Pj Gubernur Sulbar, Carlo Brix Tewu melaksanakan rapat bersama Sekda Sulbar, Ismail Zainuddin , para Asisten Lingkup Pemprov Sulbar , staf ahli dan para Pimpinan OPD Lingkup Pemprov Sulbar. Rapat ini dilaksanakan , di ruang rapat lantai II kantor Gubernur Sulbar, Selasa (4/4) 2017.
Pada agenda rapat ini, ada tiga hal yang dibahas, yaitu, melakukan evaluasi SDM dimasing masing OPD, yang sudah disampaikan sejak bulan dua. Dimana diberikan kesempatan kepada masing-masing OPD untuk melakukan evaluasi terhadap ASN dan hasil laporannya diberikan melalui BKD.
Nantinya dari hasil evaluasi akan diumumkan sesuai keputusan Gubernur. Sehingga dalam hal ini Sekprov masih memberikan kesempatan agar bisa melakukan evaluasi sebelum adanya hasil keputusan dari Gubernur.
Dikemukakan Carlo, dalam rapat ini juga membahas tentang rasionalisasi tenaga kontrak atau honorer. Diberikan kesempatan masing-masing pimpinan OPD untuk melakukan rasionalisasi tentang tenaga kontrak yang mana yang masih produktif dan yang tidak produktif.
“ kita tidak mau kalau ada yang tenaga honorer yang tidak dibayar. Karena kalau tidak ada ketegasan maka akan menjadi beban daerah Ujar Carlo.
Salah satunya adalah para perawat yang melakukan demo. Karena mereka menuntut hak, untuk saja tidak anarkis. Untuk itu masih ada waktu melakukan rasionalisasi.
“ Terkait ini memang berat karena ini menyangkut tentang pekerjaan mereka (honorer) akan tetapi melihat anggaran kita terbatas apalagi kita masih bergantung dari anggaran pusat. Maka dari itu kita harus melakukan rasionalisasi untuk mengefisienkan anggaran. Rasionalisasi tenaga kontrak ini harus kita sepakati bersama dan kita lakukan bersama-sama. Tenaga - tenaga yang yang rajin dan malas, itu yang akan kita pilah,tegas Carlo.
Dari data yang ada di BKD bahwa jumlah Tenaga Honorer di lingkup pemprov Sulbar sebanyak 2818, itupun sudah termasuk K2 dan tenaga sukarela. Sehingga dari data ini yang akan kita rasionalisasikan berapa persen, jadi jangan kita sebut nama tetapi persen saja dan hasil rapat ini akan kita sepakati bersama, berapa persen yang akan kena rasionalisasi, ujar, Carlo.
Ditambahkan Sekprov Sulbar Ismail, telah membentuk tim verifikasi tentang berapa data untuk K2 dan tenaga sukarela yang ada di pemprov.
“Kita golongkan tiga klaster yaitu, 25 persen kita akan pertahankan karena sangat dibutuhkan dan selebihnya akan kita ujiankan dan hasilnya itu akan kita jadikan patokan, kira kira 40 persen yang akan kita lakukan rasionalisasi, diharapkan dengan adanya tim yang dibentuk, bisa menghasilkan tenaga kontrak yang berkualitas, Ujar Ismail.
Selain tentang rasionalisasi tenaga honorer, rapat ini juga membahas tentang tindak lanjut hasil pemaparan OPD. Hasil paparan masing masing OPD, nantinya asisten akan menyampaikan apa apa saja yang akan dilakukan serta tindak lanjutnya .
Lanjut Carlo, bahwa hasil dari presentasi ini akan menjadi program kita, yang akan kita akomodasi di APBD - P. Sekaligus sebagai masukan untuk gubernur terpilih, agar apa yang telah dilakukan bisa berkelanjutan.
