habibi

habibi

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar didampingi Ketua DPRD Sulbar, Amalia Fitri Aras menerima rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan BPK RI di ruang paripurna DPRD Sulbar, Selasa, 5 Juni 2018.Hadir mendampingi Wagub Sulbar, Enny Anggraeni Anwar, unsur pimpinan anggota DPRD , unsur forkopimda, pimpinan OPD Sulbar dan undangan lain. Pada kesempatan tersebut pada sambutan BPK RI Saiful Anwar Nasution menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Sulbar meraih kembali meraih Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) dari Badan pemeriksa Keuangan (BPK RI) atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2017. Keberhasilan tersebut tentynya dapat dipertahankan mengingat predikat WTP ini sudah yang ke empat kalinya berturut-turut sejak tahun 2015. Lanjuta Saiful bahwa apa yang diperoleh ini akan menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah akan menjadi kebanggaan bersama yang dapat dipertahankan. “Atas nama pimpinan BPK RI kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada DPRD Sulbar dan Gubernur beserta jajarannya atas kerjasamanya selalu berkomitmen untuk mengelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel,” ucap Saiful.Saiful juga menjelaskan, pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk membuka adanya penyimpangan atau fraud dalam pengelolaan keuangan, namun jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, maka hal ini harus diungkapkan dalam LHP.“Opini yang diberikan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran laporan keuangan bukan sebagai jaminan tidak adanya fraud yang ditemui ataupun kemungkinan timbulnya fraud dikemudian hari”Saiful menambahkan, walupun telah meraih predikat WTP, BPK masih menemukan beberapa permasalahan, namun itu tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan. Beberapa permasalahan tersebut diataranya, pertama temuan pemerikasaan atas sistem pengendalian intern seperti pencatatan buku mutasi gudang farmasi dan kartu persediaan pada 28 unit pelayanan RSUD tidak tertib, kesalahan penganggaran belanja pada tiga OPD senilai Rp2.647.015.000 miliar, aset renovasi per 31 desember 2017 senilai Rp.26. 456. 396. 155 miliar tidak diyakini keberadaannya, pengajuan klaim pelayanan kesehatan pada program Jaminan Kesehatan Nasuional…

Dalam momentum Ramadhan 1439 H,Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Ali Baal Masdar berkunjung di Kota Palu dalam rangka safari ramadhan sekaligus silaturrahmi dan buka puasa bersama Kerukunan Keluarga Mandar Sulawesi Barat (KKMSB) Sulawesi Tengah di Ballroom Swiss Bell Hotel Silae, Kota Palu, Minggu (3/6/2018). "Pemerintah Provinsi Sulbar menggelar Safari Ramadan di beberapa kota untuk bersilaturrahim dengan warga Sulbar. "Kegiatan ini bertujuan untuk membangun silaturahim dengan masyarakat di perantauan, apalagi keberadaan warga Mandar di perantauan kota memang banyak, bahkan beberapa putra putri Sulbar turut berperan dan menduduki posisi penting baik di pemerintahan, legislatif dan akademisi, dan wiraswasta. kami juga ingin melihat perkembangan warga Sulbar di setiap daerah. Kita juga rencana akan mengakses semua kabupaten di Sulbar yang sampai saat ini masih membutuhkan perhatian untuk pembangunan," kata Ali Baal. Menurut mantan bupati Polman dua periode itu,

Desi Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraini Anwar, Sekprov Sukbar, Ismail Zainuddin, Ketua DPRD provinsi Sulbar, Amelia Aras, Kapolda Sulbar, Brigjen Pol Baharuddin Djafar, dan kepala OPD pemprov Sulbar, Gelar Upacara Hari Lahir Pancasila di Lapangan Kantor Gubernur Sulbar. Jumat 01 Juni 2018. Tema hari Pancasila yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2018 ini mengangkat tema bersatu berbagi prestasi., Dalam penyampaian usai Upacar, Abm mengharapkan agar nilai-nilai yang terkandung dalam butiran pancasila apat diimplementasikan dan diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari.

Wakil Gubernur Sulbar Enny Anggraeny Anwar menggelar rapat koorinasi bersama OPD Terkait, yakni, Dinas Koperindagkop Sulbar, Dinas Ketapang, Dinas Pertanian,Dinas Perikanan dan Biro ekbang. Rapat koordinasi tersebut digelar di ruang Wagub Sulbar pada hari Senin, 4 Juni 2018 yang membahas rencana pasar murah yang akan digelar di dua titik di Kabupaten Mamuju. Menurut Enny Anggraeny Anwar rapat koorinasi ini membahas tentang rencana pasar murah yang akan digelar pemerintah Sulawesi Barat. "rapat ini membahas tentang harga sembako yang tentunya bisa lebih murah dibawah 30 persen harga pasar. Sedangkan untuk waktu, kami berencana akan melaksanakan pada hari Jumat, 8 Juni 2018 yang dimulai pada jam 8 pagi sampai 10 pagi. "namun ini baru sifatnya rencana, nanti insya allah hari kamis akan ada rapat ulang untuk menfinalkan semuanya, begitu juga dengan harga belum bisa diumumkan, ujar Enny. Selain itu, dijelaskan bahwa ada 15 item sembako yang dipasarkan dipasar murah, yaitu, telur, beras, gula, terigu, daging sapi , daging ayam, bawang merah, lombok besar,lombok kecil,lombok keriting ,ikan bandeng,susu , sirup dan sayur-sayuran dan sebanyak 400 kupon yang rencana yang akan dibagikan di dua titik di Kabupaten Mamuju. Untuk mengantisipasi banyaknya masyarakat, maka semua telah kami siapkan agar semua masyarakat dapat mendapatkan kupon. Kami akan melakukan koordinasi lebih dulu dengan kepala desanya agar bisa mengkoordinir warganya agar bisa mendapatkan kupon sembako dan tujuan kegiatan ini tentu untuk membantu masyarakart agar, masyarakat bisa mendapatkan sembako dengan harga yang murah menjelang H-7 Lebaran Idul Fitri,ujar Enny

 Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Hj Enny Anggraeni Anwar gelar buka bersama dengan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama rarusan warga dan tamu undangan lainnya.Kegiatan buka puasa bersama ini dihadiri langsung Kapolda Sulbar, Brigjen Pol Baharuddin Djafar, Sekprov Sulbar, Drs H Ismail Zainuddin, Kabinda Sulbar, Kasrem dan puluhan wartawan media cetak, online dan elektronik. Sebelum memmasuki buka puasa, enny Anggraeny memberikan sepatah kata dalam sambutannya, bahwa dalam momentum buka puasa ini tentunya kita bersama-sama saling bersilaturahmi dan segala kehilafan tentunya dapat menjadikan untuk saling mengingatkan agar bisa saling memaafkan. " Saya Enny Anggraeni Anwar beserta keluarga mengucapkan selamat berbuka puasa dan terima kasih atas kedatangannya semua untuk bisa bersama-sama berbuka puasa bersama serta selamat menjalan ibadah puasa ramadhan 1439 H, semoga apa yang kita lakukan menjadi amal ibadah nantinya, ucap Mantan Anggota DPR RI ini. Selain itu Mantan gubernur Sulbar yang juga suami dari Wagub Sulbar Anwar Adnan Saleh dengan mengenakan gamis putih sibuk melayani tamu. Senyum khasnya yang begitu ramah ia perlihatjan dihadapan pimpinan OPD dan terlebih lagi kepada wartawan yang selama ini menjadi mitra strategis selama 10 tahun menjadi gubernur. Usai melaksanakan buka bersama, tamu undangan langsung melaksanakan shalat magrib dan kemudian tamu menikmati hidangan makanan setelah sehari penuh melaksanakan ibadah puasa."Terima kasih atas kehadiran falam acara buka bersama. Kita berharap momentum Ramadhan tahun ini dimanfaatkan untuk meningkatkan ibadah," kata Anwar yang juga pengurus teras partai Nasdem ini.Memanfaatkan momen bulan suci, serta semakin dekatnya Hari Raya Idul Fitri, Anwar bersama keluarga meminta maaf secara pribadi jika terjadi kehilapa

Rapat Paripurna pembahasan Ranperda Perusda Sebuku Malaqbiq,yang digelar DPRD Sulbar yang dihadiri Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeni Anwar bersama Ketua DPRD Sulbar, Amelia Fitri Aras yang dirangkaikan dengan penandatanganan MoU pembentukan Ranperda Pendirian Perusahaan Daerah (Perusda) Energi Sebuku Malaqbiq. Pada sambutannya, Mantan Anggota DPR RI ini menjelaskan bahwa kita memiliki harapan agar apa yang menjadi proses fasilitasi dan pemberian nomor register di Kementerian Dalam Negeri tidak memakan waktu lama, sehingga ranperda tersebut akan segera ditetapkan dan diundangkan menjadi Peraturan Daerah,kata ” Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Enny Anggraeni Anwar yang berada di ruang paripurna, Rabu, 30 Mei 2018.Disampaikan juga bahwa, pembentukan Peraturan Daerah mengenai pendirian perusahaan umum Daerah Sebuku Energi Malaqbiq dinilai sangat penting guna memenuhi persyaratan dalam menerima penawaran participacing interest (PI) sebesar 10 persen sebagaimana yang telah diamanatkan dalam pasal 8 ayat 2 dan 3 tentang peraturan menteri energi dan sumber daya mineral Nomor 37 Tahun 2016 pada wilayah kerja dan gas bumi, yang dinyatakan akan diterima dalam tahap penawaran PI paling lama satu tahun setelah diterimanya surat kepala SKK Migas kepada Gubernur.Lebih lanjut disampaikan, materi ranperda dimaksud untuk dirumuskan oleh pihak pansus DPRD bersama unsur perangkat daerah terkait berdasarkan hasil konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait yaitu, direktur jenderal migas, SKK Migas, direktur BUMD, BLUD dan BMD Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri serta dari kalangan akademisi yaitu, Prof. Ilmar dari Universitas Hasanuddin. “ Izinkanlah kami mengajak kepada saudara pimpinan dan anggota dewan yang terhormat untuk bersama-sama dengan perangkat daerah terkait mengawal ranperda ini baik dalam proses fasilitasi maupun sampai dengan pemberian nomor register di kementerian dalam negeri,” ungkap Enny. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulbar, Amalia Fitri Aras mengatakan proses pembahasan ranperda tersebut sudah melalui mekanisme peraturan tata tertib DPRD diawali penyampaian surat Gubernur Sulbar Pada 7 Mei 2018 terkait pengajuan ranperda pendirian perusahaan umum daerah…

Wakil Gubernur Sulbar Enny Anggraeny Anwar saat memimpin Rapat Koordinasi Satgas Saber Pungli Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018, di ruang rapat lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Rabu, 30 Mei 2018.rapat tersebut tentunya harus berjalan dengan baik. Sehingga pungli dapat ditekan dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik meningkat, Ujarnya 

Ketua TP PKK Sulbar, Ny.Hj.Andi Ruskati Ali Baal menyerahkan bantuan sosial lansia kepada salah seorang penerima, Selasa, 29 Mei 2018 Di Kabupaten Polman 

Gubernur Sulbar , Ali Baal Masdar bersama Ketua DPRD Polman, Fariduddin Wahid, Kapolres Polman, AKBP Rivai dan sejumlah undangan lain saat acara buka puasa bersama di Kediaman Gubernur Sulbar, Matakali, Polman, Selasa, 29 Mei 2018 yang dilanjutkan dengan solat tarwih di Mesjid Agung Syuhada Pekkabata, Polman

Balitbangda Sulawesi Barat menggelar acara Focus Group Disccussion (FGD) menyoal IPM Sulbar sektor pendidikan. Acara tersebut dibuka oleh Asisten III Djamila yang didamping Kepala Balitbangda Sulbar Jamil Barambangi dan sebagai pemateri kepala BPS Sulbar Suntono yang dihadiiri pula Kadis pendidikan Sulbar Arifuddin Toppo, Ketua Dewan Pendidikan Sulbar Ansar Nur Hasananuddin, Tokoh pejuang Sulbar Sahrir Hamdani serta Kepala bappeda Sulbar, Badan penngelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, Tim Media dan Lsm, Tenaga Ahli Gubernur Sulbar. Acara yang dbuka oleh Asisten III Djamila menyampaikan pada sambutannya, bahwa ada tiga dimensi utama dalam IPM yang harus dibahas yaitu dimensi pendidikan terkait indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah dimensi kesehatan terkait harapan hiudp dan dimensi kesehatan terkait harapan hidup dan dimensi pendapatan terkait daya beli masyarakat. "ketiga dimensi ini sejalan dengan program Marasa (mandiri, cerdas dan sehat) yang sementara kita desain bentuk dan model program dan kegiatannya. Olehnya itu saya berharap diskusi hari ini terkait IPM sektor pendidikan dapat memberikan masukan yang positif terhadap program MARASA sehingga ada konektifitas program pendidikan dengan program priorotas Provinsi,Ujar Djamila diruang lantai III Kantor Gubernur Sulbar (31/5/2018). Selain itu menurut Asisten III ini, IPM Sulbar berada diurutan ke 31 dari 34 Provinsi di Indonesia, begitu juga pertumbuhan IPM Sulbar bergerak sangat lamban dan terkesan alamia, karena tahun 2016 pertumbuhan 0,8 point naik menjadi 1,1 pada tahun 2017 atau hanya 0,3 point. Melihat hal tersebut kita perlu melakukan lompatan berfikir dengan bekerja Out The Box atau bekerja diluar kebiasaan yang selama ini kita jalankan. Olehnya itu saya berharap melalui FGD ini akan ada rumusan program dan strategis prioritas yang dapat dilahirkan untuk memastikan hadirnya pemerintah dalam proses pelayanan pendidikan yang mengkedepankan akses layanan pendidikan. "Apalagi anak putus sekolah dan lulus tidak lanjut di Sulbar berada diurutan tiga terbesar di Indonesia. "Ini adalah tantangan dan tanggungjawab kita semua untuk…

  1. Popular
  2. Recent
  3. Comments