Kominfo Sulbar-- Pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan upaya mengatasi dampak yang ditimbulkan dari penyebaran Covid-19, yaitu dengan melakukan penguatan jaring pengaman sosial (Social Safety Net). Menindaklanjuti hal tersebut, Pemprov Sulbar menggelar rapat koordinasi jaring pengaman sosial penanganan Covid-19 di Sulbar, Kamis 16 April 2020, berlangsung di ruang Auditorium lantai 4 Kantor Gubernur Sulbar. Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar mengatakan, Covid-19 tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan saja, namun juga pada aspek sosial, ekonomi dan lainnya. Sehingga menurutnya, pemerintah daerah harus serius dalam melakukan jaring pengaman sosial, agar tidak menimbulkan permasalahan baru di kalangan masyarakat. Dalam upaya penguatan jaring pengaman sosial, Ali Baal menyatakan, pemerintah menyediakan berbagai kebijakan dengan pemberian bantuan sosial bagi warga Indonesia di tengah pandemi virus corona, yang menurutnya hal itu terdapat beberapa program bantuan dari pemerintah daerah senada dengan pemerintah pusat, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Padat Karya Tunai untuk warga masyarakat kategori miskin dan hampir miskin. "Selaku pemerintah daerah, kita harus bergerak sesuai data yang ada dari Dinas Sosial dan BPS berdasarkan kategori miskin dan hampir miskin di setiap desa, dan kita semua sudah sepakat bahwa semua kebutuhan pokok ada di Bulog, "ujar Ali Baal Ali Baal mengungkapkan, terdapat sejumlah bantuan yang bisa diperoleh masyarakat Indonesia, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Bantuan Langsung Tunai (BLT), hingga Kartu Prakerja atau bantuan hibah instansi vertikal, intensif Potensi dan Sumber Kesejahtaraan Sosial (PSKS) dan shelter. Mengenai sasaran kegiatan pada bidang aspek penanganan kesehatan, lanjut Ali Baal, dengan penyediaan fasilitas dan sarana serta prasarana kesehatan, merekrut atau melatih tenaga kesehatan yang potensial, pemberian insentif, pemberian disinfektan, penyewaan rumah singgah, pemeriksaan laboratorium, pengadaan alat dan evakuasi korban, penanganan korban positif, penanganan jenazah korban positif dan penanganan kesehatan lainnya. " Program Padat Karya Tunai merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal yang bersifat produktif dengan mengutamakan…

Kominfo Sulbar-- Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sulbar 2021, Pemprov Sulbar menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Sulbar, di ruang Oval lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar melalui Video Converence (VC), Kamis 16 April 2020. Tema yang diusung, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang bekualitas untuk pembangunan yang berkelanjutan. Musrenbang dibuka langsung Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, didampingi Sekprov Sulbar Muhammad Idris. Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar mengatakan, Musrenbang merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan perencanaan pembangunan, yang secara rutin dilaksanakan setiap tahunnya. "Tidak terasa penyusunan RKPD ini telah memasuki periode tahun ke empat RPJMD Sulbar 2017-2022. Untuk itu diperlukan akselerasi dan upaya-upaya percepatan dalam mewujudkan target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, menuju Sulbar untuk maju dan malaqbi,"kata Ali Baal Menurut Ali Baal, sistem perencanaan yang baik merupakan langkah untuk menentukan tindakan implementasi pembangunan daerah menjadi lebih baik di waktu yang akan datang. Terkait tema yang diusung dalam musrenbang, Ali Baal menegaskan, hal tersebut secara implisit telah memberikan gambaran dan fokus program dan kegiatan, serta arah pembangunan Sulbar 2021. "Penyusunan rencana kerja masing-masing OPD 2021 harus merujuk pada tema dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dan diharapkan saling bersinergi antara satu dengan yang lainnya,"ucap Ali Baal Dalam perencanaan 2021, sambungnya , harus memperhatikan dan mengatasi dampak yang ditimbulkan dari pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini, baik dari aspek sosial maupun ekonomi dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan 2021. Ali Baal berharap, semoga selama proses musrenbang dapat mewujudkan kualitas perencanaan yang baik, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Sulbar. Staf Khusus Mendagri RI Bidang Politik dan Pembentukan Jaringan, Apep Fajar Kurniawan, mengatakan, lima poin utama yang menjadi visi Presiden dan Wakil Presiden RI dalam pembangunan Indonesia 2020-2024, tentu harus menjadi pijakan dasar untuk seluruh pemerintah daerah, termasuk Sulbar dalam menyusun rencana pembangunan. "Lima poin tersebut adalah pembangunan Sumber…

Kominfo Sulbar -- Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, didampingi Kepala Dinas Sosial Sulbar, Bau Akram Da'i, mengikuti rapat koordinasi Bantuan Sosial (Bansos) tunai, bersama Menteri Sosial Republik Indonesia (Mensos RI) Juliari P. Batubara, Rabu 15 April 2020. Rapat koordinasi yang bertujuan dalam rangka penanganan Covid - 19 tersebut, diikuti melalui Video Conference (VC), di ruang Oval lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar. Kapala Dinas Sosial Sulbar, Bau Akram Da'i mengatakan, berdasarkan arahan Mensos RI mengenai penyaluran bansos tunai dalam penanganan dampak covid-19, Sulbar mendapatkan alokasi sebesar 75 ribu Kelompok Penerima Manfaat (KPM) bansos tunai. "Ini merupakan program dari Kemensos RI dalam penanggulangan dampak covid-19, yang diberikan kepada 33 provinsi di Indonesia. Kita tinggal menunggu petunjuk teknisnya seperti apa,"ucap Bau Akram Bau Akram menjelaskan, KPM bansos tunai itu akan diberikan dengan cash transfer tunai, baik melalui Kantor Pos maupun Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) yang berada di Sulbar Ia menambahkan, 75 ribu KPM tersebut merupakan usulan data yang berasal dari kabupaten, sedangkan gubernur hanya tinggal menyetujui hasil dari usulan tersebut. Sebelumnya, Melalui VC, Mensos RI Juliari P. Batubara menyampaikan, pihaknya akan mengirimkan ke masing-masing kabupaten dan kota untuk alokasi awal KPM bansos tunai, sesuai mekanisme dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) hanya sebagai referensi. "Yang paling terpenting adalah mekanismenya sesuai, dengan kata lain DTKS tersebut hanya sebagai referensi. Saya berharap pemerintah provinsi, kabupaten dan kota menunggu informasi dari Kemensos RI untuk alokasi awalnya,"kata Juliari Disampaikan, pihaknya juga akan berkoordinasi mengenai usulan nama-nama penerima bantuan tunai, kemudian setelah itu baru ditetapkan pelaksanaannya, dan hal itu merupakan tanggungjawab kabupaten dan kota. Ia menambahkan, jumlah total yang menjadi sasaran dari target pemberian bansos sebanyak sembilan juta keluarga di seluruh Indonesia, dengan jumlah nominal atau besaran bantuan yang diberikan, sebesar 600 ribu rupiah perkeluarga selama tiga bulan. "Bantuan yang akan diberikan mulai April hingga Juni tahun…

Kominfo Sulbar-- Sebagai tindak lanjut dari video Conference dengan Mendagri, Tito Karnavian baru-baru ini terkait permintaan kepada Pemda agar lebih responsif terhadap refocusing anggaran dalam penanganan Covid-19, Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menegaskan kepada semua OPD segera melakukan langkah refocusing anggaran tanpa terkecuali. Namun , dalam melaksanakan hal itu, perlu melibatkan pihak pengawas dan APIP agar tidak bermasalah di kemudian hari. Itu ditegaskan dalam video conference lanjutan rapat kerja pimpinan evaluasi triwulan I yang berlangsung di ruang oval Kantor Gubernur Sulbar, Rabu, 15 April 2020. " Terkait penanganan Covid-19, agar semua OPD serius menyikapi hal itu, dengan ikut terlibat aktif dan bekerja lebih keras lagi, terlebih khusus bidang kesehatan dan stimulan ekonomi," tandasnya. Melalui kesempatan itu, Ali Baal juga menyinggung mengenai rasionalisasi anggaran, sesuai yang diminta oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), serta terkait penanganan Covid-19. Untuk itu, Baal meminta, semua OPD harus dapat melaksanakan hal tersebut dengan serius, sebab saat ini tidak ada lagi bicara program dan kegiatan yang normal di tengah pandemi Covid-19. "Kita tidak berada dalam situasi yang normal, tidak ada pilihan lain kecuali segera melakukan perubahan semua komponen belanja, yang harus digeser sampai 50 persen sesuai dengan kebijakan pusat,"tandas mantan Bupati Polman itu. Ali Baal pada kesempatan tersebut juga menghimbau kepada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terus memperbaiki dan menyempurnakan indikator kinerja 2020 dan 2021, sehingga dapat sesuai dengan tuntutan di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan standar nasional. "Hal lain yang juga harus ditingkatkan dan diperbaiki, adalah terkait tugas-tugas utama, yakni pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), Reformasi Birokrasi (RB), Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," sebutnya. Ia juga menyampaikan apresiasinya kepada semua OPD, atas pencapaian kinerja triwulan I 2020, baik fisik maupun keuangan. "Kami sangat apresiasi, karena kita tetap semangat untuk terus bekerja…

Kominfo Sulbar -- Ketua Tim Penggerak PKK Sulbar, Ny. Hj. Andi Ruskati Ali Baal didampingi Asisten III Bidang Administrasi, Djamila melakukan pembagian masker, hand sanitizer serta menyediakan tempat cuci tangan umum di Pasar lama dan Pasar Baru Mamuju, Rabu, 15 April 2020.. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan penyebaranvirus corona kepada masyarakat di Provinsi Sulbar. Bantuan yang diserahkan oleh Ketua TP PKK Sulbar, Andi Ruskati tersebut merupakan donasi dari pengurus TP PKK , Dharma Wanita Persatuan (DWP) dan Badan Kontak Majelis Taklim Sulbar diserahkan kepada kepala pasar, kemudian masker dan hand sanitizer dibagikan kepada yang rentan dari bahaya virus karena selalu berada di luar rumah dan bertemu pelanggan " Penyerahan bantuan ini memang hanya berfokus di pasar karena posisi pasar sebagai tempat keramaian orang-orang yang melakukan transaksi jual beli .Ini dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, jadi kami memberikan kepedulian kepada bapak dan ibu yang datang dan keluar di pasar, utamanya yang menjual,"kata Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Dapil Sulbar itu. Di sela-sela penyarahan bantuan, Hj Andi Ruskati, juga melakukan sosialisasi mencuci tangan yang benar kepada pelanggar pasar, sebagaimana pedoman cuci tangan yang benar yang disediakan di wadah cuci tangan umum. Kepada masyarakat, Ruskati juga menghimbau kepada masyarakat agar mematuhi aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. "Patuhi aturan pemerintah seperti menjaga jarak dalam keramaian dan jangan lupa untuk selalu mencuci tangan, jika ingin beraktivitas diluar rumah jangan lupa pakai masker, sehingga kita semua teehindar dari virus corona," tutur Ruskati yang juga merupakan Ketua BKMT Sulbar. Asisten III Bidang Administrasi , Djamila menyampaikan kepada masyarakat yang ada di pasar untuk tetap menjaga kesehatan jika berada diluar rumah. Bagi yang tidak memiliki kepentingan diluar rumah, agar kiranya untuk tetap berada di dalam rumah saja. "Perhatikan anjuran pemerintah. Jaga Kesehatan dan jaga kebersihan, jangan lupa untuk memakai masker dan selalu cuci tangan dengan…

Kominfo Sulbar -- Dalam rangka pengendalian dan evaluasi triwulan I terhadap pelaksanaan RKPD 2020, Pemprov Sulbar menggelar rapat kerja pimpinan Triwulan I melalui Video Conference (VC) di ruang Oval Kantor Gubernur Sulbar, Selasa 14 April 2020. Rapat tersebut dipimpin langsung Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, didampingi Sekprov Sulbar Muhammad Idris. Dalam arahannya, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, mengemukakan, kegiatan itu dilaksanakan untuk menjalankan tugasnya sebagai Gubernur, dalam melakukan pengendalian dan eveluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah provinsi, daerah kabupaten dan antar kabupaten. "Hal ini sebagaimana yang telah diamatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 86 tahun 2017,"ucap Ali Baal Melalui kesempatan itu, Ali Baal meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengoptimalkan pelaksanaan realokasi anggaran program dan yang tidak produktif, untuk dialihkan pada program dan kegiatan yang memiliki dampak terhadap penanganan Covid-19 di wilayah Sulbar. Selain itu, kegiatan maupun anggaran pada masing-masing OPD untuk difokuskan kembali terhadap penangnan Cociv-19, baik dalam penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi atau dunia usaha daerah, penanganan dampak sosial masyarakat, sesuai dengan fungsi masing-masing. "Ini sesuai dengan Intruksi Mendagri nomor 1 tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran dan percepatan Covid-19 di lingkungnan pemerintah daerah,"kata Ali Baal Dalam hal pengendalian dan evaluasi internal di masing-masing OPD, lanjut Ali Baal, agar seluruh kepala OPD menjalankan fungsi tersebut, secara berjenjang dalam melaksanakan rencana kerja 2020, dalam rangka pencapaian sasaran dan target masing-masing urusan pemerintahan. Ali Baal juga berharap, agar suluruh OPD mengubah pola kerja dengan berbasis kinerja yang berorientasi pada outcome, sehingga dampak dari kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah, juga turut dirasakan masyarakat. Sedangkan, untuk perencanaan pembangunan daerah 2021, Ali Baal menginginkan, agar fokos terhadap prioritas pembangunan daerah 2021, sehingga anggaran yang dialokasikan tidak lagi berorientasi money follow function, melainkan berorientasi pada money follow program priority. "Di 2021 juga kita harus memperhatikan dan mengantisipasi dampak-dampak yang akan ditimbulkan dari wabah…

Kominfo Sulbar-- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI) Tito Karnavian menggelar rapat Tim Program Jaring Pengaman Sosial melalui Video Konference (VC) yang diikuti seluruh Kepala daerah se-Indonesia, Kamis, 9 April 2020. Untuk Pemprov Sulbar, rapat tersebut diikuti Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, bersama Sekprov Sulbar Muhammad Idris, Asisten I Bidang Pemerintahan M. Natsir dan sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar, di ruang Oval lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar. “Melalui video conference ini kita berharap covid-19 ini bisa segera ditangani secara cepat, sebab dampaknya sudah berimbas pada krisis ekonomi, tetapi jangan sampai berlanjut menjadi krisis sosial dan tidak berlanjut pada krisis keamanan. Untuk itu Social Safety Net atau jaring pengaman sosial, harus terus bekerja jangan sampai krisis ekonomi berlanjut ke krisis sosial,” kata Tito Karnavian, Mendagri RI dalam rapat tersebut Menurut Tito, dalam memerangi Covid-19 dibutuhkan keseriusan dari seluruh stakeholder terkait, baik pemerintah pusat maupun seluruh pemerintah daerah di pelosok negeri, sebab harus kembali kepada para leadership di setiap daerah yang telah banyak melakukan renovasi serta memberikan ide-ide brilian. "Dalam kebersamaan, Indonesia diharapkan mampu bangkit lebih cepat dari dampak buruk penyebaran Covid-19 yang telah merembes pada perekonomian,"ucap Tito Ia menambahkan, tugas utama pemerintah ialah dapat mencegah penyebaran penularan Covid-19, tetapi disisi lain diharapkan terjadi peningkatan kapasitas system kesehatan dari daerah masing-masing, termasuk dari segi ketahanan pangan, pengamanan sosial berupa Alat Pelindung Diri (APD), masker dan pembuatan hand sanitizer. "Apresiasi yang sangat besar sekaligus rasa terimakasih diucapan yang sebesar-besarnya kepada kepala daerah yang mampu memberikan ide-ide kreatif dan inovatif, seperti di Bayuwangi yang telah membuat APD sendiri, begitu juga kepada daerah-daerah yang telah membuat hand sanitizer terutama di Sulawesi Utara, Gorontalo, Bali dan daerah lainnya. Saya kira inovasi-inovasi ini saya harap dapat terus berlanjut," pungkasnya Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartanto mengemukakan, berdasarkan Intruksi Presiden (Inpres) yang diatur dalam…

Menteri Keuangan, Sri Mulyani dalam kegiatan video conferenence kementerian dengan kepala daerah se Indonesia, Kamis, 9 April 2020 kemarin, menyampaikan beberapa hal tentang kondisi dan hal yang seharusnya dilakukan daerah dalam mengelola keuangan (APBN dan APBD) menghadapi musibah penyebaran covid 19. Sri Mulyani menyebutkan bersama pihak kemendagri akan mengeluarkan surat edaran baru terkait perubahan APBD. Perubahan tersebut terutama disebabkan oleh berkurangnya dana transfer ke daerah seperti DAU,DBH,DAK,DID, dan dana desa. Pengurangan dana transfer ke daerah karena berkurangnya sisi pendapatan seperti pajak, ekspor karena efek Corona "Kita akan berusaha agar baik pemerintah pusat maupun daerah tidak shock oleh penurunan sisi penerimaan" kata Sri Mulyani. Ia juga menyampaikan, karena penurunan penerimaan, sisi belanja harus mengalami perubahan sebab jika tidak akan bolong. Sisi belanja yang harus mengalami perubahan radikal antara lain: 1. Belanja pegawai seperti honor, pelatihan dan perjalan dinas. biaya pelatihan dan dana perjalan dinas otomotis tdk akan terserap oleh karena pelarangan perjalanan dinas. Demikian pula ATK yang berkurang pasca WFH. 2. Belanja barang : seperti pembelian bahan material habis pakai. Pos ini harus disisir anggarannya, dikurangi dan bahkan jika mungkin distop 3. Belanja Modal Yang sudah terlanjur kontrak diharapkan dinegosiasi ulang untuk diperpanjang kontaraknya sehingga ada beberapa belanja yang bisa dihemat. Sementara itu, penekanan perubahan anggaran di pusat maupun daerah dalam rangka mengahadapi covid 19 di fokuskan 3 hal,yakni: 1. Bidang kesehatan seperti APD, Rapid test dll 2. Kegiatan yang menolong, dimana pemerintah pusat menggelontorkan dana bantuan sosial sebesar Rp 110 T membantu ekonomi/pendapatan masyarakat karena efek corona. 3. Membantu Dunia Usaha. Dunia usaha meskipun mengalami kemunduran, tetapi harus diupayakan tidak bangkrut, minimal dapat bertahan hingga 12 bulan. Melakukan intervensi terhadap pihak dan tenaga kerja yang dirumahkan. "Tiga hal yang akan dibiaya pusat ini yang dikeroyok oleh semua kementerian diharapkan tidak menjadi harapan tunggal para kepala daerah. Kepala daerah juga harus…

Kominfo Sulbar-- Dalam rangka pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Covid-19, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI) Tito Karnavian, menggelar rapat melalui Video Conference (VC) , Rabu 8 April 2020. Rapat membahas terkait langkah antisipasi dan akuntabilitas pelaksana anggaran dan pengadaan barang dan Jasa di daerah. Rapat tersebut, dikuti Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi RI (KPK RI) Firli Bahuri, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) Agung Firman Sampurna, Kepala (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (BPKP RI) Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI (LKPP RI) Roni Dwi Susanto dan Sekda provinsi, Bupati/Walikota se-Indonesia. Untuk Pemprov Sulbar, rapat tersebut diikuti Sekprov Sulbar Muhammad Idris, didampingi Kepala Perwakilan BPK Sulbar Muhammad Toha Arafat, Kepala Perwakilan BPKP Sulbar Hasoloan Manalu dan sejumlah Pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar, di ruang Oval Kantor Gubernur Sulbar. Dalam sambutannya, Mendagri RI Tito Karnavian, menegaskan agar Pemerintah Daerah harus dapat menyisir betul belanja barang yang tidak bermanfaat dan tidak terlihat, olehnya itu dana perjalanan dinas akan diefesiensikan dengan adanya kegiatan sosial distancing otomatis spring jumpnya jauh berkurang. Selain itu, Tito juga mengintruksikan enam hal kepada Pemda. Pertama melakukan percepatan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) dan perubahan alokasi anggaran untuk meningkatkan kapasitas, mulai dari penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan penyediaan jaring pengamanan sosial (Sosial Safety). Kedua , melakukan koordinasi dengan Forkopimda, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat tokoh agama. Ketiga , mensosialisasikan dan menghimbau masyarakat agar tidak mudik guna menghindari penyebaran Covid-19 dan memberikan arahan secara berjenjang sampai ke tingkat desa, untuk menghindari stigma negatif yang berlebihan terhadap pemudik. Keempat, memastikan dan mengawasi kecukupan dan kelancaran distribusi sembako di daerah. Kelima, melakukan aktifitas industri dan pabrik, serta dunia usaha yang menghasilkan kebutuhan pokok masyarakat dan alat-alat kesehatan penaganan Covid-19 tetap berjalan, dan keenam dengan refocusing dan perubahan alokasi anggaran, dilakukan dalam jangka waktu paling lama…

Kominfo Sulbar -- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI) Tito Karnavian menggelar rapat terkait kebutuhan daerah bidang perindustrian, perdagangan dan pangan dalam rangka pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Covid-19, dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Menteri Petanian Syahrul Yasin Limpo, Sekjen Kementerian KKP Antam Novambar, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala BKPM RI Bahlil Lahadalia, Ketua Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani, Ketua Apindo Pusat Haryadi B. Sukamdani, Ketua HPMI Pusat Mardani H. Maming, bersama Sekda Provinsi dan Bupati/Walikota se-Indonesia, melalui Video Conference (VC), Selasa 7 April 2020. Untuk Pemprov Sulbar, rapat tersebut diikuti Sekprov Sulbar Muhammad Idris, didampingi sejumlah Pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar di ruang Oval Kantor Gubernur Sulbar. Melalui VC, Mendagri RI Tito Karnavian mengatakan, dalam penanganan Covid-19 perlu langkah mobilisasi nasional yaitu kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah. "Pemerintah pusat tentu tidak bisa bekerja sendiri, apalagi dengan sistem otonomi daerah saat ini, dimana kewenangan kepala daerah cukup besar, sehingga dibutuhkan mobilisasi nasional dalam penanganan Covid-19 ini,"kata Tito Untuk itu, Tito berharap, kepala daerah mengambil peran untuk menjaga wilayahnya masing-masing, dengan mencukupi kesediaan sarana dan prasarana kesehatan, memperkuat sistem kesehatan, mengantisipasi bila terjadi lonjakan dan membendung penyebaran Covid-19, dan yang terpenting adanya kesiapan pangan di daerah masing-masing. Tito mengungkapkan, di tengah pandemi Covid-19, Indonesia bahkan seluruh dunia dalam posisi dilematis antara menjaga kesehatan publik atau menjaga stabilitas ekonomi. Menurut Tito, dalam menghadapi kondisi seperti itu upaya yang tepat dilakukan adalah memilih keduanya, yakni menjaga kesehatan publik dan stabilitas ekonomi. "Kita dan seluruh dunia juga dalam posisi dilematis, menjaga kesehatan pubik atau menjaga stabilitas ekonomi. Kalau kita mengutamakan kesehatan pubik, maka mungkin ekonomi akan dikorbankan, begitu juga sebaliknya. Untuk itu, strategi utamanya adalah kita berusaha mengutamakan menjaga kesehatan pubik, namun juga menjaga agar ekonomi tidak jatuh terlalu dalam, sehingga masih memiliki…