Mamuju-Dalam rangka perhitungan Rasio Elektrifikasi (RE) dan Rasio Desa Berlistrik (RDB) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Triwulan I Tahun 2024, diperlukan pemutahiran (update) data rumah tangga berlistrik dan data desa berlistrik Non PLN. Beranjak dari hal tersebut, Kepala Dinas ESDM Muhammad Ali Chandra mengintruksikan Kepala Bidang Energi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulbar Andi Rahmat didampingi Inspektur Ketenagalistrikan Anugrah, dan Analis Teknis Kebijakan Nur Alam, melakukan kunjungan koordinasi ke PLN UP2K Sulbar, Kamis (18/04/2024). Kunjungan tersebut diterima langsung Manager UP2K Sulbar Ruli Rizaluddin didampingi Manager UP2K Senior Technician Pengendalian Listrik Perdesaan M. Djajadi dan Officer Perencanaan Listrik Perdesaan Fauzan. Pertemuan itu merupakan rangkaian kegiatan dalam perhitungan RE dan RDB dan diharapkan tercapai kesepakatan data rumah tangga dan desa berlistrik Non PLN yang mutakhir (update). Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Sulbar, Andi Rahmat menyampaikan, jumlah rumah tangga yang digunakan merupakan data dari Disdukcapil Sulbar, sedangkan data desa yang digunakan pada perhitungan RDB mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutahiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau. “Data Perhitungan RE dan RDB di provinsi selanjutnya akan sebagai bahan dalam Penetapan RE dan RDB Nasional Periode I Tahun 2024 yang dilakukan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI,” kata Andi Rahmat. Ia menambahkan, koordinasi itu merupakan pertemuan awal, sehingga kemungkinan akan dilakukan pertemuan selanjutnya terkait RE dan RDB sampai bisa disepakati bersama dan hal-hal penting lainnya yang kiranya akan dikoordinasikan dengan PT. PLN. ”Semoga bisa menjadi kerja sama yang baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik untuk masyarakat Sulbar,” harapnya. Sementara itu, Manager UP2K Sulbar Ruli Rizaluddin menyampaikan, update data yang dilakukan PT. PLN secara berjenjang mulai dari unit ULP yang merupakan sub-unit di bawah UP3, sampai ke data diterima UP2K. ”Dan untuk data Triwulan I sedang dalam proses dan akan selesai pekan depan, selanjutnya akan di…

MAMUJU -- Pemerintah Provinsi Sulbar menggelar halal bil halal bersama seluruh pegawai ASN, staf di setiap OPD. Halal bil halal tersebut dihadirioleh Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh bersama Sekprov Sulbar Muhammad Idris serta seluruh kepala OPD. Dalam sambutannya Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan terkait awal mula dilaksanakan halal bihalal. Kesempatan itu juga ia menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh ASN dan jajaran pimpinan OPD. "Halal bil halal bukan sekedar pertemuan tetapi saling menghalalkan saling memaafkan. Oleh karena itu atas nama jajaran pimpinan dan jajaran pemerintah Provinsi menyampaikan permintaan maaf yang tulus dari hati," kata Prof Zudan. Ia mengatakan, tentu dalam perjalanan saat memimpin, banyak hal yang kadang membuat khilaf dan kurang serta janji yang belum tertunaikan. Momentum tersebut, Ia meminta bagaimana seluruh jajaran OPD dapat membangun silaturahmi yang lebih kuat di seluruh Intansi. "Mari kita lestarikan nilai yang sudah dibangun, kita perkuat setelah bulan ramadhan apa itu hampir kita semua di bulan ramadhan kita menjadi individu yang bermurah hati, bersedekah, kejujurannya tinggi integritas menguat mari kita pertahankan sebelas bulan akan datang," kata Prof Zudan. Selain itu , lanjut Prof Zudan, nilai yang lain harus dijaga terutama tiga hari menjelang idul Fitri, tidak ada satupun yang merasa benar . Semua merasa salah dan meminta maaf "Olehnya itu mari kita mengoreksi diri sendiri self korection, setelah mengoreksi diri kita sempurnakan tata kerja," jelasnya. Yang terpenting menurutnya bagaimana OPD bekerja lebih maksimal sebab masyarakat menunggu karya dan kreativitas untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. (Rls)

Mamuju - Pemprov Sulbar menyelenggarakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2025 tingkat Provinsi Sulbar di Ballroom Hotel Maleo, Kamis, 18 April 2024. Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, Musrenbang tingkat provinsi bertujuan untuk mencari solusi dalam menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi di Sulbar. "Jadi, semangatnya Musrenbang ini untuk menyelesaikan masalah, kemudian memberikan nilai tambah, serta melakukan upaya rebranding untuk meningkatkan bagaimana agar Sulbar itu semakin dikenal dengan semua kebaikan-kebaikannya," kata Prof Zudan Arif Fakrulloh. Salah satu yang didorong dalam Musrenbang tingkat provinsi, kata Sestama BNPP itu, yakni Pokok Pikiran (Pokir) tematik. Hal itu dilakukan sebagai langkah untuk menyelesaikan masalah yang ada. "Jadi, Pokir dari DPRD itu secara tematik diarahkan, misalnya satu kabupaten untuk membangun jembatan, satu kabupaten untuk membuka akses jalan, untuk beasiswa, untuk penanganan stunting. Jadi, fokus dengan tema-tema untuk menyelesaikan apa masalah yang ada disini," ungkapnya. Lanjut Prof Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan, hal serupa juga harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) se Sulbar, sehingga segala persoalan dapat diselesaikan. "Jadi, kita kompak dari kabupaten sampai dengan provinsi dengan tema-tema untuk menyelesaikan masalah. Sehingga, tiga tahun sampai lima tahun ke depan, insyaallah Sulbar akan semakin maju karena kita kompak," tutur Prof Zudan Arif Fakrulloh.

Mamuju - Presiden Joko Widodo direncanakan melakukan kunjungan kerja di Sulbar dalam waktu dekat ini. Pada kunjungan kali ini, tiga kabupaten bakal didatangi. Hal itu, disampaikan Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh, saat diwawancarai wartawan usai membuka kegiatan Musrenbang tingkat provinsi, Kamis, 18 April 2024. Prof Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, pihaknya sedang mengkoordinasikan persiapan kedatangan Presiden Joko Widodo di provinsi ke- 33 itu, dengan Sekretariat Presiden. "Nah, beliau (Presiden Joko Widodo) berencana akan berkunjung ke tiga kabupaten se -Sulbar. Di Mamasa, Polman dan Mamuju, dengan melihat pembangunan infrastruktur tentunya dan berkunjung ke pasar- pasar.Jadi, dari Jakarta lending di Mamuju, kemudian naik helikopter. Sore balik lagi ke Mamuju, kemudian lanjut ke Gorontalo," sambungnya. Sestama BNPP itu menjelaskan, dalam kunjungannya, Presiden Joko Widodo akan meninjau sejumlah program-program strategis nasional. "Misalnya infrastruktur jalan daerah yang sering saya sampaikan itu, kemudian rumah sakit yang dibangun pusat, SMK, kemudian kantor gubernur, kemudian kemungkinan pasar Wonomulyo. Ini yang akan kita rapatkan," tutur Prof Zudan Arif Fakrulloh. Sedangkan, untuk kunjungan di Polman akan melihat stok pangan di Bulog dan melihat harga-harga komoditas di pasar Wonomulyo. "Kalau di Mamuju beliau akan berkunjung ke SMK rangas yang sudah dibangun pemerintah pusat pasca Gempa tahun 2021 lalu," tandasnya.(rls)9/SAPRI/R1M/000000900VA/33.7kWh

MAMUJU- Hari kedua kerja usai libur lebaran 1445 Hijriah, Jajaran Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Regional Sulawesi Barat langsung menggelar halal bil halal, Rabu 17 April 2024. Halal bi halal yang digelar di lantai 3 gedung RSUD Regional Sulbar dihadiri Direktur RSUD Regional Sulbar , dr Marintani Erna Dochri, serta sejumlah staf RSUD Regional Direktur RSUD Regional, dr Marintani Erna Dochri, mengatakan, Halal bi halal sengaja dilakukan untuk mempererat silaturahmi antar staf dan seluruh pegawai lingkup RSUD Sulbar. Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh Staff dan pegawai RSUD Sulbar jika selama ini ada tindakan dan ucapan yang diseengaja maupun tidak disengaja yang menyinggung perasaan yang tidak berkenan. "Atas nama Direktur rumah sakit dan seluruh staf, saya ucapkan terimakasih kepada dokter dan spesialis, Seluruh penanggung jawab ruangan, Semoga kebersamaan kita dapat terus ditingkatkan dan silaturahmi terus berjalan," kata dr Marintani Erna Dochri. Ia juga mengatakan, di hari pertama kerja 90 persen pegawai di RSUD masuk sesuai dengan jadwal serta pelayanan berlangsung maksimal. (Rls)

Makassar -- Pelaksanaan assesment hari kedua, Kamis, 18 April 2024 hari ini berjalan lancar. Kepala BKD Sulbar, Bujaeramy Hassan menjelaskan , bahwa proses pelaksanaan assesment hari kedua berjalan lancar. "Sampai saat ini, pelaksanaan assesment hari kedua masih berjalan dengan agenda psikotes masih yang diikuti full oleh 41 peserta. "Sebelumnya, assesment hari pertama yang dilaksanakan 17 April 2024 juga berjalan lancar , " kata Bujaeramy. Lebih lanjut Bujaeramy menjelaskan , pelaksanaan seleksi terbuka Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang digelar saat ini dimaksudkan agar dapat menghasilkan calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama terbaik di enam OPD sehingga diharapkan dapat menyetir OPD dengan sebaik-baiknya. "Selter ini kita laksanakan agar diperoleh calon kepala OPD terbaik yg betul-betul handal dalam memimpin di 6 OPD sehingga pencapaian tujuan pembangunan bisa diakselerasi lebih kencang lagi.Dibawah nahkoda Prof. Zudan selaku Pj Gubernur dan Sulbar dan Muh Idris selaku Sekprov, kita sama-sama melihat bahwa kinerja pemerintahan sejauh ini berjalan sangat baik. Speed kita tentu tidak akan mundur, bahkan kita semua bertekad untuk menambah speed dan kualitas, agar masyarakat dapat lebih merasakan kehadiran pemerintah" pungkas Bujaeramy Ditempat yang sama, Kepala Bidang Mutasi, Abdillah menyampaikan bahwa peserta yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi sebanyak 50 orang. 9 orang diantaranya memiliki penilaian assesmen yg masih berlaku dan dari lembaga assesment yg sama. "Seperti kemarin, semua peserta yang wajib assesment hadir pada hari kedua ini dan alhamdulillah, pelaksanaan psikotest hari ini berjalan lancar" tutupnya. Enam OPD yang akan dilakukan pengisian antara lain Badan Kesbangpol, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Biro Barjas, Biro Organisasi, Biro Hukum, Satpol PP Penulis : BKD Editor : humassulbar

Mamuju-Dalam rangka persiapan pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Sulawesi Barat (Sulbar), Pemerintah Provinsi Sulbar melalui Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan (Ekbang) melaksanakan rapat di Gasebo Rujab Sekprov Sulbar, Rabu 17 April 2024. Rapat dipimpin Sekprov Sulbar Muhammad Idris, yang juga selaku Sekretaris KDEKS Sulbar dan dihadiri Kepala OPD, BI, Perbankan Syariah serta Pengurus KDEKS Sulbar. Dalam arahannya, Sekprov Sulbar Muhammad Idris memfokuskan pada dua agenda utama. Pertama, memastikan seluruh keanggotaan pengurus menyadari peran mereka dalam mendukung ekonomi syariah. Kedua, menetapkan jadwal pengukuhan pengurus, yang diharapkan dapat dihadiri langsung oleh Wakil Presiden RI. Sementara, Kepala Biro Ekbang Setda Sulbar Hamdani Hamdi menyampaikan terkait tugas KDEKS, yakni mempercepat, mempeluas, dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka memperkuat ekonomi daerah. Hamdani menyebutkan, pembentukan KDEKS merupakan salah satu dari 13 Program Prioritas KNEKS. Untuk itu, diharapkan dengan dibentuknya KDEKS, dapat mengakselerasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, sehingga target menjadikan Indonesia sebagai pusat produsen halal terkemuka di dunia dapat terwujud. “KDEKS juga diharapkan menjadi garda terdepan dalam implementasi kebijakan perluasan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, termasuk peningkatan literasi kepada masyarakat,” ucap Hamdani. Dalam rapat juga dibahas rencana kegiatan yang akan dilaksanakan bersamaan dengan pengukuhan Pengurus KDEKS Sulbar. “Sebagai bagian dari agenda, kita akan mengadakan Pekan Ekonomi Syariah sebagai PIC penyelenggara Bank Indonesia Sulbar sebagai salah satu pilar utama ekonomi syariah di daerah,” ungkapnya. “Kegiatan ini diharapkan akan lebih menguatkan posisi Sulbar sebagai pusat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di regional,” sambungnya. Melalui kesempatan itu, Kepala Biro Ekbang Setda Sulbar tidak lupa mengucapkan terima kasih atas kehadiran sejumlah Pengurus KDEKS Sulbar. Penulis : Biro Ekbang Setda Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU - Pemprov Sulbar melalui Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan advokasi perkembangan harga komoditas di lapangan. Hasil advokasi tersebut tim DKP Sulbar menemukan adanya penurunan harga komoditas dipasaran. Hal tersebut disampaikan Kadis DKP Sulbar Suyuti Marzuki. Ia mengatakan, harga mingguan , Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) komoditas mengalami penurunan. "Jika dibandingkan dengan rata rata harga Maret, perkembangan minggu ketiga April 2024 baik Mamuju dan Majene, harga komoditas yang mengalami penurunan yaitu beras (bobot beras 6,22), telur ayam ras (bobot 0,89), dan cabai merah (bobot 0,47)," kata Suyuti, Kamis 18 April 2024. Sementara komoditas yang mengalami kenaikan harga daging ayam ras (bobot 0,56), cabai rawit merah (bobot 0,36), dan bawang merah (bobot 0,64). "Untuk perkembangan harga ikan, dibandingkan rata rata Maret maka pada M3 bulan April mengalami penurunan harga baik di Majene maupun di Mamuju yaitu ikan cakalang (bobot 1,61), layang (bobot 2,14), dan Bandeng (bobot 0,67)," bebernya. Sehingga, jika TPID merencanakan inflasi yoy dapat dikendalikan, maka tpid sebaiknya tetap mengawal penurunan harga beras hingga akhir bulan April. "Tinggal menjaga ketersediaan stok untuk komoditas cabai, bawang merah, dan daging ayam ras hingga minggu ke-4 April agar rata-rata kenaikan harga yang terbentuk di bulan April bisa lebih landai," tandasnya. Diketahui, harga komoditas mengalami kenaikan maupun penurunan didebabkan pasca libur lebaran Idul Fitri 1445/H.(rls)

Mamuju-Sebagai upaya penguatan Tim Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Bapperida Sulbar menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Sekretariat Tim Inovasi Daerah Sulbar Rabu (17/4/2024) di Ruang RKPD Kantor Bapperida Sulbar. Saat dikonfirmasi usai kegiatan, Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana menyebut rapat ini sebagai tindak lanjut atas arahan Pj. Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh. “Sesuai arahan Bapak Pj. Gubernur Sulbar yang mendorong keikutsertaan Sulbar dalam Innovative Government Award Tahun 2024, dan berdasarkan SK Tim Inovasi Daerah Sulbar yang telah ditetapkan Pj. Gubernur Sulbar, rapat koordinasi Sekretariat Tim Inovasi kali ini merupakan rapat perdana yang bertujuan untuk menyatukan dan menyelaraskan pemahaman terkait inovasi daerah,” ucap Junda Maulana yang juga Ketua Tim Inovasi Daerah Sulbar. “Tentunya kita berharap dukungan dan kolaborasi dari seluruh perangkat daerah untuk mendorong pengembangan inovasi daerah yang bermanfaat dan berkelanjutan di Sulbar. Dengan begitu, daya saing meningkat, dan Sulbar menjadi daerah yang maju,” sambungnya. Sementara itu dalam rapat, Plt. Bidang Riset dan Inovasi Daerah Bapperida Sulbar, Muh. Saleh mengingatkan pentingnya penyelarasan rancang bangun profil inovasi daerah. “Pada kesempatan ini, kami ingin menyelaraskan terkait rancang bangun profil inovasi daerah. Jangan sampai masing – masing kita di sekretariat tim ini memiliki rancang bangun yang berbeda. Untuk itu, lebih baik kita sepaham, sehingga kita dapat menjelaskan hal yang sama saat mendampingi innovator atau ketika ada yang akan berkonsultasi dalam coaching clinic nantinya,” kata Muh. Saleh. Diketahui, berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 285 Tahun 2024 tentang Tim Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Tim Inovasi Daerah Sulbar melibatkan seluruh pimpinan perangkat daerah lingkup Sulbar yang berperan dalam mendorong inovasi di lingkungan kerja. Selain itu, terdapat juga Sekretariat Tim Inovasi Daerah Sulbar yang terdiri dari Bidang Riset dan Inovasi Daerah Bapperida Sulbar, Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik Biro Organisasi Setda Sulbar, Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian BKD Sulbar, Bidang Pengembangan Kompetensi…

Mamuju-Bapperida Sulawesi Barat (Sulbar) menerima Kunjungan Kerja Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Polewali Mandar (Polman) Tahun 2023, Rabu (17/4/2024) di Ruang RPJMD Kantor Bapperida Sulbar. Kunjungan ini dipimpin Ketua Pansus LKPJ Tahun 2023 Polman Rudi yang juga Ketua Komisi II DPRD Polman, didampingi Wakil Ketua I DPRD Polman Amiruddin, Wakil Ketua II DPRD Polman Hamzah Syamsuddin dan Wakil Ketua III DPRD Polman Nurbaeti beserta Staf Sekretariat DPRD Polman. Hadir menerima audiensi Pansus ini, Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana. Ia menyampaikan sekilas mengenai dasar dan penjelasan terkait LKPJ serta muatannya. Pada kesempatan ini, Junda Maulana berharap dukungan dan kolaborasi bersama pihak legislatif Polman dalam mendorong pembangunan di Sulbar. “Tadi juga disampaikan gambaran kondisi di Sulbar, khususnya Polman terkait pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, indeks pembangunan manusia, dan tingkat pengangguran yang ada saat ini,” jelas Junda. “Kami berharap momentum ini dapat dimanfaatkan bersama untuk menyamakan frekuensi dalam memajukan pembangunan di Sulbar, dengan dukungan pihak legislatif. Selain itu juga, kita dorong Pemda Polman dalam melakukan branding dan pemfokusan pada komoditas unggulannya. Tentunya ini perlu didukung dengan hubungan yang harmonis antara Pemda dan DPRD, terutama dalam hal komunikasi bersama,” sambungnya. Penulis : Bapperida Sulbar Editor : humassulbar