Mamuju – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), resmi mengukuhkan pengurus Asosiasi Petani Durian Sulbar periode 2025–2030. Pengukuhan dilaksanakan di Hotel Berkah, Mamuju. Sabtu 21 Juni 2025. Dalam sambutannya, Gubernur Suhardi Duka bilang Sulbar mulai serius kembangkan durian premium. Tahun ini, anggaran sebesar Rp8 miliar disiapkan untuk mendukung pengembangan. “Sekarang ini mulai kita juga masukkan berbagai jenis durian premium,” kata Suhardi Duka di hadapan pengurus asosiasi. Menurut dia, harga durian makin tinggi. Bahkan durian jenis monthong bisa tembus Rp125 ribu per buah. “Karena 25.000 per kilo. Suatu buah durian monthong itu sekitar 5 kilo, jadi ketika 25 kali 5 itu 125 ribu. Bayangkan,” ujarnya. SDK juga cerita pengalamannya menjaga pohon durian sejak SMA. Ada pohon warisan nenek yang berbuah ratusan. “Itu sering saya jaga buahnya ya. Ada 300 satu pohon, ada 200 biji satu pohon. Tapi tahu berapa usianya? Lebih 100 tahun,” ucapnya. Kini, teknologi membuat petani tak perlu menunggu puluhan tahun. Bibit modern bisa berbuah dalam waktu 3–5 tahun. SDK berharap asosiasi petani bisa kerja sama dengan pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten, untuk mendukung bibit unggul. “Durian-durian mana yang berkualitas, kami siap menyediakan untuk ditanam oleh petani-petani milenial, petani-petani modern," ujar Suhardi Duka. Meski begitu, bibit hanya akan disalurkan ke kelompok yang serius dan siap tanda tangan lahan. “Kita betul-betul nanti sertifikasi siapa yang akan kita kasih, kelompok tani mana yang bersedia menandatangani dia punya lahan,” tegasnya. Suhardi Duka juga menyebut tahun ini pemerintah menyalurkan bantuan kambing. “Tentu juga tahun ini kita bibit kambing ya. Semoga kambingnya kita bagi tidak berakhir di pasar,” ujarnya. (Rls)

Mamuju - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas infrastruktur, dengan melahirkan 64 tenaga ahli konstruksi bersertifikat melalui Program Pelatihan dan Uji Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi yang dilaksanakan selama dua hari, Rabu-Kamis (18-19 Juni 2025). Program ini sejalan dengan misi keempat Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Salim S. Mengga (SDK-JSM), yang menekankan pembangunan infrastruktur berkualitas demi menunjang konektivitas dan kesejahteraan masyarakat. Proses rekrutmen dilakukan secara ketat melalui seleksi administrasi berbasis daring. Antusiasme peserta cukup tinggi, namun panitia harus melakukan penyaringan yang ketat demi memastikan hanya calon yang benar-benar memenuhi kualifikasi yang bisa lolos. Hal ini dilakukan agar tenaga ahli yang dilahirkan benar-benar mumpuni dan siap terjun di proyek-proyek strategis daerah. Kepala Dinas PUPR Sulbar, Rachmad, selaku pembina tertinggi jasa konstruksi di lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menegaskan bahwa para peserta yang lolos seleksi adalah mereka yang akan mengemban amanah penting dalam mewujudkan pembangunan konstruksi yang kuat, aman, dan berkualitas di Sulbar. "Kegiatan ini merupakan program wajib dalam bidang jasa konstruksi daerah, mengingat besarnya kebutuhan terhadap tenaga kerja ahli dan bersertifikat di lapangan," kata Rachmad. Rachmad juga menekankan bahwa kualitas konstruksi yang baik hanya bisa dicapai jika dikerjakan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidangnya. Sementara itu, Kepala Bidang Jasa Konstruksi Dinas PUPR Sulbar, Andi Erlan Hatta, selaku panitia pelaksana kegiatan, menyampaikan bahwa sekitar 70 persen peserta yang mengikuti program ini berasal dari kalangan konsultan perencana dan pengawas lapangan. Selebihnya merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari dinas dan balai Kementerian PUPR yang secara rutin menangani pelaksanaan konstruksi di Sulbar. "Hal ini menunjukkan sinergi yang baik antara pihak swasta dan pemerintah dalam penguatan SDM sektor konstruksi," ujarnya. Tiga jabatan kerja yang disertifikasi dalam kegiatan ini meliputi : Sertifikasi Tenaga Ahli Muda…

Mamuju - Dalam upaya meningkatkan kinerja aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemprov Sulbar, Wakil Gubernur Sulawesi Barat Salim S Mengga minta warga melapor jika mendapati ada oknum menyalahgunakan wewenang. Wakil Gubernur Sulbar Salim S Mengga menyampaikan pernyataan tersebut usai melaksanakan shalat jumat di Mesjid Nurul Yaqin Tambayako, Kelurahan Simboro, Kabupaten Mamuju. Jumat, 20 Juni 2025. Pasangan Gubernur Suhardi Duka (SDK) ini menyampaikan, hal ini harus dilakukan agar birokrasi semakin lebih berkualitas, dan tidak menyalahgunakan kebijakan yang sudah diatur. Dalam kesempatan yang sama Wakil Gubernur Sulbar menyampaikan beberapa pesan kepada jamaah Mesjid, bahwa dalam kehidupan kita sekarang agar kiranya bisa saling tolong menolong, yang merasa dirinya berlebihan agar kita membantu saudaranya yang kurang mampu. Pesan kedua, jika ingin daerah kita bisa maju mari perbaiki diri kita masing-masing, karena sekarang ini banyak orang tua bisa memberi nasehat, tapi lupa pada diri dan keluarganya. "Hiduplah dengan sederhana, karena nafsu tidak punya batas," ungkapnya. Menurtnya, telah banyak peristiwa menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya, yang rata-rata bukan orang berkekurangan, bukan orang tidak punya pendidikan, melainkan semua yang memiliki pendidikan yang tinggi. Kenapa hal itu terjadi, karena kita tidak membiasakan diri hidup yang sederhana. Tutup Salim S Mengga. (Rls)

Mamuju - Menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas hasil pemeriksaan pengelolaan anggaran tahun 2024 terkait pembentukan kelompok kerja (pokja) inventarisasi lahan Bandar Udara (Bandara) Tampa Padang Mamuju, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pembentukan Pokja, Rabu 18 Juni 2025. Rakor dipimpin Plt. Kadis Perkim Sulbar, Maddareski Salatin dan dihadiri stakeholder yang akan menjadi tim pokja, yaitu Inspektorat Sulbar, Kantor Wilayah ATR/BPN Sulbar, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar, Dinas Perhubungan Sulbar, Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Sulbar, Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju dan Unit Penyelenggara Bandara Tampa Padang Mamuju. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Dinas Perkim Sulbar. BPK merekomendasikan Pemprov Sulbar pembentukan pokja yang akan bertugas menginventarisasi lahan Bandara Tampa Padang dan membuat dokumen peta bidang dan daftar nominatif lahan Bandara Tampa Padang Ditemui usai rakor, Plt. Kadis Perkim Sulbar, Maddareski Salatin menyampaikan langkah - langkah yang akan dilakukan setelah pokja terbentuk. “Untuk memenuhi hal yang direkomendasikan oleh BPK, maka kita tim pokja nantinya akan melakukan survey lapangan guna menyesuaikan data dengan kondisi lapangan dan menghimpun data pengadaan lahan yang di mulai dari tahun 2007 sampai saat ini, serta menyusun database perolehan lahan berdasarkan data yang ada,” kata Maddareski. Maddareski juga menyampaikan, saat ini telah menyiapkan Draf Surat Keputusan (SK) yang akan segera diajukan untuk ditandatangani oleh Gubernur Suhardi Duka. Naskah : Dinas Perkim Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju — Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus memperkuat komitmennya dalam mendukung pengembangan energi bersih di wilayah Sulbar. Hal ini ditunjukkan melalui partisipasi Kepala Bidang Energi, Andi Rahmat, mewakili Kepala Dinas ESDM Sulbar, dalam rapat koordinasi daring bersama UNDP Indonesia, yang membahas strategi pengelolaan tantangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Sulbar. Rapat yang berlangsung pada Rabu 18 Juni 2025 ini merupakan bagian dari program Accelerating Clean Energy Access to Reduce Inequality (ACCESS), yang merupakan kolaborasi antara UNDP Indonesia dan Kementerian ESDM, dengan pendanaan dari Korea International Cooperation Agency (KOICA). Program ini bertujuan meningkatkan akses energi bersih melalui pembangunan PLTS off-grid di 22 desa pada empat provinsi, termasuk Sulbar. Di Sulbar, program ini mencakup empat lokasi, yaitu Desa Pangandaran, Desa Saluleang, Dusun Buntu Lalong (Desa Leling Utara), dan Desa Kopeang. Programme Manager Nature Climate Energy UNDP Indonesia, Mathilde Sari Gokmauli, menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Sulbar atas dukungan aktifnya terhadap pelaksanaan program ini. “Kami sangat mengapresiasi dukungan Pemprov Sulbar melalui Dinas ESDM terhadap keberlangsungan Program ACCESS. Keberhasilan ini tidak lepas dari sinergi yang baik di tingkat daerah,” ungkap Mathilde. Meskipun 22 PLTS dalam program ini telah beroperasi sejak tahun lalu dan kini sedang dalam proses serah terima dari Kementerian ESDM ke pemerintah desa, sejumlah tantangan teknis dan sosial masih ditemukan. Salah satunya adalah kerusakan pada PLTS di Dusun Buntu Lalong, Desa Leling Utara, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, yang kini sedang dalam proses perbaikan. Tantangan lainnya termasuk kurangnya partisipasi masyarakat dalam membayar iuran bulanan, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa masing-masing. Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Sulbar, Andi Rahmat menyampaikan bahwa Pemprov Sulbar di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Salim S. Mengga (JSM) mendukung program ACCESS ini karena dampaknya langsung diterima oleh masyarakat. Ia mengungkapkan, untuk bantuan biaya pemeliharaan PLTS…

Mamuju - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) membahas catatan usulan – usulan yang akan diakomodir dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 bersama Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Pusat Perwakilan Sulbar dalam rapat yang digelar secara hybrid pada Selasa 17 April 2025. Dalam undangannya, Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana menyebut ini sebagai tindak lanjut dari Berita Acara Pembahasan Program dan Kegiatan Infrastruktur Pekerjaan Umum (PU) Tahun Anggaran 2026 dan Hasil Kesepakatan Desk Tematik Kewilayahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) antar Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sulbar. Selain itu, kegiatan ini untuk mendukung Visi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera serta Misi Panca Daya yang dicanangkan untuk periode kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga. Rapat ini dipimpin oleh Kepala Bidang (Kabid) Infrastruktur dan Kewilayahan (Ifwil) Bapperida Sulbar, Arjanto dan dihadiri secara luring oleh Perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sulbar, Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulbar, dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju. Sementara secara daring, hadir pula Pemkab Mamuju Tengah dan Polman. Menurut Kabid Ifwil Bapperida Sulbar, Arjanto, tindak lanjut dari usulan – usulan tersebut berupa kewajiban melengkapi semua Readiness Criteria (RC) yang diminta. “Sebenarnya dengan cara kita untuk melengkapi RC – RC ini, selain ini kewajiban dari Pemda, Pemprov maupun Pemkab, ini memang harus kita laksanakan,” ucap Arjanto. Arjanto pun mengingatkan perlunya mempertimbangkan dasar pengusulan dan mekanisme pengelolaan proyek agar usulan tersebut dapat termanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. “Dari hasil monitoring teman-teman, juga dari Bappenas dan Kementerian PU yang datang monev, ternyata ada beberapa usulan kita ini yang tidak termanfaatkan dengan baik karena hanya didasarkan keinginan bukan kebutuhan riil dari masyarakat. Padahal ini menjadi catatan yang kurang baik untuk usulan - usulan kita berikutnya,” tutupnya. Rapat tersebut menghasilkan kesepakatan atas lima usulan yang dibahas untuk dilengkapi oleh masing…

Mamuju – Usai membuka acara, Gubernur Suhardi Duka (SDK) bersama Kepala BI Sulbar, Eka Putra Budi Nugroho dan tamu undangan lainnya meninjau langsung stand UMKM, Karya Kreatif Ekonomi (KKE) dan Pekan Ekonomi Syariah (PEKSyar) yang digelar oleh Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulbar di Mall Maleo Town Square (Matos), Senin, 19 Juni 2025 malam. Kegiatan yang mengusung tema “Sinergi untuk Mengakselerasi Pengembangan UMKM dan Ekonomi Syariah dalam Mencapai Sulawesi Barat yang Maju dan Sejahtera” ini berlangsung sejak 16 hingga 21 Juni 2025. Sebanyak 32 etalase UMKM turut serta, terdiri dari 24 UMKM kuliner, 3 UMKM kerajinan, dan 5 UMKM produk wastra (fashion). Bahkan, beberapa produk menarik perhatian Gubernur Suhardi Duka, hingga ia membelinya secara langsung sebagai bentuk dukungan terhadap pelaku UMKM lokal. “Kita benar-benar melihat hasil dari pembinaan BI Sulbar, UMKM yang sebelumnya tidak berdaya kini sudah memahami teknologi, pemasaran, bahkan sudah masuk ke ranah startup,” ujar Gubernur Suhardi Duka. Ia menambahkan, kegiatan ini menunjukkan keberhasilan pembinaan yang patut diapresiasi. Gubernur pun menyatakan komitmennya bersama BI Sulbar untuk memetakan dan membina 1000 UMKM pada tahun 2026. "Karna kami punya tanggungjawab 1000 UMKM. Untuk tahun 2026 itu kami akan bantu apakah peralatannya, apakah permodalannya, apakah pemasarannya, nah itu akan kita petakkan bersama-sama dengan Bank Indonesia yang selama ini telah sukses memetakan semua potensi UMKM yang sudah berdaya yang kita lihat tadi," ungkap Gubernur Suhardi Duka. Gubernur SDK juga mengajak masyarakat untuk mencintai dan membeli produk lokal, serta tidak tergantung pada produk luar negeri. "Jangan doyan dengan produk-produk yang dihasilkan dari luar negeri. karena kalau kita lihat persaingannya juga lebih bagus. Kita lebih bagus dibanding dengan produk-produk yang masuk Indonesia dari China. Jadi itu yang saya harap," harapnya. Sebagai bentuk konkret dukungan terhadap UMKM, Pemprov Sulbar juga berencana menghadirkan stand UMKM di kompleks perkantoran gubernur, serta membentuk koperasi pegawai lingkup Pemprov Sulbar. "Agar…

Mamuju — Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mendapat kunjungan studi dari Tim Pansus II DPRD Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Rabu 18 Juni 2025. Kunjungan ini dalam rangka memperdalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Polman tentang Pengelolaan Limbah Domestik, khususnya limbah tinja. Kunjungan ini dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Polman Amiruddin, didampingi Ketua Komisi II DPRD Polman, Kurniawan (Fraksi Golkar), dan sejumlah anggota Komisi II lainnya, antara lain Ilham (Fraksi PPP) dan Amir (Fraksi NasDem). Secara keseluruhan, rombongan terdiri dari 10 anggota DPRD Polman, serta dua orang dari sekretariat dewan. Kehadiran para legislator Polman disambut langsung oleh Kepala Dinas PUPR Sulbar Rachmad, didampingi Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Sulbar Sakka Lalong Tangdilintin beserta tim. Dalam pertemuan itu, turut hadir unsur teknis dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulbar Kementerian PUPR, yang dipimpin oleh Suarna. Fokus pembahasan kunjungan ini adalah memperkuat substansi Ranperda yang tengah disusun DPRD bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Polman. DPRD menyoroti pentingnya dukungan kelembagaan, ketersediaan fasilitas, dan penguatan koordinasi lintas level pemerintahan agar regulasi yang sedang dirancang tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga implementatif. Dalam pertemuan itu, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Sulbar, Sakka Lalong Tangdilintin menyampaikan bahwa Ranperda ini merupakan langkah strategis untuk mendorong pengelolaan sanitasi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. “Kami mendorong Pemkab Polman untuk segera menyusun sistem layanan yang terintegrasi. Kehadiran Ranperda ini sangat penting untuk mendukung pembentukan kelembagaan teknis dan mendorong percepatan pengelolaan yang efektif," ujarnya. "Namun begitu, seluruh kegiatan usulan dalam bentuk apapun, hendaknya dibuat tertulis kepada Bupati Polman dan Gubernur Sulbar Suhardi Duka, agar dapat kami tindaklanjuti secara teknis juga,” sambungnya. Suarna dari BPPW Sulbar menambahkan bahwa meskipun infrastruktur Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) telah dibangun di wilayah Polman, pengelolaan belum berjalan optimal jika belum tersedianya sistem Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2)…

Majene - Pemprov Sulbar melalui Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan Bimbingan Teknis Gerakan Sayang Halaman Rumah (Gersaharum) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan di Sanggar Angguning, Dusun Galung Pa'ara Desa Pamboborang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Kamis (19/6/25). Bimtek ini juga dihadiri Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Majene dan Tiga Kelompok Wanita Tani (KWT) dari Kabupaten Majene yakni KWT Pokkoanjoro (Baruga Dua), KWT Mawar (Rangas) dan KWT Bukit Soe (Pamboborang). Selain Bimtek, dalam kesempatan ini Dinas Ketahanan Pangan Sulbar juga memberikan sejumlah bantuan bibit kepada Kelompok Wanita Tani (KWT) seperti bibit cabe keriting, sawi, bayam, jagung, tomat, terong serta berbagai pupuk cair termasuk paranet yang nantinya akan digunakan oleh kelompok wanita tani sebagai pelindung rumah tanaman dari ternak. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulbar, Waris Bestari mengatakan tujuan dilakukannya Bimtek untuk memberikan edukasi kepada para wanita tani tentang peran yang dapat dilakukan untuk membantu menjaga ketahanan pangan dan membantu keluarga dalam peningkatan kesejahteraan. Dengan cukup memanfaatkan halaman rumah dan area sekitar rumah lainnya. Penyerahan bantuan bibit tanaman sendiri yang diberikan oleh Dinas Ketahanan Pangan Sulbar diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh kelompok wanita tani yang ada nantinya. "Jadi setelah kami menyerahkan bantuan bibit ini. Kami harap kita mampu berinovasi. Ketika kita memberikan bantuan bibit ke kelompok wanita tani, maka KWT itu sendiri harus mampu berionvasi berkelanjutan. Sehingga ke depannya tidak lagi mengharap bantuan secara terus menerus. Melainkan sudah bisa berjalan mandiri dan menjadi bagian dari upaya kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri," jelasnya. Menurutya , dengan pemanfaatan bantuan bibit tanaman ini secara baik, maka tidak hanya akan membantu permasalahan kesejahteraan masyarakat tapi juga dipastikan akan membantu masalah sosial lainnya seperti stunting, peningkatan sumber daya manusia. Ini sejalan dengan visi-misi Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Salim S Mengga dalam membangun daerah. "Ini masih bagian kecil.…

Mamasa – Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) melalui UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPRD) Kabupaten Mamasa melakukan audiensi strategis bersama Bupati Mamasa, Welem Sambolangi, Kamis 19 Juni 2025. Kegiatan ini sebagai langkah nyata dalam meningkatkan sinergi antarinstansi dan optimalisasi penerimaan pajak daerah. Audiensi berlangsung di ruang kerja Bupati Mamasa. Turut hadir Kepala BPKD Kabupaten Mamasa, Kepala Dinas Perhubungan, serta Kepala Satpol PP, Perwakilan Jasa Raharja Kabupaten Mamasa dan seluruh pejabat eselon IV UPTD PPRD Kabupaten Mamasa. Audiensi ini merupakan bagian dari implementasi Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemprov Sulbar dan Pemkab Mamasa dalam rangka peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah secara berkelanjutan. Hal ini juga sebagai bentuk komitmen mendukung misi Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Sulbar Salim S. Mengga (JSM), dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan demi terwujudnya visi Sulbar Maju dan Sejahtera. Audiensi ini membahas beberapa poin utama terkait peningkatan pendapatan asli daerah, antara lain: 1. Mendorong Partisipasi Pemerintah Desa dan Kolektor Penagihan PKB melalui kolektor desa dan perangkat pemerintahan desa diharapkan dapat ditingkatkan guna memperluas jangkauan penagihan serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak di wilayah Kabupaten Mamasa. 2. Peningkatan Kualitas Data Pelanggan PDAM Data pelanggan PDAM akan disinkronkan dan divalidasi untuk mengoptimalkan potensi penerimaan dari Pajak Air Permukaan (PAP). 3. Penagihan Pajak Kendaraan Dinas (Randis) Seluruh kendaraan dinas milik pemerintah daerah akan diinventarisasi kembali untuk memastikan kewajiban pajaknya telah ditunaikan secara tepat waktu. 4. Rencana Sweeping dan Penertiban Kendaraan Dalam waktu dekat, UPTD PPRD Mamasa bersama lintas instansi akan melaksanakan kegiatan sweeping atau penertiban kendaraan yang menunggak pajak sebagai bentuk penegakan aturan dan peningkatan penerimaan. Kepala UPTD PPRD Kabupaten Mamasa, Maswedi, menyampaikan bahwa dukungan penuh dari kepala daerah sangat penting dalam memperkuat kinerja pemungutan pajak. “Kami menyampaikan apresiasi kepada Bapak Bupati atas respon positifnya. Melalui kolaborasi ini, kami optimistis…