News (8356)
Children categories
Polman - Pelaksanaan Sandeq Silumba 2025 yang diprakarsai Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga tinggal menghitung hari. Sebelum perlombaan dimulai pada tanggal 21 sampai 26 Agustus 2025, panatia menyalurkan semua hak-hak Passandeq yang dilaksanakan di Rumah Putih Palippis, Desa Bala, Kecamatan Balanipa, Polman, Kamis 14 Agustus 2025. Ketua Dewan Pengarah Sahabat Sandeq, Syamsul Samad, mengatakan seluruh hak-hak Passandeq mulai diberikan hari ini. "Sesuai janji saya pada pertemuan sebelumnya, seluruh hak passandeq akan diselesaikan paling lambat tanggal 14 Agustus 2025, dan hari ini kami realisasikan semuanya," kata Syamsul Samad yang disambut tepuk tangan meriah dari para passandeq,…
Mamuju - Dunia Pariwisata Sulawesi Barat (Sulbar) patut berbangga di mana Anugerah Pesona Indonesia (API) Award 2025 memilih Festival Manakarra Fair sebagai 10 Nominasi Terbaik pada ajang pemberian penghargaan tersebut. Event tahunan Dinas Pariwisata Sulbar yang tahun ini dilaksanakan pada bulan Juli lalu, masuk kategori Festival Pariwisata Terbaik. Kepala Dinas Pariwisata Sulbar, Bau Akram Dai mengungkap apresiasinya atas pencapaian tersebut. Menurutnya, itu menjadi bukti kemampuan bersama semua penyelenggara Manakarra Fair dalam mengelola sebuah event sehingga mendapat perhatian khusus dari Kementerian Pariwisata RI dan masyarakat secara nasional. "Alhamdulillah salah satu event yang kita laksanakan lolos nominasi Festival Pariwisata Terbaik. Itu membuktikan…
Mamuju - Dalam rangka Konsultasi Badan Anggaran (Banggar) dengan Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terkait pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, Kepala Dinas (Kadis) Pariwisata Sulbar, Bau Akram Dai, bersama pejabat adminstrator dan perencanaan ahli muda Dinas Pariwisata Sulbar, menghadiri rapat dengan Komisi II DPRD Sulbar, pada Kamis, 14 Agustus 2025. Berlangsung di Ruang Rapat Komisi II DPRD Sulbar, rapat dipimpin Jumiaty Andi Mahmud dan Firman Argo. Salah satu fokus utama pembahasan terkait pengalokasian anggaran untuk Dinas Pariwisata Sulbar di tahun 2026. Dalam kesempatan itu, Kadis Pariwisata Sulbar, Bau Akram…
Mamuju - Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat kerja bersama OPD mitra kerjanya dalam rangka pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Komisi I DPRD Sulbar, Kamis, 14 Agustus 2025. Rapat dipimpin oleh Anggota Komisi I DPRD Sulbar, M. Khalil Gibran, didampingi Wakil Ketua Komisi I, Irbad Kaimuddin. Turut hadir anggota Komisi I lainnya, yakni Mulyadi Bintaha, Daud Tandi Arruan, dan Arwi. Adapun OPD mitra kerja Komisi I yang hadir, antara lain Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah…
Mamuju - Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kesehatan di rumah sakit serta memastikan validitas data sistem kesehatan nasional, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan (SDK) menyelenggarakan kegiatan Desk Pemutakhiran Kompetensi Layanan KJSU dan KIA serta Data KRIS secara daring pada Kamis, 14 Agustus 2025. Desk daring ini dihadiri seluruh jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten serta Direktur Rumah Sakit se-Sulbar. Turut hadir staf yang menangani sistem informasi rumah sakit, seperti admin RS Online, ASPAK, SISDMK, serta Kepala Bidang Rumah Sakit yang membidangi sarana dan prasarana. Plt. Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, dr. Nusryamsi Rahim, menegaskan…
Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) menegaskan komitmennya untuk mendukung tata kelola produk hukum daerah yang tertib, akuntabel, dan berpihak kepada masyarakat. Komitmen ini ditegaskan saat mengikuti Rapat Koordinasi Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI) secara virtual, yang digelar pada Kamis (14/8/2025) pukul 15.00 WITA, bertempat di Ruang Gubernur Sulbar, Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar. Rapat yang mengangkat tema “Penguatan Fungsi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah serta Mewujudkan Tertib Implementasi Produk Hukum Daerah” ini dihadiri langsung oleh Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi…
Mamuju – BPKPD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus berinovasi dalam mendukung transformasi digital pemerintahan. Kali ini, progres pengembangan Aplikasi Dashboard Pimpinan yang berfungsi sebagai pendukung dan pelengkap aplikasi SIPD-BMD/SIMDA BMD resmi dipaparkan kepada Wakil Gubernur Sulbar Salim S. Mengga, Kamis (14/8/2025) pukul 15.00 WITA. Aplikasi ini dirancang untuk menampilkan data pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) secara ringkas, terstruktur, dan mudah dipantau langsung oleh pimpinan daerah. Upaya integrasi dengan SIPD milik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah dioptimalkan agar informasi yang ditampilkan di dashboard selalu terkini, akurat, dan dapat menjadi bahan pengambilan keputusan strategis. Langkah ini selaras dengan Panca Daya Pembangunan Sulbar…
Majene – Kantor UPTD PPRD Samsat Majene terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendukung kebijakan Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Suhardi Duka (SDK) dalam mengembangkan gerakan literasi di daerah. Salah satu terobosan yang kini mendapat perhatian luas adalah hadirnya Pojok Baca di area ruang tunggu pelayanan, Rabu 13 Agustus 2025 Inisiatif ini tidak hanya mempermudah akses masyarakat terhadap informasi publik, tetapi juga memberikan kesempatan bagi warga yang berkunjung ke Samsat Majene untuk mengisi waktu tunggu dengan aktivitas membaca yang bermanfaat. Kasubag Tata Usaha UPTD PPRD Samsat Majene, Dauliyah, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan wujud nyata dukungan terhadap tekad Pemerintah…
MAMUJU — Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat pembahasan usulan perubahan tarif retribusi daerah yang telah diajukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Teknis Pengelola Retribusi Daerah, Kamis (14/8/2025), di Ruang Rapat BPKPD Sulbar. Kegiatan ini menindaklanjuti ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta Pasal 58 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mengatur bahwa tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama tiga tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Peninjauan ini dilakukan tanpa menambah…
Mamuju – Sehari setelah menggelar rapat intensif antara BPKPD Sulbar dan Dinas Perkim Sulbar, pembahasan mengenai aset tanah hibah dari Pemprov Sulbar untuk Kepolisian Daerah (Polda) Sulbar kembali dilanjutkan. Fokus rapat kali ini adalah membahas secara mendalam kelanjutan Surat Keputusan (SK) dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tahun 2016 yang hingga kini memerlukan tindak lanjut penyelesaian. Pada Kamis, 14 Agustus 2025, bertempat di Ruang Biro Logistik Polda Sulbar, rapat koordinasi dipimpin oleh Kepala Biro Logistik Polda Sulbar, Kombes Pol. Wahyu Tri Cahyono. Hadir mewakili Kepala BPKPD Sulbar, Kepala Bidang Barang Milik Daerah BPKPD Sulbar, A. Bisyri M Noor. Hadir juga…
More...
- Popular
- Recent
- Comments
