Kominfo Sulbar -- Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar menghadiri rapat kerja nasional (rakernas) Pembangunan Pertanian Tahun 2021 secara virtual di Ruang Oval lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Senin 11 Januari 2021. Pembukaan Rakernas yang diselenggarakan di Istana Negara Jakarta, diresmikan langsung Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Rakernas mengusung tema"memperkuat sektor pertanian dalam menopang pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi Covid- 19. Presiden Joko Widodo mengatakan, yang dibutuhkan oleh Indonesia ialah membangun sebuah kawasan pertanian berskala ekonomi besar, termasuk salah satunya lumbung pangan baru. "Diperlukan peningkatan skala ekonomi sehingga para petani yang nantinya terhimpun dalam kelompok tani besar memiliki nilai tukar petani yang lebih besar, sekaligus meningkatkan jumlah produksi. Kalau harga tidak kompetitif ya akan sulit kita bersaing, sehingga sekali lagi ini harus dibangun dalam sebuah lahan yang sangat luas,"tandas Jokowi Jokowi menuturkan, peningkatan skala ekonomi dan penerapan teknologi pertanian merupakan langkah utama pembangunan pertanian nasional yang harus segera ditempuh. Dengan cara itu maka biaya produksi dapat menjadi lebih murah sehingga menimbulkan harga yang kompetitif dari produksi komoditas pertanian nasional. "Skala luas dan teknologi pertanian dipakai betul. Itulah cara-cara pembangunan pertanian yang harus kita tuju, sehingga harga pokok produksinya nanti bisa bersaing dengan harga komoditas yang sama dari negara-negara lain. Pembangunan pertanian tidak bisa dilakukan dengan cara yang konvensional, namun harus dilakukan dengan terobosan serta inovasi yang bisa mendongkrak pertumbuhan pertanian berkelanjutan,"ujarnya Selain itu, pembangunan pertanian sudah harus segera dilakukan secara detail, utamanya terkait komoditas yang saat ini masih memerlukan impor. "Urusan bawang putih, gula, jagung, kedelai, dan komoditas lain yang masih impor tolong ini menjadi catatan dan segera dicarikan desain yang baik agar bisa kita selesaikan,"imbau Jokowi Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, menyampaikan bahwa pertanian adalah sektor yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat dunia. Karena itu, peningkatan produktivitas adalah pilihan yang wajib dilakukan semua pemerhati pertanian Indonesia. Turut hadir dalam acara…

Kominfo Sulbar -- Pembangunan selter yang direncanakan untuk membangun selter dalam rangka menunjang pelayanan penyeberangan pekerja migran Indonesia (PMI) melalui Pelabuhan Tanjung Silopo membutuhkan lahan seluas 2,5 hektar. Pada Ahad, 11 Januari 2021, bertempat di Pelabuhan Tanjung Silopo, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar melakukan pertemuan dengan warga pemilik lahan. Menurutnya , kebutuhan lahan itu sangat penting guna mempercepat pembangunan selter , sebab operasi penyeberangan perdana PMI Sulbar Malaysia ditargetkan terselenggara tahun ini. " Tadi kita sudah sepakati harga lahan dengan warga, berapa yang akan dibayar. Setelah dibayarkan, segera dilakukan kematangan lahan dan secepatnya bangun sellter," kata Ali Baal usai melakukan pertemuan dengan sejumlah warga pemilik lahan di Pelabuhan Tanjung Silopo. Kepala Biro Tata Pemerintahan Sulbar Saleh Rahim menyebutkan, , tujuan pembangunan selter sebagai tempat penampungan para PMI yang akan berangkat maupun tiba di Pelabuhan Tanjung Silopo. Disampaikan, kebutuhan lahan, 2,5 itu telah menyasar 16 pemilik lahan. Namun melalui pertemuan dengan pemilik lahan telah menyepakati harga Rp 176 ribu permeter. "Ini diterapkan melalui tim penilai Aprasial," kata Saleh Rachim Dia pun mengaku terdapat lima rumah akan direlokasi, namun solusinya ditempuh dengan membuat kesepahaman dengan pemilik rumah. "Pemilik rumah sepakat memindahkan rumahnya dan pemerintah yang akan membantu pembangunan rumahnya," tuturnya. Soal bangunan fisik Selter. nantinya akan mendapatkan dukungan dari Kementerian Sosial. Pemilik lahan, Andi Mukhtar mengatakan, permintaan warga setelah direlokasi adalah membuatkan akses jalan ke lokasi mereka pindah. "Kita harapkan setelah direlokasi ada dibukakan jalan, ini untuk memperluas lagi jalan di daerah Silopo, paling tidak bisa jadi jalan lingkar. Untuk patokan harga, kita sudah sepakat," tandasnya. Di tempat lain, dalam rangka mendukung pelayanan Pekerja Migran Indonesia (PMI), saat ini juga sedang dibenahi pembangunan Gedung Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelayanan Pekerja Migran Indonesia (LTSA-PP.PMI) yang saat ini sedang dalam pembenahan. (Farid)

Kominfo Sulbar -- Sebagai upaya Pemprov Sulbar menghadirkan pelayanan terhadap Pelindungan Pekerja Migran (PMI) yang akan melakukan penyeberangan ke Malaysia melalui Pelabuhan Tanjung Silopo, Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar melakukan pantauan di Gedung/Kantor Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (LTSA PP-PMI) yang terletak di belakang Kantor BKD Polman, Minggu , 10 Januari 2021 " Gedung saat ini sudah siap, alat-alatya sudah ada yang siap, sebagianasih dalam pengiriman dan itu telah mendapat dukungan dari pemerintah pusat terkait pelayanan PMI yang terpusat di Sulbar. Karenanya Sulbar harus mempersiapkan fasilitas dan Sumber Daya Manusia (SDM)," kata Ali Baal Masdar usai meninjau kesiapan Gedung LTSA PP-PMI. Pantauan Gubernur, sejumlah mobiler dan server untuk pencatatan sipil dan kependudukan serta server keimigrasian masih dalam kemasan. Ali Barharap pemasangan fasilitas tersebut segera dituntaskan , dan secepatnya bisa berfungsi "Kita harus cepat dan semuanya sudah harus siap," tegas Ali saat memantau progres penyiapan Gedung LTSA PP PMI. Kepala Dinas Tenaga Kerja Sulbar, Bakhtiar mengatakan, Gedung Kantor LTSA PP PMI dipersiapkan sebagai tempat pelayanan segala urusan administrasi bagi PMI yang akan diberangkatkan ke Malaysia melalui Pelabuhan Tanjung Silopo. "Disinilah pengurusan Paspor dan adminsitrasi lainnya bagi PMI," terang Bakhtiar. Sebelumnya, pemprov Sulbar juga mendapat dukungan dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP2TKI) melalui BP3TKI Makassar dengan dukungan SDM dan mengkoordinasikan dengan instansi-instansi lainnya, seperti Imigrasi dan BPJS Ketenagakerjaan. Sekedar diketahui, LTSA PP-PMI merupakan bantuan dari Pwmerintah Pusat tahun 2020, di Indonesia hanya dua yang mendapatkan bantuan tersebut yaitu penempatan di Blitar, Jawa Timur dan di Polman, Sulbar. (farid)

Kominfo Sulbar-- Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar berkomitmen fokus pada Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Apalagi kondisi saat ini masih banyak masyarakat kehilangan pendapatan terhadap pandemi covid-19. Salah satunya dengan memaksimalkan kegiatan Belanja Tak Terduga (BTT) untuk kegiatan Padat Karya Produktif. "Dimasa pandemi ini kita agak prihatin namun kita tetap berusaha, salah satunya lewat program padat karya. Patut disyukuri secara bersama mengingat pemerintah pusat memberikan stimulus bantuan padat karya di tengah pandemi covid-19 yang melanda perekonomian di seluruh dunia termasuk Sulbar, " kata Ali Baal Masdar saat melakukan peninjauan lokasi padat karya di Desa Bonne-bonne, Kecamatan Mapillli, 9 Januari, dan di Desa Kuajang serta Desa Amola Kecamatan Binuang, Minggu, 10 Januari 2021 Ia juga mengatakan, peninjauan tersebut untuk melihat sejauh mana perkembangan bantuan padat karya tersebut dapat berjalan tepat sasaran sesuai harapan bersama " Tidak dapat dipungkiri banyak sekali masyarakat yang merasakan dampak ekonomi yang begitu sulit sehingga, program padat karya ini dinilai salah satu program kegiatan pemerintah yang dapat menjadi salah satu solusi untuk membantu masyarakat kecil. Masyarakat tidak boleh berdiam diri karena pandemi, harus terus bekerja, tentunya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Terpenting, sudah saatnya masyarakat mengubah kebiasaan dalam beraktivitas sehari hari. Ia mengimbau kepada masyarakat untuk tetap menerapkan pola hidup sehat . Harus diubah kebiasaan setiap hari, dan tetap perhatikan protokol kesehatan. Kepala Dinas Tenaga Kerja Sulbar, Bahtiar menyampaikan, untuk membantu pemulihan ekonomi masyarakat pada pandemi covid-19, Pemprov Sulbar memprogramkan padat karya melalui Belanja Tak Terduga (BTT) refocussing. Disampaikan, untuk padat karya, terdapat 67 lokasi, dan ada beberapa yang mendapat kunjungan Gubernur saat melakukan kunjungan kerja antara lain di Deda Bonne-bonne, Kecamatan Mapilli, Desa Kuajang dan Desa Amola Kecamatan Binuang. Perwakilan penerima BTT di Desa Bonne-Bonne, Imran Hadi mengaku sangat terbantu atas kegiatan BTT Padat Karya. "Kami merasa terbantu sekali. Kami mendapatkan pekerjaan dan hasil dan inilah yang…

Kominfo Sulbar -- Ancaman abrasi pantai yang dialami sekira 50 an warga yang terdampak di pemukiman Dusun Ga'de Desa Tangnga -tangnga, Kecamatan Tinambung Polman mendapat perhatian Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar. Sabtu, 9 Januari 2021, Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar bersama Wakil Ketua DPRD Sulbar, Usman Suhuriah , unsur Forkopimda, dan beberapa pimpinan OPD meninjau pemukiman tersebut. Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar mengatakan, setelah melakukan peninjauan dan mendengarkan langsung dampak yang dialami oleh masyarakat setempat, salah satu cara yang tepat agar tidak terjadi kondisi berulang adalah relokasi. "Tadi kita sudah melihat lokasi abrasi pantai itu memang kondisinya padat. Untuk penganganan awal akan dipindahkan ke ke lokasi yang lebih aman," ujar Ali Baal. Begitupun soal tanggul pemecah ombak, kata Ali, itu akan menjadi perhatian pemerintah provinsi agar melakukan penataan dalam waktu dekat . "Kita akan tetap memperbaiki tanggul yang rusak dan juga lokasi yang rusak," ungkapnya. Wakil Ketua DPRD Sulbar, Usman Suhuriah mengemukakan, tempat tersebut membutuhkan perbaikan tanggul penahan ombak agar warga yang bermukim di tempat tersebut tidak terus terancam banjir pasang terutama saat musim angin barat. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Gubernur telah memberikan perhatian kepada warga setempat. " Warga yang bermukim di situ terus-menerus terancam banjir pasang, apalagi saat musin angin barat. Makanya, di tempat itu dibutuhkan perbaikan tanggul penahan ombak yang pernah ada disitu. Saya sepakat dengan wacana relokasi serta perbaikan tanggul pemecah ombak. Dengan begitu warga yang bermukim di tempat tersebut tidak terus terancam banjir pasang, " kata legislator Golkar itu. Salah satu warga yang terdampak abrasi, Maryani mengatakan, ancaman abarasi yang mengancam rumahnya bersama warga lainya sudah mereka alami sejak 10 tahun. " Kalau air naik pak, sampai ke dalam rumah. Dan kami sudah terbiasa. Bahkan, sudah ada dua rumah warga yang hancur karena hantaman ombak," kata Maryani. Ia pun berharap kepada pemerintah agar segera…

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar melakukan pencanangan penanaman kedelai di Lahan Kering/Marginal di Desa Tandung, Kecamatan Tinambung, Polewali Mandar, Sabtu, 9 Januari 2021. Pencanangan tersebut sebagai langkah pemerintah menindaklanjuti program nasional dalam mengembangkan tanaman kedelai di Sulbar. Di Kecamatan Tinambung, langkah tersebut mulai dilakukan dengan merencanakan penanaman kedelai untuk 300 hektar lahan. Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar menyampaikan, bisa dikatakan Sulbar penerima bantuan terbesar dari sektor pengambangan kedelai. Sulbar mendapat peluang mengembangkan hingga 50 ribu hektar kedelai di Sulbar. Mantan Bupati Polman dua periode tersebut mengapresiasi upaya yang dilakukan kelompok tani di Tinambung, mulai memberdayakan lahan kering untuk menggarap tanaman Kedelai. "Bersyukur di Tinambung sudah menyiapkan lahan khusus pengembangan Kedelai. Kedelai adalah hadiah dari pusat yang luar biasa. Sekarang dikasi 50 ribu hektar kita yang paling besar di Indonesia," kata Ali Baal Ia berharap, kedepan agar kelompok petani menyasar lahan yang terbengkalai untuk dimanfaatkan sebagai lahan pengembangan kedelai. Dengan begitu, petani memberikan sumbangsi besar untuk perekonomian daerah. Kepala Dinas Pertanian Sulbar , Syamsul Maarif menyebutkan, untuk di Tinambung telah direncanakan pengembangan tanaman kedelai seluas 300 hektar. Dan di awal tahun ini mulai dengan harapan 160 hektar. Yang sudah dikerjakan baru delapan hektar. "Kita menunggu arahan lebih lanjut dari Bapak Gubernur agar program nasional ini bisa terealisasi sebagaimana dalam visi-misi Gubernur Sulbar," ungkapnya. Salah seorang petani, Yusuf menyampaikan terimakasih atas dukungan Pemprov Sulbar , khususnya kehadiran gubernur telah membuka mata petani bahwa banyak yang dapat dikerjakan dari sumber daya lahan yang ada di Tinambung. "Masyarakat disini punya potensi lahan, dan tahap awal kita garap 20 hektar dulu," ungkapnya. Dia pun mengaku, di awal tahun ini masih terkendala musim hujan. Sehingga garapan lahan harus menunggu hingga kondisi tanah layak untuk ditanami bibit kedelai. Dalam kunjungan tersebut Gubernur Sulbar bersama Wakil Ketua DPRD Sulbar, Usman Suhuriah dan unsur forkopimda melakukan penyerahkan bantuan berupa…

Kominfo Sulbar -- Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar meresmikan program 'Kota Kumuh' (Kotaku) di Mamasa, Jumat, 8 Januari 2021. Untuk program Kotaku di Mamasa, tiga kecamatan yang menjadi sasaran program yaitu, Kecamatan Tawalian, Sumarorong dan Mamasa. Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar menyampaikan, program tersebut menggunakan dana Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) , sebagai upaya mempercepat penanganan permukiman kumuh di perkotaan. "Kita berharap melalui program Kotaku, maka penanganan pemukiman kumuh tertangani di tiga kecamatan tersebut. Suatu kesyukuran mendapatkan bantuan program dari pemerintah pusat. Sisa bagaimana daerah harus menyiapkan Sumber Daya Manusia menjemput program tersebut," ujar Ali Baal Masdar pada peresmian program Kotaku. Ali Baal juga berharap apa yang telah dibangun dapat dipelihara dan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat sehingga kehidupan masyarakat bisa lebih nyaman. Ditargetkan hngga 2022 mendatang menargetkan penanganan 6.000 Rumah tidak layak huni (RTLH). "Itu bisa dikerjakan di enam kabupaten, seribu per kabupaten," ungkapnya. "Apa yang dikerjakan tahun 2020, kemudian berlanjut 2021, khusus program infrastruktur agar dikerjakan dengan baik," jangan fiktif, jangan Mark-up, kerjakan sesuai aturan perundag-undangan," tandasya Wakil Bupati Mamasa Martinus Tiranda menyampaikan, program Kotaku pertamakalinya dijalankan di Mamasa. Itu tidak lepas dari upaya dan perjuangan Pemerintah daerah, kolaborasi antara Pemkab Mamasa dan Pemprov Sulbar mendapatkan perhatian pemerintah pusat. "Kegiatan ini karena hasil perjuangan oleh Gubernur dan bapak kepala balai," ungkapnya. Menurutnya, program Kotaku relevan dengan harapan masyarakat. khususnya meminimalisir kumuh, "seingga kami mengharapkan kegiatan serupa dapat dilaksanakan selanjutnya di Mamasa," tambahnya. Martinus pun mengingatkan setiap program dari pusat tentunya disusul miniroting dan evaluasi dari penegak hukum, termasuk Badan Oemeriksa Keuangan, "Karena itu ia berharap kepada pihak yang terlibat agar menjalankan pekerjaan dengan rasa tanggung jawab," tutup Martinus. Diketahui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) merupakan Program yang dalam pelaksanaannya menggunakan platform kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kota/kabupaten, masyarakat dan stakeholder lainya dengan memposisikan masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota sebagai…

Kominfo Sulbar -- Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, menghadiri penyerahan Surat Keputusan (SK) Hutan Adat, SK Hutan Sosial, dan SK Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) Se-Indonesia melalui virtual di Auditorium Lantai 4 Kantor Gubernur Sulbar, Kamis 07 Januari 2021. Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar menyampaikan, SK Perhutanan Sosial yang diserahkan hari ini oleh Presiden RI, untuk Sulbar total luasan sebanyak 35.118, 76 hektar, jumlah SK 81, penerima manfaat 3.905 KK. "Hari ini penyerahan SK Perhutanan Sosial di Sulbar diwakili secara simbolis oleh 30 orang penerima SK Perhutanan Sosial perwakilan dari tiga kelompok, yaitu Gapoktan Malaqbi di Desa Papalang, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, Kelompok HTR (Hutan Tanaman Rakyat) Pusang di Desa Buttuada, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju dan LPHD (Lembaga Pengelolaan Hutan) Desa Karataun, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju," sebut Ali Baal Ali Baal menyampaikan, adapun perhutanan sosial di Sulbar sampai dengan Desember 2020 mencapaian total luas areal sebanyak 45.123, 82 hektar, jumlah SK 469, penerima manfaat 4.486 KK. Untuk capaian penetapan hutan adat total luasan sebanyak 6.942 hektar, jumlah SK lima, penerima manfaat 154 KK. Sedangkan indikatif hutan adat seluas 10401 hektar. Dalam kegiatan yang digelar secara virtual tersebut, SK Perhutanan Sosial diserahkan secara simbolis oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dari Istana Negara, Jakarta. “Pada hari ini diserahkan 2.929 SK Perhutanan Sosial di seluruh Tanah Air, di seluruh Indonesia, luasnya 3.442.000 hektare. Insyaallah ini akan bermanfaat bagi kurang lebih 651.000 KK,"kata Presiden RI, Joko Widodo Selain itu, juga diserahkan 35 SK Hutan Adat seluas 37.500 hektare dan 58 SK TORA seluas 72.000 hektare di 17 provinsi. Presiden RI mengatakan, sejak lima tahun yang lalu pemerintah telah memberikan perhatian khusus terhadap redistribusi aset, karena hal tersebut terkait dengan tingkat kemiskinin dan ketimpangan ekonomi, khususnya yang terjadi di perdesaan dan di lingkungan sekitar hutan. “Pemerintah akan terus mendorong redistribusi aset ini baik melalui…

Kominfo Sulbar -- Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar melakukan mutasi besar -besaran di lingkungan Pemprov Sulbar. Sebanyak 304 pejabat yang terdiri dari pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat berkumpul di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Sulbar, Rabu, 6 Januari 2021 untuk mengikuti pelantikan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.Pelantikan kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang dilaksanakan di Auditorium Lantai 4 Kantor Gubernur Sulbar Dalam pelantikan tersebut, sebanyak 10 ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, yaitu, H. Arifuddin dari jabatan lama sebagai Asisten III bidang Administrasi menjadi pelaksana pada Sekretariat Daerah, HM. Natsir sebagai Asisten bidang Pemerintahan dan Kesra, DR. Junda Maulana, sebagai Asisten 2 bidang Perekonomian dan Pembangunan, Darwin Jusuf yang sebelumnya sebagai Kepala Satpol PP dan Damkar mendapat jabatan baru sebagai Asisten 3 bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Muhtar, SP yang sebelumnya sebagai Kepala Dinas Pertanian , Tanaman Pamgan dan Holtikultura mendapat jabatan baru sebagai sebagai Kadis Ketahanan Pangan Prov. Sulbar, Syamsul Ma'arif yang sebelumnya sebagi Sekdis Kelautan dan Perikanan mendapat jabatan baru sebagai Kadis Pertanian, Hortilkultura dan Peternakan , Anshar Malle yang sebelumnya menjabat sebagai Kabag Rumah Tangga, Perlengkaoan dan Protokol dipromosi sebagai Kepala Biro Umum , Perlengkapan dan Protokol, Hamdani Hamdi yang sebelumnya sebagai Kabag Layanan Barang dan Jasa pada Biro Ekbang mendapat dipromosi sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Muh. Saleh Rahim sebagai Kepala Biro Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, dan Bujaeramy Hassan yang sebelumnya sebagai sebagai Kepala Biro Kesra mendapat jabatan baru sebagai Kasatpol PP dan Damkar Prov. Sulbar , DR. Suyuti yang sebelumnya sebagai Kabag Tata Laksana dan Birokrasi pada Biro Ortala juga dipromosi sebagai sebagai Kepal Biro Ortala. Dari beberapa OPD tersebut, Biro Pengadaan Barang dan Jasa merupakan biro baru. Dan ada juga biro lama yang dihilangkan yaitu Biro Kesra. Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar mengatakan, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan…

Kominfo Sulbar -- Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar mengikuti Rapat Penanganan Pandemi Covid-19 dan Rencana Pelaksanaan Vaksinasi dipimpin Presiden Jokowi secara virtual di ruang Oval Kantor Gubernur Sulbar, Rabu, 6 Januari 2021 Terkait penanganan pandemi covid-19, Presiden Joko Widodo dalam sambutanya menyampaikan, rencana pelaksanaan vaksinasi meminta pemerintah daerah untuk bersiap menjalankan program vaksinasi ini di wilayah masing-masing. "Saya minta kesiapan-kesiapan kita dalam rangka menuju vaksinasi ini betul-betul agar dicek dan dikontrol oleh para gubernur,"kata Presiden Ia juga menyampaikan, hingga saat ini Indonesia telah memesan kurang lebih sebanyak 329,5 juta dosis vaksin yang belum termasuk komitmen opsi penambahan pesanan. Untuk memastikan resiliensi atau keterjaminan tersedianya vaksin, pemerintah akan mendatangkan ratusan juta dosis vaksin tersebut dari setidaknya lima sumber. "Dalam beberapa hari belakangan vaksin Covid-19 siap pakai mulai terdistribusi ke sejumlah daerah di Indonesia. Proses distribusi tersebut merupakan bagian persiapan rencana vaksinasi gratis yang akan segera dilakukan dalam beberapa waktu mendatang setelah memperoleh izin penggunaan darurat dari BPOM dan memenuhi aspek kehalalan dari MUI,"pungkasnya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam keterangannya bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Kepala BNPB Doni Monardo mengungkapkan, hingga hari Minggu malam (3/1) kemarin, sebanyak 1,2 juta vaksin telah mulai didistribusikan ke 34 provinsi di seluruh Indonesia. Selanjutnya, pihaknya akan menunggu persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memulai vaksinasi yang pada tahap awal diprioritaskan bagi tenaga kesehatan. Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar pada kesempatan itu juga mengatakan sesuai dengan instruksi Presiden untuk penanganan Covid-19 ini, Sulbar siap melaksanakan, tinggal menunggu pelaksanaan vaksinasi ini akan dilaksanakan. "Sekitar 500 an tenaga medis yang akan mendapatkan pelatihan untuk vaksinasi di Sulbar ini, dan akan dilaksanakan dalam tiga tahap," kata Ali Baal. Ia juga menyampaikan untuk vaksin tersebut , Ia juga siap divaksin. Hanya saja usianya sudah lewat. "Saya tidak bisa karena sudah lewat, kecuali kalau ada…