Lombok, NTB – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bertema “Memperkokoh Demokrasi Indonesia Menuju Indonesia Emas 2045”, yang berlangsung di salah satu hotel di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kamis 25 September 2025.
Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat pusat dan daerah, termasuk Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Dr. Drs. Bahtia, M.Si, serta perwakilan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dari seluruh Indonesia.
Plt. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat, Sunusi, yang hadir bersama Hj. Nur Milu selaku Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Sulbar, menegaskan komitmen Sulawesi Barat dibawah kepemimpinan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakilnya Salim S Mengga untuk mendukung agenda nasional dalam memperkuat demokrasi. Kehadiran tersebut menjadi bukti bahwa Sulbar berperan aktif menjaga konsolidasi demokrasi, baik di tingkat lokal maupun nasional.
Sunusi juga menyampaikan harapan agar capaian positif demokrasi di Sulawesi Barat dapat terus dipertahankan. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tingkat Provinsi Sulawesi Barat tahun ini tercatat naik menjadi 74,56. Meski masih berada pada kategori sedang, capaian ini menunjukkan tren yang membaik, berbeda dengan 21 provinsi lain yang justru mengalami penurunan nilai IDI.
“Perkembangan ini tentu tidak lepas dari kerja kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam membangun politik, sosial, dan ekonomi di Sulawesi Barat. Harapan kami, ke depan kualitas demokrasi di Sulbar dapat semakin menguat, inklusif, dan berdaya tahan sehingga mampu mendukung visi besar Indonesia Emas 2045,” ujar Sunusi.
Rakornas dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hj. Indah Dhamayanti. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan di semua tingkatan dalam menjaga kualitas demokrasi dan memperkuat kelembagaan pemerintahan. Hal ini dianggap sebagai kunci agar Indonesia mampu menjawab tantangan global menuju visi besar Indonesia Emas 2045.
Padakesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam, Mayjen TNI Dr. Heri Wiranto, MM, M.Tr(Han) yang juga menjadi Keynote Speech, menyampaikan pesan penting Presiden Republik Indonesia mengenai arah demokrasi bangsa. “Demokrasi kita adalah demokrasi yang menghindari kekerasan, menghindari adu domba, dan menghindari hasut-menghasut. Demokrasi kita adalah demokrasi yang sejuk, demokrasi yang damai,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama Maharani, SE, MBA, Perencana Ahli Madya Direktorat Ideologi, Kebangsaan, Politik, dan Demokrasi Kementerian PPN/Bappenas, menegaskan pentingnya penguatan struktur dan sistem politik untuk mewujudkan demokrasi substansial menuju Indonesia Emas 2045.
Dalam penyampaiannya, Maharani menekankan lima agenda utama, yaitu penguatan masyarakat sipil, penjaminan kesetaraan akses politik dan ekonomi, tata kelola komunikasi publik yang terintegrasi, perbaikan sistem kepemiluan dan kepartaian, serta penguatan lembaga demokrasi.
“Demokrasi ke depan harus lebih substansial, bukan sekadar prosedural. Masyarakat sipil yang kuat, akses politik dan ekonomi yang adil, pemilu yang berintegritas, serta lembaga demokrasi yang modern akan menjadi kunci dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Sementara itu, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Dr. Drs. Bahtia, M.Si, dalam paparannya menekankan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan indikator utama pembangunan yang termuat dalam RPJPN dan RPJMN, serta telah diselaraskan dengan RPJPD. Oleh karena itu, IDI menjadi indikator kinerja utama (IKU) Gubernur di seluruh Indonesia, sekaligus menjadi tolok ukur keberhasilan daerah dalam mewujudkan pembangunan politik yang demokratis.
Bahtiar menegaskan bahwa demokrasi Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan serius yang harus segera diantisipasi agar kualitas demokrasi tetap terjaga.
Dalam penyampaiannya, Dr. Bahtiar menguraikan sejumlah tantangan utama, antara lain keterbatasan kebebasan sipil dan media, polarisasi politik identitas, lemahnya integritas pemilu, serta fenomena democratic backsliding yang ditandai dengan menurunnya kualitas hak sipil, independensi lembaga, dan mekanisme checks and balances.
Selain itu, ia juga menyoroti dampak globalisasi dan digitalisasi yang membawa peluang besar namun sekaligus memunculkan risiko misinformasi, pengawasan digital, hingga tantangan keamanan baru. “Ketidaksetaraan sosial-ekonomi yang masih terjadi di wilayah terpencil, kelompok miskin, maupun minoritas juga berpotensi menimbulkan ketidakpuasan politik dan memperlebar jurang kepercayaan terhadap sistem,” tegasnya.
Dr. Bahtiar menekankan, seluruh pemangku kepentingan harus bersinergi dalam menjaga kualitas pemilu, memperkuat kelembagaan demokrasi, serta memastikan kebebasan sipil dan keadilan sosial benar-benar terjamin. “Demokrasi Indonesia harus terus diperkuat, bukan hanya dari sisi prosedural, tetapi juga secara substansial agar mampu menjawab tantangan zaman dan menjaga stabilitas bangsa,” pungkasnya.
Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono yang juga merupakan Narasumber dalam Rakornas tersebut, menyampaikan hasil Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2024 yang menunjukkan dinamika menarik bila dibandingkan dengan capaian tahun 2023.
Menurut Ateng Hartono, pada level pusat, IDI mengalami penurunan sebesar 1,27 poin, dari 83,14 pada tahun 2023 menjadi 81,87 di tahun 2024. Sebaliknya, IDI di tingkat provinsi mencatat kenaikan signifikan sebesar 1,29 poin, dari 77,21 pada tahun 2023 menjadi 78,50 di tahun 2024. Kombinasi ini berdampak pada capaian IDI Nasional 2024 yang secara keseluruhan mengalami kenaikan 0,30 poin, dari 79,51 pada 2023 menjadi 79,81 pada 2024.
“Atas capaian ini dapat kita lihat bahwa penguatan demokrasi di daerah mampu memberikan kontribusi positif terhadap capaian demokrasi nasional, meskipun masih terdapat tantangan di tingkat pusat yang perlu menjadi perhatian,” ujar Ateng Hartono.
IDI Pusat 2024: Tetap Tinggi, tapi Turun 1,27 Poin
IDI Pusat 2024 tercatat sebesar 81,87, menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 83,14. Meskipun demikian, posisinya tetap berada dalam kategori tinggi.
Dilihat dari aspek pembentuknya, Kebebasan turun dari 74,32 menjadi 72,66, dan Kesetaraan dari 90,12 menjadi 86,44. Namun, Kapasitas Lembaga Demokrasi mengalami peningkatan dari 83,48 menjadi 85,47. “Ini menunjukkan meski terjadi penurunan secara agregat, ada perkembangan positif pada aspek kelembagaan demokrasi, meski aspek kebebasan dan kesetaraan perlu perhatian lebih,” jelas Ateng Hartono.
IDI Provinsi 2024: Tren Positif, Dekati Kategori Tinggi
Pada level provinsi, IDI 2024 menunjukkan tren positif dengan capaian 78,50, naik 1,29 poin dari 77,21 pada 2023. Meski masih berkategori sedang, capaian ini semakin mendekati kategori tinggi.
Kenaikan ini ditopang oleh perbaikan di seluruh aspek. Kebebasan naik tipis dari 79,50 ke 79,53, Kesetaraan dari 79,67 ke 80,01, dan peningkatan terbesar terjadi pada Kapasitas Lembaga Demokrasi, dari 72,00 ke 75,67. Hal ini menandakan perbaikan tata kelola serta partisipasi politik daerah yang lebih inklusif.
IDI Nasional 2024: Naik 0,30 Poin, tapi Belum Capai Target
IDI Nasional 2024 tercatat sebesar 79,81, naik 0,30 poin dibandingkan capaian 2023 yang berada di angka 79,51. Meski meningkat, capaian ini masih berkategori sedang dan belum memenuhi target RKP 2024 yang ditetapkan sebesar 82,48.
Dari aspek pembentuknya, Kebebasan menurun dari 77,48 ke 76,86, Kesetaraan turun dari 83,74 ke 82,51, sementara Kapasitas Lembaga Demokrasi mengalami kenaikan signifikan dari 76,46 ke 79,48.
“Atas dasar ini, kita bisa katakan IDI Nasional 2024 mendekati kategori tinggi. Namun tetap dibutuhkan perhatian khusus pada aspek kebebasan dan kesetaraan yang menurun agar target demokrasi yang kita harapkan dapat tercapai,” pungkas Ateng Hartono. (Rls)
