Untuk memberantas Pungutan Liat (Pungli) yang bukan hanya di kalangan Pelajar dan Mahasiswa akan tetapi semua lini dapat menerapkan dan mensosialisasikannya. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeni Anwar saat  membuka secara resmi Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Satuan tugas Sapu Bersih Pungutan Liar kepada mahasiswa dan pelajar di Hotel Maleo Mamuju, 11 Oktober 2017 Selain , Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeni Anwar turut haadir pula  Perwakilan Kapolda Sulbar, Unsur Forkopimda, Kabinda Sulbar, Hamzah, Kepala BNNP Sulbar, Dedi Sutarya, Perwakilan Komandan KOREM 142/tatag, Danlanal Mamuju, Perwakilan Rektor Unsulbar, Asisten I Pemprov Sulbar, Nur Alam Tahir  Pimpinan OPD lingkup Sulbar, tokoh pelajar dan tokoh pemuda, dan tokoh masyrakat.
Kegiatan tersebut diharapkan mampu mensosialisasikan pemberantasan Saber Pungli, dan menjadikan proses pelayanan publik lebih bersih, serta membangun kepastian dan kepercayaan publik terhadap aparat pemerintah, Ujar Mantan Anggota DPR RI ini saat membawa sambutan. “Untuk itu, saya harapkan sosialisasi ini diikuti dengan baik agar kita terbebas dari kegiatan yang tidak baik juga, bukan hanya pelajar dan mahasiswa, tapi kita semua dan disosialisasikan ke masyarakat luar” ujar Enny Anggaraeny Anwar pada kesempatan tersebut  Sehingga dengan adanya  sosialisasi diharapkan   masyarakat bisa mengetahui batasan-batasan mana saja yang dapat dikelompokkan menjadi pungli, dan mana yang tidak." Untuk itu saya juga mengajak semua komponen masyakarat untuk mendukung pelaksanaan tugas Saber Pungli, serta tidak terlibat dalam pungli yang mengarah pada tindakan KKN” tambah Istri dari Anwar Adnan Saleh tersebut.

Di Sulawesi Barat sendiri, telah dibentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang susunan struktur organisasinya melibatkan beberapa stakeholder dari Kepolisian, Kejaksaan, TNI serta unsur pemerintah provinsi sendiri.“Mari kita mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah yang melayani mereka, menjadikan proses pelayanan publik lebih bersih dan lebih cepat melalui saber pungli , dengan harapan pelaksanaanya dapat secara tuntas, sistematis, menyeluruh dan simultan”tandas mantan anggota DPR tersebut.

Melalui kesempatan tersebut, Enny mengharapkan penyelenggara pemerintahan Sulawesi Barat dapat bersih dari indikasi praktek KKN, untuk menuju Pemerintahan Sulbar yang maju dan malaqbi dengan berpegang pada asas Mellelete Diatonganan.Sedangkan pada sambutan Wakil Sekretaris Satgas Saber Pungli, Irjen Pol Muhammad Gufron menyampaikan, salah satu cara membangun karakter bangsa yaitu dengan percepatan pembangunan dan membentuk Satgas Saber Pungli sesuai dengan nawacita Presiden, Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian.

“Sosialisasi ini bertujuan memberikan info dan menyamakan persepsi dalam pemberantasan pungli, adanya pengalaman yang sama Satgas Pungli pusat dan daerah, serta pemberantasan melalui masyarakat, pelajar dan mahasiswa” tandas Gufron.Gufron juga menyampaikan, tahap awal percepatan pembangunan di Indonesia sesuai dengan yang diungkap Presiden Jokowi, dikhususkan pada bidang Ekonomi, ditopang oleh stabilitas politik, keamanan dan kepastian hukum. Adapun beberapa program percepatan tersebut, yaitu Pemberantasan pungli, Pemberantasan penyelundupan, percepatan pelayanan SIM dan STNK, Relokasi lapas, dan Perbaikan layanan hak paten produk.“Praktek pungli telah merusak sendi kehidupan masyarakat, maka dibentuklah Satgas Saber pungli yang berfungsi memberantas segala macam pungutan liar dengan mengoptimalkan sarana dan unsur-unsur didalamnya” ujar GufronSatgas Saber Pungli memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk melakukan penindakan terhadap aparatur pelaku pungli. Diharapkan praktek pungli lebih berkurang dan masyarakat  lebih bermartabat dan bebas dari segala bentuk pungli.