Kegiatan Sekda (977)
Sekprov Sulbar, Muhammad Idris saat berkunjung di Kantor Badan Penghubung Pemprov Sulbar di Jakarta, Kamis, 10 Januari 2019
Sekprov Sulbar, Muhammad Idris saat menghadiri Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2019 di Jakarta, Jumat, 11 Januari 2019
Dalam Waktu Dekat sebanyak 1.566 CPNS se-Sulbar yang lulus seleksi pada 2018 lalu, rencananya akan mengikuti pelaksanan pelatihan dasar (latsar) atau prajabatan dengan kurikulum baru di SulbarHal tersebut diungkapkan Sekprov Sulbar Muhammad Idris, saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS dan Pengembangan Kompetensi ASN Tingkat Sulbar, yang berlangsung di ruang rapat lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, Selasa 15 Januari 2019. "Saat saya konsultasi dengan otoritas terkait, saya menyarankan agar Sulbar dapat secara mandiri melakanakan Latsar CPNS tahun ini, maka Kepala LAN yang baru mengeluarkan aturan bahwa Lembaga Diklat pada pemerintahan yang sudah terbentuk, bisa melaksanakan Latsar CPNS…
Wagub : LHP Segera Ditindaklanjuti
Written by habibi
Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeni Anwar bersama Kepala BPK RI Perwakilan Sulbar, Eydu Okta Panjaitan melakukan penandatanganan sekaligus penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Belanja Daerah Tahun Anggaran di Kantor Perwakilan BPK RI Sulbar, Senin, 17 Desember 2018. “ Tadi kita menerima hasil laporan dari BPK RI Provinsi Sulbar, tentunya kita akan menindak lanjuti dengan segera apa hasil dari BPK. Pemerintah Provinsi Sulbar selalu berharap laporan hasil pemeriksaan belanja daerah selalu membaik, dikarenakan ditahun 2017 Sulawesi Barat mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP), sehingga opini tersebut akan selalu dipertahankan. Untuk saat ini kita selalu berharap akan selalu lebih baik lagi, karena…
IDI Sulbar 2017, 67,74 Persen
Written by habibi
Badan Kesbangpol Sulbar menggelar Sosialisasi Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sulbar, yang berlangsung di Aula Maleo Town Square (Matos) Mamuju, Senin 17 Desember 2018. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Badan Kesbangpol Sulbar Asri menyampaikan, kegiatan tersebut dilaksanakan, untuk menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi atau menjadi alat pembanding antar daerah dalam memperoleh gambaran perkembangan demokrasi pada tingkat provinsi di Indonesia, serta dapat sebagai bahan evaluasi pemerintah dan masyarakat, dalam melaksanakan demokrasi dan melakukan perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraannya. Pada kesempatan itu, Ia mengungkapkan, berdasarkan data BPS, IDI Sulbar 2017 mengalami penurunan yakni mencapai angka 67,74 persen, jika dibanding pada 2016 sebesar 72,73…
Sekprov Sulbar, Muhammad idris melantik 17 pejabat fungsional lingkup Pemprov Sulbar, di ruang pertemuan lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Jumat, 14 Desember 2018. 17 pejabat fungsional yang dilantik yaitu, Musatapa T, diangkat dalam jabatan sebagai guru utama pada SMA Negeri 4 Polewali Mandar, Rusdi diangkat dalam jabatan sebagai pengawas benih tanaman ahli muda di Dinas Pertanian Provinsi Sulbar, Fatmawati Machmuddin diangkat dalam jabatan sebagai pengawas benih tanaman ahli muda di Dinas Pertanian Sulbar, Amiruddin diangkat dalam jabatan sebagai pengawas benih tanaman ahli madya di Dinas Pertanian Sulbar, Yohanis LeamandungLeamandung diangkat dalam jabatan sebagai Penngawas Ketenagakerjaan Madya di Dinas Tenaga Kerja…
Kemajuan HAM pada suatu daerah ditandai kepedulian daerah dari berbagai elemen terkait keterbatasan HAM. Dalam dunia pendidikan seperti pemerataan guru disetiap daerah dalam mendapatkan hak pendidikan bagi warga negara, dilanjutkan penyelesaian dan pemenuhan fasilitas serta infrasruktur, sehingga sesegera mungkin dapat menyelesaikan hak-hak warga Negara Indonesia dapat terpenuhi. “ Kalau tidak terpenuhi itu, kita tidak bisa bicara HAM di Sulbar ini,” kata Sekprov Sulbar, Muhammad Idris pada acara rencana rakor aksi nasional HAM (RANHAM), triwulan IV tahun anggaran 2018 di Kantor Gubernur Sulbar, Kamis,13 Desember 2018 Mash kata Idris, salah satu langkah awal yang perlu dilakukan pemerintah daerah dengan memperbaiki perencanaan…
Sekertaris Daerah Provinsi Sulbar, Muhammad Idris menyampaikan arahan saat melantik 17 pejabat fungsional lingkup Pemprov Sulbar, yang berlangsung di Lantai III kantor Gubernur Sulbar, Jumat, 14 Desember 2018.Menurut Sekprov Sulbar, Idris mengatakan bahwa pelantikan pejabat fungsional ini tidak harus selalu struktural, ini laksanakan agar apat menyerap tim kerja yang ada di OPD agar dapat dinamis sehingga dapat terlihat Sumber Daya Manusia (SDM)nya serta disesuaikan dengan keahlian meraka Salah satu contoh adalah jika mereka audttor tentu ditempatkan di Inspketorat, badan pengawas tentunya harus ke dinas pendidikan. Ini dilakukan agar keahlian yang mereka miliki dapat sesuai dengan bidang kerja mereka. Diharapan tentunya…
Dalam mendukung dan menyukseskan Peraturan Presiden RI (Perpres) Nomor 91 Tahun 2017, tentang percepatan pelaksanaan berusaha, untuk meningkatkan pelayanan, pengawalan dan penyelesaian hambatan serta percepatan pelaksanaan perizinan berusaha bagi usaha mikro kecil dan menengah, Pemprov Sulbar membentuk satuan tugas (satgas) pelayanan terpadu satu pintu di tiap OPD terkait. “Kita sudah membentuk satgas. Ini lebih mensinkronkan apa yang menjadi tuntutan kementerian dalam melakukan usaha semaksimal mungkin di provinsi dengan percepatan usaha melalui simplifikasi terhadap berbagai macam perizinan dan peraturan yang menghambat semangat berusaha di provinsi, “ kata Muhammad Idris, Sekprov Sulbar disela-sela wawancaranya usai membuka acara sosialisasi, konsolidasi dan koordinasi satuan…
Kemajuan HAM pada suatu daerah ditandai kepedulian daerah dari berbagai elemen terkait keterbatasan HAM. Dalam dunia pendidikan seperti pemerataan guru disetiap daerah dalam mendapatkan hak pendidikan bagi warga negara, dilanjutkan penyelesaian dan pemenuhan fasilitas serta infrasruktur, sehingga sesegera mungkin dapat menyelesaikan hak-hak warga Negara Indonesia dapat terpenuhi. “ Kalau tidak terpenuhi itu, kita tidak bisa bicara HAM di Sulbar ini,” kata Sekprov Sulbar, Muhammad Idris pada acara rencana rakor aksi nasional HAM (RANHAM), triwulan IV tahun anggaran 2018 di Kantor Gubernur Sulbar, Kamis,13 Desember 2018 Mash kata Idris, salah satu langkah awal yang perlu dilakukan pemerintah daerah dengan memperbaiki perencanaan…
