Mamuju -- Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan kegiatan verifikasi sinyal, penelusuran rumor, pelacakan kontak penyakit berpotensi Kejadian Luar Biasa (KLB)/wabah, serta penyehatan lingkungan di Puskesmas Bambaira, Kabupaten Pasangkayu. Kegiatan berlangsung selama tiga hari, mulai 30 September hingga 2 Oktober 2025.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kewaspadaan dini terhadap penyakit menular dan KLB.

“Kesiapsiagaan surveilans adalah salah satu cara kita membangun sumber daya manusia yang berkarakter dan unggul, sejalan dengan visi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga,” ujarnya.

Dalam kegiatan ini, dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem surveilans di Puskesmas Bambaira, termasuk mekanisme verifikasi alert, pelaporan penyakit, serta kesiapan petugas dalam menindaklanjuti dugaan KLB.

Beberapa rekomendasi penting yang dihasilkan antara lain:

•⁠ ⁠Pergantian tenaga surveilans di Puskesmas Bambaira sehubungan dengan masuknya tenaga P3K per 1 Oktober 2025.

•⁠ ⁠Puskesmas wajib merespons alert penyakit dalam waktu kurang dari 24 jam.

•⁠ ⁠Pelaksanaan penyelidikan epidemiologi (PE) terhadap setiap alert yang muncul di wilayah kerja.

•⁠ ⁠Surveilans aktif di masyarakat tetap berjalan, disertai analisis kasus secara rutin.

•⁠ ⁠Peningkatan ketelitian dalam penggunaan kode penyakit saat mengirim laporan.

•⁠ ⁠Kasus PD3I seperti AFP dan campak harus segera dilaporkan ke Dinas Kesehatan, lengkap dengan PE dan pengambilan sampel.

•⁠ Surveilans ketat dengan memperkuat monitoring dan evaluasi terkait pencatatan dan pelaporan kasus kasus yg mengalami peningkatan, sampai kondisi kembali ke keadaan normal .

•⁠ ⁠Koordinasi dengan RSUD dan lintas sektor terkait jika ada peningkatan kasus.

Secara umum, kinerja petugas surveilans di Puskesmas Bambaira dinilai sudah baik, terbukti dengan ketepatan data mingguan. Namun, kualitas verifikasi alert dan pelacakan kasus masih perlu ditingkatkan. Ditekankan pula agar petugas lama mendampingi petugas surveilans baru sebelum menjalankan tugas secara penuh.

Untuk pelaporan SKDR, Puskesmas dapat menggunakan berbagai saluran, mulai dari SMS, WhatsApp, hingga website resmi.

Dengan langkah ini, Dinas Kesehatan Sulbar berharap deteksi dini penyakit menular semakin optimal, sehingga masyarakat lebih terlindungi dari potensi KLB maupun wabah. (Rls)