Kegiatan Gubernur (3146)
Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) IX Tingkat Provinsi Sulawesi Barat di Majene harus melahirkan kader putra asli daerah untuk dipersiapkan menuju MTQ Tingkat Nasional. Begitu penegasan Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik saat hadir menyaksikan langsung jalannya MTQ IX Sulbar di Stadion Mandar, Kabupaten Majene, Selasa 21 Juni 2022. "Hindari ngambil tilawah dari tempat lain kita maunya kita punya anak didik sendiri," tegas Akmal. Lebih lanjut Akmal menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Majene yang mendukung penuh pelaksanaan MTQ IX, Sulbar. Ia berharap pelaksanaan MTQ dimaknai sebagai wujud manifestasi diri sebagai umat muslim. Selain itu, menjadikan MTQ sebagai bagian dari bentuk syair Islam…
Bendera Kusam dikibarkan di Pelabuhan Palipi, membuat Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik murka. Dia menyayangkan kinerja OPD yang bertanggungjawab atas pelabuhan tersebut. "Ini akan menjadi bahan evaluasi kita terhadap Dinas Kelautan dan Perikanan, jangankan ngurus perikanan ngurus bendera saja nggak bisa," ujar Akmal saat melakukan sidak di Pelabuhan Palipi, Kabupaten Majene, Selasa 21 Juni 2022. Atas temuan itu, Akmal Malik bakal menekankan kepada OPD agar lebih memperhatikan hal hal yang bisa menjadi citra buruk pemerintahan. "ini menjadi catatan saya. Kita perbaiki kedepan," tegas Akmal. Diketahui, tujuan kunjungan PJ Gubernur ke Pelabuhan Palipi untuk mengecek progres pembangunan serta melihat potensi pengembangan…
Pemprov Sulbar bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Sulbar melakukan diskusi dikemas dengan Ngopi Sambil Diskusi di Taman Bunga Kadin (Kediaman H.M Taslim Tammauni, Mamuju, Senin 20 Juni 2022. Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik mengatakan, pemerintah tidak sanggup bekerja sendiri membuka akses seluas-luasnya. Sebab itu ia berterima kasih atas forum yang mempertemukan antara Pemda dan Pengusaha lokal di Sulbar, dengan harapan kedepan terbangun kerjasama yang saling menguntungkan. Akmal menjelaskan, pengusaha merupakan penggerak ekonomi daerah melalui bisnis yang dijalankan di daerah, olehnya penting memberikan pelayanan terbaik kepada pengusaha. Sementara pemerintah tidak dapat melakukan bisnis, melainkan hanya bisa memberikan kemudahan akses.…
Mengembangkan usaha tidak cukup hanya dengan memiliki izin. Diperlukan inovasi agar UMKM menjalankan aktivitas produksi secara berkelanjutan, serta berdaya saing. Begitu disampaikan Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik saat melakukan Audiensi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mamuju, di Rujab Gubernur Sulbar, Senin 20 Juni 2022. Atas dasar itu Akmal bakal melakukan inventarisasi UMKM yang belum Sertifikasi serta mengajak BPOM untuk melakukan pembinaan. Tujuannya agar melahirkan UMKM berdaya saing “Punya izin, sertifikasi tidak cukup, bagaimana agar UMKM ini terus melakukan produksi,” ujar Akmal. Kuncinya, lanjut Akmal dilakukan pembinaan agar UMKM terus melakukan inovasi dalam melakukan aktivitas produksi. Termasuk pembinaan…
Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) Sulbar masih sangat rendah. Tercatat baru 38 persen dari 441.000 potensi pekerja yang bisa terdaftar sebagai kepesertaan BP Jamsostek di Sulbar. Untuk itu Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik mendorong agar Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker Sulbar) melakukan pendataan terkait pekerja sosial bukan penerima upah yang menjalankan fungsi pelayanan publik. Khususnya mereka pekerja keagamaan. Akmal menjelaskan, pekerja keagamaan turut berkontribusi membentuk karakter generasi bangsa. Namun kebanyakan diantara mereka tidak mendapatkan upah. “Misalnya guru mengaji, pendakwa. termasuk dukun beranak. Mereka merupakan pekerja tidak menerima upah namun mereka bekerja untuk masyarakat. Mereka berhak juga mendapatkan perlindungan," tegas Akmal, saat menerima kunjungan…
Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik menerima kunjungan Silaturahmi Pimpinan Bank Mandiri Cabang Mamuju, di Rujab Gubernur, Senin 20 Juni 2022. Peranan perbankan sangat diperlukan sebagai penggerak perekonomian di daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Olehnya melalui pertemuan itu, PJ Gubernur mengharapkan dukungan dari pihak perbankan dalam menumbuhkan perekonomian daerah. Salah satunya dengan berkolaborasi BUMD Sulbar dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) "Saya mendorong BUMD untuk lebih proaktif, termasuk pembelian produk pertanian untuk dipasarkan ke luar daerah. Makanya BUMD saya benahi sekarang. Mudah Mudahan Bank Mandiri mendorong kinerja BUMD. BUMD Nanti Akan menjadi ujung tombak mendongkrak PAD Sulbar," ungkapnya. Hal lain,…
Enam pemerintah provinsi dan 41 kabupaten/kota menandatangani pakta komitmen terkait dukungan percepatan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru Nusantara. 41 daerah pada enam provinsi ini juga menjadi penyangga kebutuhan pembangunan IKN. Akmal Malik selaku Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sekaligus sebagai Pj Gubernur Sulawesi Barat menjadi inisiator penandatanganan pakta komitmen yang digelar di Mamuju, Sulawesi Barat, Senin , 20 Juni 2022. Akmal Malik mengatakan, dalam perspektif kebijakan otonomi daerah, kolaborasi dan sinergitas antara pemerintah daerah perlu dibangun untuk mendukung percepatan pembangunan IKN Nusantara. Ini merupakan bentuk inisiatif dan partisipasi dari Pemda di seputar Selat Makassar untuk…
Sebanyak enam provinsi dan 40 lebih kabupaten di Kawasan Selat Makassar hadir pada Lokakarya membahas Penguatan Pemerintah di Kawasan Selat Makassar dalam Menopang Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, di Hotel Grand Maleo Mamuju, Senin 20 Juni 2022. Penjabat Gubernur Sulbar, Akmal Malik menjelaskan, Selat Makassar merupakan selat yang terletak diantara pulau Kalimantan dan Sulawesi di Indonesia. Daerah yang berada di Kawasan Selat Makassar memiliki peluang strategis. Sehingga ia sengaja mengundang seluruh Pemda guna membangun kolaborasi dalam menyambut kebijakan Presiden RI terkait pembangunan IKN di Kalimantan Timur. “Kami mengajak seluruh bapak sekalian menorehkan sejarah untuk percepatan pembangunan IKN,” ujar Akmal, pada…
Pj. Gubernur Sulbar, Akmal Malik sementara menyusun rencana resizing atau perampingan jumlah organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar. Perampingan OPD dilakukan agar kerja pemerintah lebih cepat dan efektif. Akmal Malik menuturkan, ada beberapa kondisi yang menjadi alasan dilakukannya perampingan jumlah OPD. Seperti hasil penilaian kinerja terhadap OPD dan Aparatur Sipil Negara (ASN) sendiri sebagai pelaksana, hingga tinjauan terhadap kondisi kapasitas fiskal daerah. "Berkaca pada Provinsi Gorontalo yang memiliki kapasitas fiskal hampir sama dengan Sulbar, tapi hanya memiliki 29 OPD yang menangani urusan. Sementara, Sulbar saat ini memiliki 36 OPD. Jumlah ini terlalu gemuk," kata Akmal Malik, Ahad , 19…
Kasus terkonfirmasi Covid-19 di Indonesia naik lagi, untuk itu Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik mengharapkan kerjasama seluruh pihak agar lebih meningkatkan kewaspadaan. "Seluruh elemen masyarakat di Sulbar, diminta tetap disiplin protokol kesehatan, terutama memakai masker dalam ruangan," ujar Akmal, Sabtu 18 Juni. Diketahui, peningkatan kasus Covid-19 dipicu oleh subvarian baru Omicron, guna menekan kasus yang terus bertambah pemerintah mengajak masyarakat agar mendapatkan vaksinasi. Vaksinasi atau Imunisasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin COVID-19 adalah menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat…
More...
