Kominfo

Kominfo

SOSIALISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2017

07 Okt 2017

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 PROVINSI SULAWESI BARAT SAMPUL KATA PENGANTAR DAN IKHTISAR EKSEKUTIF DAFTAR ISI LKjIP PEMPROV. SULBAR TAHUN 2016 LKjIP PEMPROV. SULBAR TAHUN 2016 BABI - BABIV LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 (Lampiran 1) LAMPIRAN REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 (Lampiran 2) LAMPIRAN TABEL PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2015 dan TAHUN 2016 (lampiran 3)

PENGUMUMAN Nomor : 002/IV/PANSEL-JPT/2017 TENTANG SELEKSI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2017 Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Iingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Apratur Sipil Negara, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat membuka kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang berminat dan memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri dalam seleksi terbuka yang akan dilaksanakan oleh Panitia Seleksi dengan ketentuan sebagai berikut : I. Jabatan Yang Akan Seleksi NO NAMA JABATAN ESELON KET 1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Eselon II-a 2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Eselon II-a 3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Eselon II-a Pejabat sekarang akan pensiun 01 Agustus 2017 4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Eselon II-b II. Persyaratan Pelamar 1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah Provinsi Sulaewsi Barat dan Pemerintah Kabupaten Se Sulawesi Barat; 2. Usia maksimal 57 tahun pada saat mendaftar; 3. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan minimal S1, diutamakan jurusan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatan 4. Menduduki jabatan Administrator (struktural Eselon III) minimal 2 tahun; 5. Sekurang-kurangya memiliki pangkat Pembina Tk. I Golongan Ruang IV/b untuk JPT Pratama Eselon II-a dan Pembina Golongan Ruang IV/a untuk JPT Pratama Eselon II-b; 6. Memiliki sertifikat DIKLATPIM III diutamakan yang memiliki DIKLATPIM II; 7. SKP Tahun 2016 dengan semua unsur penilaian pretasi kerja sekurang-kurangnya BAIK; 8. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat. 9. Sehat jasmani dan rohani dari RSUD Provinsi Sulawesi Barat. 10. Bebas Narkoba dari BNN. 11. Bebas Temuan dari Inspektorat. 12. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana umum/pidana khusus. 13. Membuat makalah berisi Issue Strategis sehubungan dengan jabatan yang dipilih. 14.…

Launching Gerakan Nasional Revolusi Mental akan dilakukan pada Jum'at 7 April 2017 bertempat di Anjungan Manakarra. Launching direncanakan diikuti oleh kurang lebih 7.000 orang yang terdiri dari 3.000 PNS, dan 4.000 orang masyarakat umum. Acara Launching dilaksanakan pada: Hari/Tanggal : Jum'at, 7 April 2017 Waktu : 06:00 WITA s/d Selesai Tempat : Anjungan Manakarra -THP-

TERKAIT HIBAH BANSOS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL SOP HIBAH BANSOS 2017 SOSIALISASI HIBAH BANSOS UNDANGAN NARASUMBER SOSIALISASI HIBAH BANSOS UNDANGAN SOSIALISASI HIBAH BANSOS SUSUNAN ACARA KEGIATAN HIBAH BANSOS DAFTAR PENERIMA HIBAH BANSOS 2017 INVENTARISASI BELANJA HIBAH DAN BANSOS LAMPIRAN KABUPATEN MAJENE LAMPIRAN KABUPATEN MAMASA LAMPIRAN KABUPATEN MAMUJU LAMPIRAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH LAMPIRAN KABUPATEN MAMUJU UTARA LAMPIRAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR DAFTAR PENERIMA HIBAH BANSOS TRIWULAN I (update 10/7/2017) DAFTAR PENERIMA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL Periode Triwulan I : 01-Januari-2017 s/d 30-Juni-2017 LAPORAN REALISASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL Periode : 01-Januari-2017 s/d 30-Juni-2017 SURAT PERNYATAAN PENERIMA HIBAH (update 10/7/2017) Surat pernyataan penerima hibah terkait penyampaian laporan pertanggungjawabab penggunaan dana hibah dan bantuan sosial: SURAT PERNYATAAN PENERIMA HIBAH Surat pernyataan penerima hibah terkait penyampaian laporan pertanggungjawabab penggunaan dana hibah dan bantuan sosial: SURAT PERNYATAAN PENERIMA HIBAH Surat pernyataan penerima hibah terkait penyampaian laporan pertanggungjawabab penggunaan dana hibah dan bantuan sosial: SURAT PERNYATAAN PENERIMA HIBAH Surat pernyataan penerima hibah terkait penyampaian laporan pertanggungjawabab penggunaan dana hibah dan bantuan sosial: SURAT PERNYATAAN PENERIMA HIBAH Surat pernyataan penerima hibah terkait penyampaian laporan pertanggungjawabab penggunaan dana hibah dan bantuan sosial: SURAT PERNYATAAN PENERIMA HIBAH Surat pernyataan penerima hibah terkait penyampaian laporan pertanggungjawabab penggunaan dana hibah dan bantuan sosial: SURAT PERNYATAAN PENERIMA HIBAH Surat pernyataan penerima hibah terkait penyampaian laporan pertanggungjawabab penggunaan dana hibah dan bantuan sosial: SURAT PERNYATAAN PENERIMA HIBAH Surat pernyataan penerima hibah terkait penyampaian laporan pertanggungjawabab penggunaan dana hibah dan bantuan sosial: SURAT PERNYATAAN PENERIMA HIBAH Surat pernyataan penerima hibah terkait penyampaian laporan pertanggungjawabab penggunaan dana hibah dan bantuan sosial: SURAT PERNYATAAN PENERIMA HIBAH Surat pernyataan penerima hibah terkait penyampaian laporan pertanggungjawabab penggunaan dana hibah dan bantuan sosial: SURAT PERNYATAAN PENERIMA HIBAH DAFTAR PENERIMA…

Dinas Kominfo persandian dan statistik Sulbar mengikuti rapat koordinasi yang dilaksanakan Bappeda Sulbar. Rapat koordinasi ini dihadiri sekretaris Kominfo persandian dan statistik sulbar, Yasin, kabid bidang sarana dinas kominfo,persandian dan statistik Sudarso Din dan Kabid IT Dinas Kominfo,persandian dan Statitik sulbar Arsyad dan dari Bappeda Sulbar dan dari dinas terkait seperti dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Sulbar,biro hukum dan ortala. Kegiatan rapat koordinasi ini dilaksanakan di ruang rapat Beppeda Sulbar pada tanggal (31/1) 2017. Tujuan kegiatan koordinasi ini disampaikan Sekretaris Dinas Kominfo persandian dan statistik Sulbar,Yasin mengatakan bahwa rapat ini membahas tentang tahapan pelaksanaan musrembang Nasioal tahun 2017 melalui bidang pemerintahan dan ekonomi sosial budaya yang dibiayai melalui APBD tahun 2018. hal ini sesuai lampiran surat undangan yang diberikan Bappeda kepada kami, ujar Yasin.

Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Sulbar melaksanakan Penandatanganan Pakta Integritas bagi Eselon III dan IV dilantai II dinas kominfo, persandian dan statistik sulbar pada tanggal (26/1) 2017. Kadis Kominfo, persandian dan statistik Sulbar Muzakkir Kulasse menandatangani surat Pakta Integritas untuk eselon III dan bagi Eselon IV ditandangani oleh masing masing Kabid yang ada dilingkup Kominfo,persandian dan Statistik Disampaikan Kadis Kominfo, Persandian dan Statistik bahwa pelaksanaan penandatanganan pakta integritas bukan hanya sebatas tanda tangan di atas kerta saja akan tetapi Penandatanganan Pakta Integritas ini merupakan moment agar seluruh pejabat di lingkungan di dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulbar bekerja sesuai rambu-rambu dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bekerja sesuai dengan mekanisme yang berlaku,”tandas Muzakkir.

Pra Musrembang Provinsi Sulbar Tahun 2017, bidang Pemerintahan dilaksanakan di Kabupaten Matra pada tanggal 27 Maret 2017. Kegiatan ini dihadiri Asisten I kabupaten Matra. Pra Musrembang ini dalam rangka Penyusunan RKPD tahun 2018. Mengangkat tema Peningkatan Kesejahteraan dan Produktivitas Masyarakat. Pada musrembang ini, dihadiri kadis Kominfo Persandian dan Statistik Sulbar, Muzakkir Kulasse dan kabid E Goverment Muhiddin.

Sekprov Sulbar, Ismail Zainuddin saat menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Sulselbar 2017 yang berlangsung di Grand Clarion Hotel dan Convention Makassar, 27 Juni 2017

Dalam membuat suatu program harus disertai data yang valid berdasarkan tupoksi pekerjaan yang semestinya dilakukan. Tanpa adanya suatu data yang rill, program kerja pasti tidak akan berjalan sesuai apa yang diharapkan. “ Kalau kita tidak ada data untuk bekerja, nonsen kita bisa kerja,”tandas Pj. Gubernur Sulbar,Carlo B Tewu saat memberikan arahan dan masukan pada OPD Dinas Lingkungan Hidup usai melakukan pemaparan program prioritas yang berlangsung di ruang pertemuan Lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, Selasa, 7 Februari 2017. Terkait pemaparan program kerja Dinas Lingkungan Hidup, Carlo memberikan masukan agar segera melakukan database sesuai tupoksi kerja masing-masing. Kepada dr. Fatimah selaku Kepala OPD,agar kiranya dinas para bidang dalam penyelesaian program tidak melakukan dan menyelesaikan pekerjaan dengan sendiri-sendiri.Untuk itu, harus dilakukan koordinasi yang baik kepada ASN dan dinas-dinas terkait. Carlo juga menekankan setiap ASN harus bisa berkreasi dan berinovasi. “Saya harap kita semua bisa berkreasi, berinovasi dan berkembang. Coba lakukan perubahan ditahun 2017.” tegasnya Pada kesempatan tersebut, dr. Fatimah memaparkan sasaran prioritas daerah pemprov sulbar terjait lingkungan hidup terbagi atas delapan item, yaitu aksebilitas pendidikan, ketahanan pangan, aksebilitas kesehatan, penurunan kemiskinan, bangun mandar, penyediaan infrasruktur jalan jembatan pelabuhan dan bandara, kawasan ekonomi khusus dan agro industri dan pengembangan pariwisata.

  1. Popular
  2. Recent
  3. Comments