Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Sulbar, Safaruddin , Kepala Bappeda Sulbar, Junda Maulana, Kepala BPS Sulbar, Win Rizal melakukan rapat koordinasi menindaklanjuti Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia Indonesia yang berlangsung di ruang kerja Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Sulbar, Jumat, 31 Januari 2020

Kominfo Sulbar -- Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeny Anwar didampingi Asisten I Bidang Pemerintahan, M Natsir dan Asisten III Bidang Administrasi Djamila, menerima kunjungan Kepala Kanwil VI KPPU Hilman Pujana di ruang kerjanya, Kamis 30 Januari 2020. Kedatangannya tersebut dalam rangka melakukan audiensi dan koordinasi dengan Pemprov Sulbar terkait advokasi pencegahan dan sinergitas kebijakan daerah. Wagub Sulbar Enny Anggraeny Anwar, menyampaikan, pihaknya sangat siap bekerja sama dengan KPPU, baik dalam fungsi penegakan hukum, fungsi pembuatan kebijakan, dan fungsi pengawasan kemitraan. "Saya berharap KPPU dan Pemprov Sulbar dapat melakukan sosialisasi mengenai tugas pokok dan kewengan KPPU kepada seluruh OPD di lingkup Pemprov Sulbar dan para pelaku usaha, serta stakeholder lainnya yang ada di provinsi ini."kata Enny Selain itu, lanjut Enny, kehadiran KPPU juga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Sulbar. Kepala Kantor Wilayah VI KPPU, Hilman Pujana, mengatakan, KPPU mempunyai tugas dalam melakukan saran pertimbangan dan penegakan hukum sesuai dengan UU No. 5 tahun 1999, sehingga perlu melakukan pencegahan dalam penegakan hukum dan sinergitas dalam membuat kebijakan yang sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. "Hal ini sesuai dengan perannya dalam pengawasan kemitraan. KPPU memiliki tugas sebagaimana di amanatkan dalam UU No. 20 Tahun 2008. PP No. 17 Tahun 2013 tentang usaha mikro, kecil dan menengah."ujarnya Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeny Anwar melakukan Audiensi dan Koordinasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI yang dilaksanakan di Ruang Kerja Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Kamis, 30 Januari 2020

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar bersama jamaah zikir melakukan zikir bersama di Rujab Gubernur Sulbar, Kamis, 30 Januari 2020. Zikir bersama merupakan zikir rutin yang dilaksanakan setiap Kamis malam di Rujab Gubernur Sulbar

Kominfo Sulbar -- Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, menerima kunjungan kerja rombongan Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) di ruang kerja Sekprov Sulbar, Jum'at 31 Januari 2020. " Pemprov siap mendukung Unsulbar, dan harus terjadi sinergitas yang tinggi antara Pemprov Sulbar dan Unsulbar, karena keduanya harus sama-sama didorong demi kemajuan Provinsi Sulawesi Barat yang tercinta ini, " ujar Muhammad Idris saat berbincang-bincang dengan pihak Unsulbar Sekprov Sulbar, Muhammad Idris mengatakan, pendidikan di Sulbar harus terus didorong sehingga berdampak pada peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang sinkron dengan kemajuan Provinsi Sulbar. " Pemprov Sulbar sudah mengusulkan bantuan dana pembangunan sebesar 3,5 Milyar kepada Unsulbar dan pihak DPRD masih melakukan kajian, " sebutnya. Masih kata Idris, diharapkan kepada Unsulbar kiranya terus mendorong akreditasi kampus sehingga Unsulbar dapat sejajar dengan kampus-kampus yang sudah maju di luar daerah. " Tenaga dosen juga harus memadai serta harus sinkron dengan jumlah mahasiswanya sehingga dapat segera mencapai akreditasi kampus yang kita harapkan bersama, " tandas Idris Wakil Rektor II Unsulbar, Anwar Sulili menyampaikan, kunjungan tersebut dalam rangka menyampaikan tiga agenda terkait perkembangan dan kemajuan Universitas Sulawesi Barat. Antara lain, berakhirnya MoU antara Pemprov Sulbar dengan Unsulbar di tahun 2019 yang perlu diperpanjang, dilanjutkan dengan peresmian gedung baru Unsulbar atas bantuan Gubernur ditahun 2018 lalu, serta penyampaian informasi terkait kerjasama Atase Australia atas bantuan pendidikan berupa program dan dana yang akan ditujukan kepada Pemprov Sulbar dan pihak Unsulbar akan bertindak selaku fasilitator. " Kami dari Unsulbar sangat mengharapkan adanya arahan dan bimbingan dari Pemerintah Provinsi, bagaimana kedepan kita dapat melangkah bersama antara Pemprov Sulbar dan Unsulbar termasuk dari segi bantuan pendanaan dan sarana lainnya," sebut Anwar Sulili. Sekprov Sulbar, Muhammad Idris melakukan Audience dengan Rektor II Universitas Sulawesi Barat , Anwar Sulili dan jajarannya di Ruang Kerja Sekprov Sulawesi Barat, Jumat, 31 Januari 2020

Kominfo Sulbar-- Sekprov Sulbar Muhammad Idris membuka secara resmi Workshop tentang Kebijakan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Wilayah Sulbar, Jumat 31 Januari 2020. Kegiatan yang berlangsung di Grand Maleo Hotel Mamuju tersebut, diselenggarakan Pemprov Sulbar melalui Dinas Perkebunan bekerjasama dengan Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (Kehati). Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan, dalam melaksanakan pembangunan perkebunan kelapa sawit tidak terlepas dari berbagai permasalahan, seperti ketidakjelasan data dimana terdapat perbedaan data baik dari Statistik, rilis data KPK, data CSO dan data BIG. "Hal itu disebabkan adanya perbedaan metodologi dan teknologi yang digunakan dalam akusis data. Kalau kita bicara pengembangan, basisnya ada pada data, kita tidak boleh bicara sustainability jika tidak tahu ukuran-ukurannya, termasuk berapa luas sebenarnya kawasan perkebunan kita, itu yang tidak akurat, "kata Idris. Untuk itu, Idris berharap, melalui workshop tersebut dapat memvalidasi data perkebunan kelapa sawit, agar benar-benar precisive atau akurat sehingga tercipta satu data. Selain data yang belum sinkron, sambung Idris, juga disebabkan rendahnya produktifitas perkebunan kelapa sawit, terdapat lahan sawit dalam kawasan hutan dan adanya issu penolakan kelapa sawit oleh beberapa negara konsumen, karena dianggap tidak ramah lingkungan dan belum memenuhi standar Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). "Upaya pemerintah untuk memperbaiki hal-hal tersebut adalah melalui kebijakan diterbitkannya Inpres Nomor 8 Tahun 2018, tentang penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kepala sawit, yang bertujuan meningkatkan pembinaan petani kelapa sawit dan peningkatan produktifitas perkebunan kepala sawit. Dalam Inpres itu ditujukan kepada bupati/walikota untuk melaksanakan pengumpulan data dan pemetaan seluruh area perkebunan," sebut Idris Tidak hanya itu, juga diterbitkannya Inpres Nomor 6 Tahun 2019 tentang rencana aksi nasional perkebunan kelapa sawit berkelanjutan 2019-2024, yang ditujukan kepada Kementerian/Lembaga terkait, gubernur dan bupati. "Tujuannya untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas perkebunan, penyesuaian status dan legalitas lahan, pemanfaatan energi kelapa sawit sebagai energi baru dan terbarukan, serta meningkatkan diplomasi untuk mencapai perkebunan kelapa sawit berkelanjutan."ungkap Idris…

Kominfo Sulbar--- Virus Corona 2019 yang mewabah di Negara China, Provinsi Wuhan saat ini menjadi masalah internasional. Mengantisipasi hal tersebut, Pemprov Sulawesi Barat menggelar rapat koordinasi dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi Novel CoronaVirus (nCoV) di Ruang Kerja Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Kamis 30 Januari 2020. "Langkah pertama yang harus kita ambil adalah, mengenal dan bagaimana ciri-ciri dari pada nCov, serta apa yang akan kita lakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke daerah , bagaimana kita menanganinya apabila memang sudah masuk di daerah kita, khususnya bagaimana kesiapsiagaan kita, tentunya semua yang terlibat dalam penangan tentang nCov. Untuk itu, kita mengharapkan dengan kebersamaan kita dalam melakukan proses cegah tangkal tentunya sudah tentu akan menghasilkan yang terbaik," kata Wagub Enny Anggraeni Anwar. Ia juga menyampaikan, dengan pertemuan tersebut, akan menghasilkan suatu kesepakatan bersama untuk mencegah masuknya Novel CoronaVirus (nCov) ke daerah Provinsi Sulawesi Barat . Kepada semua yang terlibat, Enny meminta, harus memberikan penjelasan, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, memberikan informasi apa itu Novel Corona Virus dan bagimana ciri-ciri serta penyebarannya, agar masyarakat tidak begitu resah dan merasa ketakutan, panik akan adanya nCov. “ Setidaknya kita akan membentuk tim dan bersama-sama turun ke masyarakat, ke sekolah- sekolah, pengajian-pengajian ataupun ada brosur-brosur kecil terkait penangan dini terhadap nCov, “sambung Enny. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) SulselBar , Darmawali Handoko mengatakan, sesuai dengan dasar hukumnya yakni Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018, dimana KKP itu harus memantau semua yang datang dari luar negeri atau yang terjangkit penyakit, baik di pelabuhan, bandara serta lintas batas darat. Disampaikan, terkait bangsa luar yang masuk ke Indonesia yang terjangkit penyakit, bisa saja memulangkan mereka, serta merekomendasikan untuk tidak berangkat untuk deportasi. “ Jadi bukan hanya saat ini saja kita lakukan, akan tetapi jauh sebelumnya dan dipertajam dengan terbentuknya yang dikatakan KKP ini, “ jelas Darmawali. Kadis Kesehatan Sulbar, Alif pada rapat tersebut…

Kominfo Sulbar-- Sekprov Sulbar Muhammad Idris menekankan dalam mendorong BPSDM sebagai Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa (LPPBJ) agar dapat memperoleh akreditasi dibutuhkan komitmen untuk menstandarisasi. Hal tersebut disampaikan, pada acara Sosialisasi Akreditasi Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa, yang berlangsung di ruang meeting lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, Kamis 30 Januari 2020. "Apa yang kita lakukan hari ini, tidak hanya komitmen untuk mengadopsi pelatihan, akan tetapi bagaimana kita komitmen menstandarisasi untuk memperloleh akreditasi. Akreditasi itu adalah pemenuhan standar-standar yang harus dimiliki oleh BPSDM,"kata Idris Idris menuturkan, sebagai provinsi yang baru, Sulbar memiliki tantangan yang berat di masa yang akan datang dalam hal Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). "Tantangan kita berat karena daerah kita baru, tapi syukur-syukur kalau kita bisa mengantar provinsi ini tidak ada masalah dalam PBJ,"tutur Idris. Melalui momentum itu, Idris meminta dukungan LKPP RI melalui Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan PBJ, agar secepatnya BPSDM Sulbar memperoleh akreditasi sebagai LPPBJ. Menanggapi hal tersebut, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan PBJ LKPP RI, Suharti mengatakan, siap membantu mendorong BPSDM Sulbar, agar terakreditasi sebagai LPPBJ. "Kami siap mendorong BPSDM Sulbar ini untuk terakreditasi, karena kami menganggap BPSDM adalah sebagai mitra strategis. Tidak mungkin mencapai SDM profesional tanpa melibatkan BPSDM."tandas Suharti Ia mengungkapkan, sampai saat ini BPSDM provinsi yang sudah terakreditasi sebagai LPPBJ baru sebanyak 21, yang dibagi menjadi 2 akreditasi yakni akreditasi A dan B. Adapun provinsi akreditasi A yakni, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Maluku. Sedangkan provinsi ankreditasi B adalah, Daerah Istimewah Yoguakarta (DIY), Bangka Belitung, Bengkulu, Jambi, Riau, NTB, NTT, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Tenggara dan Gorongtalo. Sekertaris Provinsi Sulbar, Muhammad Idris Membuka Sosialisasi Akreditasi Lembaga Pengadaan Pengadaan Barang Dan Jasa, Di Ruang Meeting Lt. II Kantor Gubernur Sulbar, Kamis 30 Januari 2020.

Pemerintah Sulbar menggelar Seminar Internasional Dilantai IV kantor Gubernur Sulbar, Kamis 30 Januari 2020, dengan tema “CareGiver” Bidang Keperawatan yang melibatkan Rumah Sakit Regional Sulbar Provinsi Sulawesi Barat dan Dinas Tenaga Kerja Sulbar yang bekerjasama dengan Kaikoukai Healthcare Group Japan. Seminar Internasional ini dibuka oleh Sekprov Sulbar Muhammad Idris serta di hadiri Direkur RSUD Sulbar, dr Indahwati, Kadis Kesehatan Sulbar, dr Alif, kadis tenaga kerja Sulbar Maddarezki Salatin, Abe Kazuka GM Overseas Human Resources Department Development Kaikokai Healthcare Group, Tachi Ryouji Direktur Caregiver Division, Kawai Chieko Manajer Caregiver Home Madical Care Division serta Ayuwinda lestari Staf Kaikokai, Putti Raiza Julian staf Kaikokai serta Hasriani staf Kaikokai. Usai dibuka oleh Sekprov dilanjutkan dengan seminar yang dibawakan direktur RSUD Sulbar, dr Indahwati sebagai moderator dr Indah menyampaikan bahwa kegiatan seminar kesehatan Caregiver sangat mendukung kapasitan SDM khusus dibidang keperawatan. Pasalnya daerah kita sangat membutuhkan orang orang yang profesional untuk mendukung terwujudnya percepatan capaian program pemerintah Sulbar sebagaimana tertuang dalam misi dan visi Gubernur Sulbar yaitu terwujudnya SDM yang berkualitas berkepribadian dan berbudidaya. Lanjut dikatakan seminar kesehatan caregiver ini mendukung peningkatan kapasitas SDM kesehatan khususnya perawat di Sulbar dan program ini akan memberikan peluang lapangan kerja bagi para perawat ptt dan sukarela yg ada di RS yang selama ini bekerja di bawah upah minim. "sasaran kegiatan seminar caregiver adalah bagi perawat indonesia khususnya Sulbar agar nantinya perawat kita bisa terstandar Jepang dan tentunya diharapkan para peserta dalam hal ini medis, paramedis dan nursing care dapat mengurangi resiko kecelakaan kerja dalam.melaksanakan tugas dan tanggungjawab ,kata dr Indah. Apalagi ternyata perawat indonesia sangat disukai oleh orang orang Jepang sehingga masyarakat Jepang butuh 370.000 caregiver"ujarnya. Selain itu dapat mendukung lapangan kerja dan minat kerja dibidang kesehatan. Apalagi pihak perusahaan Jepang Kaikokai membuka diri dan memiliki itikad baik untuk bekerjasama dengan pemprov Sulbar dalam pengembangan rumah sakit…

 Kominfo Sulbar -- Guberrnur Sulbar, Ali Baal Masdar membuka secara resmi Rapat Koordinasi Kementerian Keuangan Sulbar di Aula Lantai V di Kantor Kementrian Keuangan Sulbar, Kamis, 30 Januari 2020. Tahun ini mengusung tema Review Capaian Kinerja Tahun 2019 dan rencana kerja 2020. Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar mengatakan, dalam sistem Pemerintahan Pusat, Daerah maupun Kota diperlukan suatu koordinasi dan sinergi dari berbagai kepentingan, dimakan Sulbar memiliki potensi SDA yang sangat besar seperti potensi Pengembangan usaha Pertanian, perkebunan dan kekayaan hasil laut yang sudah menjadi tulang punggung perekonomian Sulbar. " Pada kesempatan ini saya, selaku Gubernur Sulbar yang juga selaku wakil Pemerintah Pusat mendorong kiranya seluruh pemerintah daerah semakin kreatif dalam menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah atau PAD," kata Ali Baal Masdar. Lebih lanjut disampaikan, terdapat peluang besar yang perlu diantisipasi tentang kesiapan Sulbar menjadi daerah penyangga Ibu Kota Negara yang baru, begitupun sinkronisasi perencanaan dan program antar pemerintah daerah yang perlu ditingkatkan dalam upaya memaksimalkan keunggulan komparatif masing-masing daerah. " Saya berharap masih banyak kegiatan produksi yang bisa dimaksimalkan seperti dunia usaha dari kalangan muda mudi, " tandas mantan Bupati Polman dua periode itu. Kepala Kementerian Keuangan Sulbar, Imi Eko Saputro melaporkan,Kementerian Keuangan selaku Otoritas Fiskal menjalankan beberapa tugas yang secara langsung bersentuhan dengan sendi-sendi Perekonomian Negara, diantaranya tugas untuk melakukan pemungutan pendapatan negara atau pajak, bea cukai, melaksanakan fungsi Bendahara Umum Negara (BUN), dan menyusun kebijakan fiskal serta kerangka ekonomi makro. " Apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran para pimpinan yang menunjukkan bahwa kita semua memiliki keinginan dan perhatian yg sama yaitu Sulbar yg maju dan malaqbiq," ungkapnya Mengingat luasnya cakupan tugas tersebut, maka berpengaruh juga terhadap struktur Kementerian Keuangan. Selain itu menurut Imi perlu diinformasikan bahwa Organisasi Kementerian Keuangan berbentuk Holding Company, dengan jumlah Direktorat Jenderal atau Badan, 9 diantaranya Ditjen Pajak, Ditjen Perbendaharaan, Ditjen…

Kominfo Sulbar-- Pemprov Sulbar melalui Dinas Tenaga Kerja bekerjasama Kaikoukai Healtcare Group asal Jepang, menggelar Seminar Internasional Caregiver di ruang Auditorium Lantai 4 Kantor Gubernur Sulbar, Kamis 30 Januari 2020 Pada acara tersebut Sekprov Sulbar, Muhammad Idris membuka acara Seminar Internasional dengan tema “CareGiver” Bidang Keperawatan yang Diadakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Bekerja Sama Dengan Kaikoukai Healthcare Group Japan. Selain itu di hadiri Direkur RSUD Sulbar, dr Indahwati, Kadis Kesehatan Sulbar, dr Alif, GM Overseas Human Resources Department Development Kaikokai Healthcare Group Abe Kazuka, Direktur Caregiver Division, Kawai Chieko Manajer Caregiver Home Madical Care Division Tachi Ryouji serta Ayuwinda lestari Staf Kaikokai, Putti Raiza Julian staf Kaikokai serta Hasriani staf Kaikokai. Seminar berlangsung di Ruang Pola Lantai IV Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, Kamis 30 Januari 2020 dan dipandu oleh moderator direktur RSUD Sulbar dr Indahwati. Sekprov Sulbar Muhammad Idris, mengemukakan, keuntungan mengikuti seminar tersebut adalah membuka cakrawala berpikir internasional yang diharapkan melahirkan tenaga kerja profesional di bidang keperawatan. "Kalau boleh saya identifikasi, keuntungan dari seminar ini adalah kita membuka cakrawala berpikir secara internasional,"ucap Idris Dijelaskan, seseorang dapat disebut profesional apabila memiliki tiga hal, yakni keahlian, etika dan komitmen bekerja tinggi. "Caregiver yang memiliki keahlian tidak menangani orang dengan cara biasa, dan etika yang dimiliki luar biasa, serta bekerja dengan hati yang tidak hanya mengejar target dan ukuran-ukuran pendapatan saja. Selain itu, komitmennya juga dalam menjalankan tugas sangat tinggi,"sebut Idris. Idris berharap, seminar tersebut dapat menjadi lokomotif baru dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Sulbar, sesuai visi misi Pemprov Sulbar yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022. "Hal ini untuk memastikan bahwa pengelolaan SDM kita ini tidak sembarangan atau tidak beraturan,"tandas Idris Kepala Dinas Tenaga Kerja Sulbar, Maddareski Salatin mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan untuk mewujudkan percepatan pencapaian program Pemprov Sulbar, khususnya pada misi pertama, yakni membangun…