Kegiatan Sekda (977)
Sebagai provinsi yang baru, kualitas layanan publik di daerah ini dinilai masih kurang. Untuk itu menurutnya, butuh perbaikan yang dapat diperjuangkan Ombudsman."Kalau boleh saya katakan masih banyak yang perlu diperjuangkan Ombudsman di daerah ini, seperti melakukan kampanye terhadap kesadaran kualitas pelayanan public,"sebut Idris saat membuka kegiatan Pemaparan Kinerja Ombudsman RI Perwakilan Sulbar dan Rencana Kerja 2019, yang dirangkaikan Penyerahan Rapor Uji Kepatuhan 2018, di ruang Pertemuan lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, Selasa 29 Januari 2019Untuk memastikan harapan masyarakat dapat tercapai melalui peran Ombudsman, Idris menyatakan, diperlukan cara kerja kolaboratif yang lebih kuat antara semua pihak. Kesuksesan Ombudsman merupakan keberhasilan bersama,…
Sejumlah kasus yang terjadi di Indonesia, jika dilihat dari atmosfir permasalahnnya, selalu di mulai dari pengadaan barang/jasa, yang mengakibatkan kerugian negara makin hari semakin meningkat. Hal tersebut, dikemukakan Sekprov Sulbar Muhammad Idris, saat membuka Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas PA/KPA/PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja, PPHP dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa, di ruang pertemuan lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Selasa 29 Januari 2019. "Semoga di Sulbar tidak terjadi hal seperti ini, kalaupun terjadi mudah-mudah bukan karena faktor kesengajaan, sebab kasus seperti ini paling sering terjadi di negara kita,"ungkap Idris.Bahkan menurut Idris, pengadaan barang/jasa merupakan pintu paling dekat dengan penyalahgunaan jabatan. Untuk itu, Idris berharap,…
Sejumlah kasus yang terjadi di Indonesia, jika dilihat dari atmosfir permasalahnnya, selalu di mulai dari pengadaan barang/jasa, yang mengakibatkan kerugian negara makin hari semakin meningkat. Hal tersebut, dikemukakan Sekprov Sulbar Muhammad Idris, saat membuka Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas PA/KPA/PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja, PPHP dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa, di ruang pertemuan lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Selasa 29 Januari 2019. "Semoga di Sulbar tidak terjadi hal seperti ini, kalaupun terjadi mudah-mudah bukan karena faktor kesengajaan, sebab kasus seperti ini paling sering terjadi di negara kita,"ungkap Idris.Bahkan menurut Idris, pengadaan barang/jasa merupakan pintu paling dekat dengan penyalahgunaan jabatan. Untuk itu, Idris berharap,…
Dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Kelompok Kerja (Pokja) Kampung Keluarga Berencana (KB) tingkat Sulbar, maka Pemprov Sulbar bersama Kantor Perwakilan BKKBN Sulbar menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan Evaluasi Program Kampung KB 2019, Rabu, 30 Januari 2019. Rakor yang berlangsung di ruang pertemuan lantai 2 Kantor Gunernur Sulbar tersebut, dipimpin langsung Sekprov Sulbar Muhammad Idris, yang didampingi Kepala Perwakilan BKKBN Sulbar Andi Ritamariani. Dalam arahannya, Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengemukakan, program nasional Kampung KB dapat dijadikan sebagai ikon perubahan dalam menyelesaikan permasalahan kependudukan di Sulbar. Masih kata Idris, berdasarkan survei, Sulbar masih berada pada posisi terbawah dalam pencapaian pembangunan kependudukan."…
Sekprov Sulbar, Muhammad Idris melakukan rapat koordinasi Penanganan Komprehensif Anak Berkebutuhan Khusus di Provinsi Sulbar di ruang kerja Sekprov Sulbar, Rabu, 30 Januari 2019
Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulbar, persentase penduduk miskin perkotaan dan pedesaan Provinsi Sulawesi Barat diawal bulan Maret hingga September 2018 menurun, dari 11,25 persen hingga 11,22 persen.Dalam memberantas kemiskinan , bukan hanya pemerintah saja yang berteriak, tetapi harus ada yang lain atau menyorong masyarakat menyelesaikan kemiskinan secara mandiri dan pemerintahannya memberi support, ungkap Muhammad Idris, Sekertaris Daerah Pemprov Sulbar saat menghadiri dialog percepatan penurunan kemiskinan daerah Provinsi Sulbar oleh Badan Perencanaan Daerah (BAPPEDA) yang berlangsung Senin, 28 Januari 2019. Dikemukakan, pemerintah daerah sudah melakukan surplus kebijakan dalam pemberantasan kemiskinan, tetapi masih lambat dalam capaian-capainnya, maka dari itu diperlukan…
Sekprov Sulbar, Muhammad Idris saat melakukan kunjungan di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sulawesi Barat, Kamis, 24 Januari 2019
Rapat Dengan Jajaran Dispora Sulbar
Written by habibi
Sekprov Sulbar, Muhammad Idris didampingi Kepala Dispora Sulbar, Muhammad Hamzih saat melakukan pertemuan dengan jajaran Dispora Sulbar, Kamis, 24 Januari 2019.
Tiga kabupaten di Sulbar yaitu Polman, Majene dan Mateng berhasil meraih status eliminasi bebas endemik malaria. Disusul tiga kabupaten lainnya telah memasuki tahap hijau atau insiden penyakit malaria berhasil ditekan hingga 1/1000 dari jumlah penduduk. " Saya senang kita sudah masuk dalam kategori hijau atau kategori aman dari penyakit malaria," kata Sekda Sulbar, Muhammad Idris saat menyampaikan sambutan dalam acara monitoring dan evaluasi kelompok kerja penanggulangan penyakit malaria, tular vektor dan zoonotik Provinsi Sulbar, Selasa, 22 Januari 2019. Masih kata Idris, apresiasi dan antusias yang besar bagi seluruh stakeholder terkait atas usaha dan kerja sama Pemprov Sulbar dengan program Unicef…
Sekprov Sulbar Muhammad Idris membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Ketransmigrasi Sulbar di Hotel d'Maleo & Convention, Selasa 22 Januari 2019. Di acara tersebut, Idris menyampikan bahwa kehadiran transmigrasi dapat menjadi lokomotif perubahan di Sulbar, baik di sektor pembangunan maupun ekonomi. Adanya transmigrasi di daerah ini, dapat menjadi lokomotif perubahan, yang dapat membawa Sulbar keluar dari ketertinggalan,"tutur Idris . Lebih lanjut Idris menjelaskan, keberadaan transmigrasi di Sulbar, merupakan konsekuensi sebagai daerah yang baru, sehingga hal itu sangat penting demi perkembangan pembangunan. "Makin banyak warga di Sulbar, pergerakan roda perekonomian makin cepat," ujar mantan Deputi Bidang Diklat LAN RI tersebut. Masih kata Idris…
More...
