat akan melakukan pendampingan dan evaluasi penerapan manajemen risiko di masing-masing perangkat daerah, guna memastikan bahwa hasil coaching clinic benar-benar diterapkan dalam penyusunan dokumen dan pengambilan keputusan strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.(rls)
