Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (Korsupgah KPK) Wilayah VIII bersama Pemprov Sulbar menggelar rapat koordinasi percepatan pembenahan pengelolaan barang milik daerah (BMD), di ruang Auditorium lantai 4 Kantor Gubernur Sulbar, Kamis 5 September 2019.

Kegiatan yang diinisiasi Tim Korsupgah KPK tersebut, membahas terkait Rekonsiliasi Penyerahan Personil, Sarana Prasarana, Pendanaan dan Dokumen (P3D) Pemprov Sulbar dan Pemkab se-Sulbar pada lima sektor, yaitu kehutanan, Energi dan Sumberdaya Mineral, perhubungan, pendidikan, serta kelautan dan perikanan.
Pertemuan tersebut, dipimpin langsung Sekprov Sulbar Muhammad Idris, didampingi PIC Korsupgah wilayah III Sulbar Muhammad Jhanathan, PIC Korsupgah wilayah Sultra Edi Surianto dan Inspekrur Inspektorat Sulbar Suryadi.

Dalam arahannya, Sekprov Sulbar Muhammad Idris, mengemukakan, terjadinya pengelolaan P3D yang tidak tertib, bukan karena faktor kesengajaan melainkan dipengaruhi oleh sejumlah hal, seperti adanya kewenangan yang beralih dan berimplikasi jauh terutama terkait dengan keberadaan aset, kemudian Sulbar merupakan provinsi yang masih muda, serta terdapat pula kabupaten yang baru.
"Insya Allah tidak ada unsur kesengajaan, namun kita tahu betul provinsi ini baru dan ada juga kabupaten yang baru, serta sejumlah kewenangan yang beralih. Dalam konteks seperti ini, pasti banyak yang tercecer, tercecer karena desk line datanya yang kurang paripurna dan kesibukan masing-masing,"ucap Idris.

Mengenai rekonsiliasi P3D terhadap lima sektor, Idris menjelaskan, hal itu dikarenakan sejumlah sektor itu, yang lebih banyak bersentuhan dengan berbagai pelimpahan kewenangan.
"Inilah kita hadirkan disini para kepala OPD yang terkait itu, sebab yang lebih banyak bersentuhan dengan penyerahan kewenangan dan hal lainnya,"ungkap Idris.

Seiring dengan itu, Idris menuturkan, sejumlah sektor tersebut dapat dijadikan sebagai model rekonsiliasi pengelolaan P3D yang baik, sehingga tidak ada lagi pengelolaannya yang tidak tertib.
"Setelah ini tidak ada lagi pengelolaan P3D yang semberonoh. Kita sudah punya model, apalagi kita juga sudah diberikan guiding oleh Korsupgah KPK. Dari situ kita bisa jadikan patokan untuk memperkuat P3D kita"pungkas Idris 

Untuk itu, Idris berharap, setelah dipandu oleh tim korsupgah KPK, suatu saat apapun yang dikelolah dapat membangun kebijakan di lintas sektor dan pada akhirnya hubungan pusat dan daerah bisa lebih baik dan berstandar.
Selain itu, Sulbar juga dapat dijadikan tempat pembelajaran bagi provinsi lain dalam hal pengelolaan P3D yang baik, antar provinsi dan kabupaten.

"Saya bermimpi suatu saat orang datang ke Sulbar untuk belajar bagaimana pengelolaan P3D yang baik dan sekaligus bisa dijadikan sebagai laboratorium merapikan P3D,"harapnya.
PIC Korsupgah wilayah III Sulbar Muhammad Jhanathan, mengatakan, untuk menghasilkan data yang maksimal dan riil dari proses rekonsiliasi P3D di Pemprov Sulbar dan Pemkab Se-Sulbar, sebelumnya pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pemprov Sulbar melalui bidang aset, untuk merekapitulasi data-data dari masing-masing OPD terkait.

"Jauh-jauh hari sebelumnya, saya sudah minta bantu kepada bidang aset Pemprov Sulbar, untuk merekapitulasi data dari masing-masing OPD " ungkap Jhanathan
Sehingga, lanjut Jhanathan, seluruh data yang dibutuhkan dalam proses rekonsiliasi P3D semuanya sudah dapat dirapikan dan tidak perlu lagi berlarut-larut.

Disampaikan, tujuan dari penertiban aset dilaksanakan untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi, yang difokuskan pada penyelamatan aset, penertiban data dan pendapatan.
Ia menambahkan, demi kemajuan Sulbar pihaknya selalu membuka komunikasi dengan Pemprov Sulbar dan seluruh kabupaten yang ada di provinsi ke-33 ini, untuk melakukan koordinasi.
"Saya selalu membuka komunikasi untuk daerah Sulbar, pagi, siang, sore dan malam dengan membuat group di masing-masing kabupaten dan provinsi untuk saling koordinasi, sehingga apapun yang kita capai untuk kemajuan di daerah ini, dapat terlaksana dengan baik"ungkapnya