MAMUJU - Melalui arahan Pj Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin Pemerintah Provinsi memberikan kepercayaan kepada Pemuda pelopor kemandirian pangan Sulawesi Barat, meyerahkan bantuan bibit ikan nila kepada petani kurang lebih 200.000 ribu benih. Penyaluran bibit ikan nila ini telah di tebar ke daerah Kabupaten Mamuju dan sebagian Kabupaten Mamasa. "Ini adalah sebuah bentuk sinergitas untuk merangsang pradigma masyarakat untuk bagaimana kemudian berpikir visioner untuk masa depan Sulawesi Barat yang hari menjadi sentral perputaran ekonomi dengan adanya IKN," kata Pemuda Pelopor Kemandirian Pangan Sulbar Ansar, Jumat 1 November 2024. Sehingga, perlu dipersiapkan sejak sekarang, karena ketika tidak persiapkan dari sekarang maka selamanya akan jadi penontong. "Olehnya itu kami berinisiatif membuat sebuah gerakan pemuda untuk percepatan perputaran ekonomi melalui kholtikoltura dan siap bekerja sama dengan Pemerintah provinsi Sulawesi Barat," ungkap Ansar. Sementara itu, saat ini baru satu komiditi yang digerakan untuk membantu masyarakat. "Insya Allah kedepan kami akan meminta komoditi lain dan kita akan sesuaikan iklim masing-masing wilayah," bebernya. Selain itu, kordinasi akan terus dilakukan agar bisa membangu kerjasama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. "Kami akan terus koordinasikan ke pemerintah provinsi, sebab ini tidak terlepas dari kebaikan Sulbar di hari yang akan datang," tandasnya.(rls)

MAMUJU - Pj. Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin menerima kunjungan Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Bidang Pendidikan dan Kebudayaan RI, Heru Dewanto dalam rangka penyerahan bantuan IoT Devices di Rumah Jabatan Gubernur Sulbar, Jum'at, 1 November 2024. Hadir serta, Kapolda Sulbar, Ketua Bhayangkara, Asisten I Bidang Pemkesra, Muh. Jaun, Asisten III, Administrasi dan Umum, Amujib, Sekertaris Diknas Pendidikan Sulbar dan para tamu undangan lainnya. Wakadin Bidang Pendidikan dan Kebudayaan RI Heru Dewanto mengatakan ini adalah kunjungan pertama ke Sulbar, sehingga sangat bersyukur bisa hadir di tanah malaqbi. "Kedatangan kami ke sini sesuai apa yang sedang Kadin kerjakan yakni menyusun pembangunan ekonomi nasional. Hasilnya ini sudah kita serahkan ke Presiden Prabowo dan diharap bisa menjadi masukan," kata Permasalahan besar saat ini kualitas pendidikan dan kesenjangan, maka ini menjadi perhatian serius. "Makanya Kadin Indonesia ikut andil membantu persoalan kesenjangan pendidikan ini, ada satu alat IoT Devices yang bisa berfungsi sebagai komputer dan bisa juga berfungsi sebagai server," ungkapnya. Alat ini bisa menampung 60 ribu berisi buku, soal-soal, video, dan konten-konten pembelajaran yang lain. Ini lengkap untuk SD, SMP, SMA hingga Madrasah. "Dengan demikian alat bisa ditempatkan didaerah sulit internet. Jadi siswa bisa mengaksesnya dan mereka yang mengakses tidak perlu membayar biaya internet," bebernya. Apalagi, diketahui masih ada wilayah di Sulbar belum bisa diakses dengan internet. Sehingga sangat cocok dengan alat ini. "Mudah-mudah alat ini bisa membantu kesenjangan internet di Sulbar. Sekaligus sumber membantu kesenjangan pendidikan," ujarnya. Alat ini rencananya akan diberikan ke kepulauan Bala-balakang dan Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju. "Ini berkat pak Kapolda dan Ibu Kapolda yang bersahabat dengan Wakadin Indonesia sehingga adanya bantuan ini. Beliau ini salah satu pengusaha di Indonesia yang sering membantu warga," ucap Bahtiar. Sementara itu, kelihatan sederhana alat diberikan, tapi ini luar biasa dampaknya, karena warga memang keterbatasan fasilitas sektor pendidikan selama ini. "Jadi kami sangat…

Mamuju-- Penjabat Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulbar Andi Darmawangsa melakukan penandatangan Kesepakatan Bersama tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, di Graha Sandeq Komplek Rujab Gubernur Provinsi Sulbar, Jumat 1 November 2024. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulbar Andi Darmawangsa mengatakan, Pemprov Sulbar rmemiliki tugas yang berat sebagai penyelenggara instansi pemerintah, dan tidak menutup terjadinya sengketa atau gugatan dari pihak ketiga. Olehnya, Kejaksaan Tinggi dalam menjalankan tugas siap bekerjasama dalam menangani permasalahan hukum kedepan "Kami bisa menangani dengan memberikan bantuan hukum baik melalui litigasi maupun non litigasi. Termasuk menyangkut aset yang bersengketa atau dikuasai oleh pihak ketiga," ucap Darmawangsa. Terkait kerjasama tersebut, secara khusus Kejati Sulbar siap membantu dan bersinergi sesuai hukum perdata dan hukum tata negara. "Terima kasih atas kepercayaan, Dengan adanya penandatanganan kerjasama ini terkait masalah bidang perdata dan tata usaha negara, kami kejaksaan tinggi siap memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum," ucap Darmawangsa. Pj Gubernur Bahtiar mengatakan, kerjasama antara Pemprov dan Kejaksaan Tinggi Sulbar sebelumnya sudah berjalan dan penandatanganan kerjasama yang dilakukan adalah kembali memperkuat kerjasama tersebut. "Ini hal yang baik dan kita kuatkan kembali, kesepakatan ini ada beberapa hal yang dilakukan, tujuannya yang mendapatkan manfaatnya adalah Pemprov sendiri, baik pendampingan, pelayanan, maupun tindakan hukum," ungkapnya. Kerjasama ini juga menjadi upaya mencegah korupsi di lingkup Pemprov Sulbar, sebagaimana penegasan dalam program prioritas Presiden Prabowo Subianto terkait penanganan korupsi, begitupun di Sulbar, diharapkan OPD tidak bermain-main dengan APBD. "Jangan lagi kabinet cari makan di APBN, sama di Sulbar, OPD jangan cari makan di APBD. Harus begitu," tutup Bahtiar. (Rls)

MAMUJU --Inflasi di Sulawesi Barat bulan Oktober 2024 tercatat sebesar 1,63 % secara year on year (YoY) dan 0,21% secara month to month (mtm), lebih rendah dari rata rata nasional 1,71% yoy. PJ Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin mengatakan, capaian ini menjadi tolak ukur Sulbar terus bekerja melakukan pengendalian inflasi. "Pemerintah daerah Sulawesi Barat telah berhasil mengendalikan inflasi dengan baik serta menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Hal ini sangat penting agar masyarakat dapat mengakses komoditas pangan dengan harga yang terjangkau," kata Bahtiar, Jumat 1 November 2024. Untuk di Sulbar sendiri, dua kabupaten IHK menunjukkan variasi. Yaitu Kabupaten Mamuju mencatat inflasi sebesar 2,02% secara YoY, sementara Kabupaten Majene diangka 1,36% secara YoY. "Dengan hasil yang positif ini, diharapkan pemerintah daerah akan terus menjaga kestabilan ekonomi dan memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap terpenuhi," kata Bahtiar. Menurutnya, upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola inflasi memberikan harapan bagi masyarakat Sulawesi Barat untuk menikmati kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan. ‎(rls)

Mamuju - Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Amalia Fitri, turut menghadiri acara Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulbar terkait Penanganan Masalah Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN). Penandatanganan kesepakatan bersama ini berlangsung di Graha Sandeq, Kompleks Rujab Gubernur Sulbar, Jumat, 1 November 2024. Acara ini dihadiri Pj. Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin, unsur Forkopimda diantaranya Kajati Sulbar, Kapolda Sulbar, Danrem 142/Tatag. Hadir pula para asisten dan kepala OPD Pemprov Sulbar. Adapun rangkaian kegiatan yaitu dimulai dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemprov Sulbar dan Kejati Sulbar. Dilanjutkan dengan sambutan dari Kajati Sulbar yang menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kerja sama dari pemerintah daerah dalam mewujudkan kepastian hukum di Sulbar. Kemudian, sambutan dari Pj. Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin, yang menekankan pentingnya kerja sama ini dalam menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Acara di akhiri dengan sesi foto bersama yang melibatkan Forkopimda dan OPD terkait sebagai simbol kekompakan dan komitmen untuk menjaga sinergi dalam penanganan permasalahan hukum di wilayah Sulbar. Usai menghadiri acara, Ketua DPRD Sulbar, Amalia Fitri mengatakan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemprov Sulbar dengan Kejati Sulbar tersebut merupakan langkah penting dalam memperkuat penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik di Sulbar. "Kesepakatan bersama antara Pemprov Sulbar dengan Kejati ini menjadi simbol komitmen kita dalam menangani persoalan hukum di bidang perdata dan TUN secara profesional dan transparan," kata Amalia. Sebagai Ketua DPRD Sulbar, dirinya mendukung penuh upaya kolaborasi ini. Ia menegaskan, sinergi antara berbagai lembaga, baik pemerintah daerah, kejaksaan, maupun aparat penegak hukum lainnya, merupakan kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang berintegritas dan bersih dari penyimpangan. "Harapan kami, kerja sama ini dapat memberikan kepastian hukum yang adil bagi masyarakat, serta menciptakan iklim pemerintahan yang terpercaya dan berorientasi pada pelayanan publik," ujarnya. Amalia juga menegaskan, DPRD akan terus berkomitmen untuk mengawasi…

Mamuju — UPTD BPHMT IB Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan III Tahun 2024, Rabu, 30 Oktober 2024. Rapat berlangsung di Kantor BPHMT IB IPTU Kalukku dipimpin oleh Kepala UPTD BPHMT IB, Nurdin dan dihadiri oleh seluruh kepala seksi beserta staf. Kegiatan ini bertujuan untuk memonitor pencapaian realisasi anggaran serta mengevaluasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan target kinerja. Rapat berlangsung dalam suasana yang penuh kolaborasi dan keterbukaan, yang mana Kepala UPTD BPHMT IB mengimbau seluruh peserta untuk memanfaatkan kesempatan itu guna menyampaikan saran dan masukan konstruktif demi peningkatan kinerja bersama. Selama rapat, setiap seksi diwakili fungsional menyampaikan laporan capaian kinerja serta rencana tindak lanjut dari unit kerjanya. Setiap unit kerja mempresentasikan perkembangan kinerja mereka dari bulan Januari hingga Oktober, diikuti dengan diskusi yang hangat dan berisi masukan yang membangun dari seluruh peserta rapat. Kepala UPTD BPHMT IB, Nurdin mengatakan rapat evaluasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dan saling mendukung dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Kepala Seksi Perbibitan, Hasanuddin turut menyampaikan apresiasi kepada para staf yang datang dari Polewali Mandar. "Kami sangat menghargai kehadiran rekan-rekan yang telah meluangkan waktu dan usaha untuk hadir, menunjukkan dedikasi dan komitmen yang tinggi terhadap evaluasi kinerja kita bersama. Hal ini membuktikan bahwa kita adalah tim yang solid dan berkomitmen tinggi," ungkapnya. Sementara itu, Kepala Dinas TPHP Sulbar Syamsul Ma'rif turut memberikan dukungan kepada UPTD BPHMT IB baik yang ada di Kalukku maupun di Beroangin. Menurutnya, komunikasi dan kerja sama harus terus ditingkatkan untuk mencapai tujuan bersama. "Terus lakukan perubahan untuk hal yang lebih baik, untuk yang sudah baik tetap pertahankan. Lakukan komunikasi, kolaborasi dan koordinasi," kata Syamsul Ma'rif. Penulis : Dinas TPHP Sulbar Editor : humassulbar

Jakarta - Komisi Informasi Pusat - Republik Indonesia (KIP-RI) mengapresiasi keputusan tim seleksi Komisi Informasi Provinsi Sulbar yang akan menerapkan metode CAT dalam pelaksanaan tes potensi. Keputusan Timsel KI Sulbar itu dinilai menjadi metode seleksi yang lebih transparan, akuntabel dan berintegritas. " Itu tentu (Metode CAT,-) bagus, dapat menjamin jalannya seleksi transparan, kami berharap seluruh rangkaian seleksi (KI Provinsi Sulbar,-) berjalan dengan lancar," kata Ketua KIP-RI, Donny Yosgiantoro saat menerima audiensi Timsel KI Sulbar. Tim Seleksi KIP Sulbar yang beraudiesi dengan KIP-RI itu terdiri atas ketua timsel KI Sulbar, Rahmat Idrus bersama wakil Ketua Timsel, Farhanuddin, Disamping mendiskusikan tentang metode seleksi, dialog KIP -RI dengan timsel juga membahas mengenai berbagai tahapan seleksi, mulai seleksi administrasi, test potensi, psikotest hingga wawancara. Disamping melakukan audiensi dengan KIP -RI, timsel KI Provinsi juga melakukan pertemuan dengan KI Provinsi Jabar, Kamis, 31 Oktober 2024. Timsel KI Sulbar menyatakan, pertemuan dengan KIP-RI dan KI Provisi Jabar sebagai upaya memastikan jalannya seleksi sesuai aturan. Rahmat Idrus menjelaskan, audiensi ke KIP-RI itu sebagai langkah koordinasi seiring berjalannya tahapan seleksi calon anggota KI Provinsi Sulbar. Ia mengatakan dengan konsultasi ini, pihaknya optimis tahapan akan berjalan sesuai dengan regulasi. " Komposisi timsel juga terdiri atas satu orang perwakilan KIP -RI, kami menegaskan jalannya tahapan sesuai dengan regulasi," kata Rahmat yang juga dosen Fakultas Hukum Unika Mamuju, Kamis, 31 Test CAT Sementara itu, Wakil Ketua Timsel KI Provinsi Sulbar, Farhanuddin mengatakan, Tes CAT (Computer Assisted Test) dengan menggunakan teknologi komputer, hasil tes dapat dilihat secara langsung, memberikan kecepatan dan akurasi dalam pengolahan data. " Penerapan test CAT ini sebagai langkah dari timsel untuk memastikan bahwa seleksi berjalan transparan," kata Farhanuddin yang juga dosen FISIP Hukum Unsulbar. Pendafaran Seleksi KI Provinsi Sulbar periode 2024 - 2028 dimulai 28 Oktober sampai 8 November. Timsel KI Provinsi Sulbar terdiri atas, ketua Rahmat Idrus,…

Mamuju - Dalam upaya memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengadakan rapat bersama Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Stunting, Rabu, 30 Oktober 2024. Bertempat di Ruang Kerja Kabag Persidangan Sekretariat DPRD Sulbar, rapat ini bertujuan untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Peningkatan Gizi Masyarakat, yang diharapkan dapat menjadi landasan kebijakan dalam upaya menurunkan angka stunting di Sulbar. Rapat ini dihadiri oleh Pejabat Fungsional, Perisalah Legislatif Ahli Muda Sahrin Salatung, perwakilan dari Satgas Penanganan Stunting Hastuti Indriani, dan Staf Bagian Persidangan Saiye Alwi. Dalam rapat, Satgas Penanganan Stunting memberikan masukan terkait dengan kondisi terkini di lapangan serta strategi yang efektif untuk mengatasi permasalahan gizi buruk. Fokus pembahasan meliputi pemberian edukasi gizi, distribusi pangan sehat, serta pemantauan tumbuh kembang anak secara berkala. Sahrin Salatung mengatakan, ranperda tersebut diharapkan dapat disahkan pada akhir tahun 2024, sehingga implementasinya bisa segera di mulai pada awal tahun 2025. DPRD Sulbar dan Satgas Penanganan Stunting berkomitmen untuk terus bekerjasama memastikan kebijakan ini dapat berjalan optimal, demi masa depan generasi Sulbar yang lebih sehat dan sejahtera. Penulis : Humas DPRD Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU - Pj Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin meresmikan pengoperasian fasilitas pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) insinerator di kantor UPTD Pengelolaan Limbah B3 DLH Sulbar di Dusun Garuda, Desa Papalang, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, Kamis 31 Oktober 2024. Peresmian ditandai dengan penandantanganan prasasti UPTD limbah B3 Pemrpov Sulbar, termasuk ditandai pembukaan tirai. Selanjutnya Pj Bahtiar dan rombongan mengunjungi pabrik limbah B3. Dimana rombongan melihat secara langsung proses pengolahan. Hadir, Wakil Ketua DPRD Sulbar , Munandar Wijaya, perwakilqn Forkopimda, Kepala DLH Sulbar Zulkifli Manggazali, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan tamu undangan lainnya. Selain, mengolah limbah B3 Sulbar, pabrik limbah ini juga akan mengolah limbah yang berasal dari Sulteng dan Kalimantan Timur. "Bantuan ini dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)," kata Zulkifli. Ia menambahkan pembangunan fasilitas ini dimulai sejak tahun 2021 lalu, kemudian dilakukan uji coba dan selanjutnya pada tahun 2023 dilakukan serah terima Kementerian ke Pemprov Sulbar. "Kita juga mendapatkan hibah dari Kementerian satu unit truck sebagai pendukung sarana pengelolaan pengangkutan limbah B3," bebernya. Kementerian juga menerbitkan surat kelayakan operasional pada bulan Mei tahun 2024. Pengelola limbah B3 insinerator David menuturkan mesin hibah ini memang diperuntukkan untuk Provinsi Sulbar. "Ini bisa menambah PAD bagi Pemprov Sulbar, baiknya untuk masyarakat pekerjanya pasti diambil dari sini, bisa 80 persen bahkan 100 persen," ucap David. Sedangkan, Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin mengapresiasi DLH Sulbar yang sudah mampu membangun komunikasi dengan Kementerian. "Kalau sukses harus kita sampaikan dan apresiasi. Tinggal Dinas Kehutanan juga harus menuntaskan programnya dimana pembuatan laboratorium kultur jaringan agar bibit tidak lagi manual karena sama Kementerian," ucap Bahtiar. Sementara itu, keberhasilan ini juga tidak lepas peran dari DPRD Sulbar, karena satu sistem Pemprov dan DPRD. "Tinggal kita anggarkan untuk isolasi wilayah ini, SOP disiapkan agar tidak sembarangan masuk daerah ini, termasuk warga," ujarnya. Dia…

MAMUJU - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar komunikasi sosial dan pembahasan isu-isu strategis bidang ketahanan ekonimi, sosial dan budaya dalam rangka pilkada aman, damai dan harmoni, Kamis, 31 Oktober 2024. Penjabat Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin mengungkapkan, pihaknya bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulbar akan mendukung dan memastikan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 di Sulbar berlangsung aman, damai dan harmonis. "Kalau pilkada itu, sudah ada penyelenggaranya, yakni KPU dan Bawaslu. Apapun tentang pilkada, KPU dan Bawaslu ini institusi yang secara legal, hukum dikonstitusi dan undang-undangnya diatur demikian," kata Bahtiar Baharuddin. Ia juga mengungkapkan, pihaknya akan memastikan peningkatan partisipasi pemilih di provinsi ke 33 ini, pada Pilkada serentak yang bakal diselenggarakan 27 November 2024 mendatang. "Nah, kami ini semua mendukung bagaimana mamastikan Pilkada serentak 2024, partisipasi pemilihnya menjngkat, karena 2020 kalau tidak salah 81 persen partisipasi pemilih di Sulbar. Bisa nggak 82 atau 90 persen, atau minimal mempertahankan yang ada," ujarnya. Lanjut Bahtiar Baharuddin menjelaskan, pihaknya akan memastikan semua pihak, baik peserta Pilkada Sulbar maupun pemilih, diperlakukan secara adil dengan semboyan KPU, yakni Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (Luber) Jujur dan Adil (Jurdil). "Jadi, orang merasa bergembira menghadirkan pilkada itu sukaria, tidak menegangkan, karena ini pilkada bukan sesuatu yang menegangkan. Siapapun calon kepala daerah, pasti niatnya sama, mau membangun daerah ini. Hanya mungkin, gagasannya yang ditawarkan berbeda-beda, tetapi pasti niatnya sama untuk membangun daerah," pungkas Bahtiar Baharuddin. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri itu pun berpesan, siapapun nanti yang terpilih jadi bupati dan wakil bupati, serta gubernur dan wakil gubernur, harus tetap didukung, karena itulah pemimpin yang dipilih secara resmi oleh rakyat. "Kita harus banyak menarasikan kebersamaan dan persatuan. Dengan demikian, Sulbar ini akan solid untuk memasuki tantangan baru, karena di depan kita ada peluang yang luar biasa untuk Sulbar," tuturnya. (Rls)