Pemprov Sulbar — 315 rimbawan yang berasal dari semua kabupaten di Sulbar  diberikan pelatihan penjagaan 

pengamanan hutan yang berlangsung di Gentungan, Kalukku , Rabu, 8 Maret 2017.

Pj. Gubernur Sulbar, Carlo B Tewu pada kesempatan tersebut mengatakan, seiring dengan lahirnya  UU No 23 Tahun 

2014 Terkait Pelimpahan Pengolaan Hutan ke Provinsi,  serta menyamakan persepsi bersama unsur terkait, dan 

sekaligus merupakan tindak lanjut dari Revolusi Mental.

” Bagi petugas yang masih non PNS   akan dilakukan evaluasi dan  lebih diintensifkan, layak tidaknya seorang 

petugas diangkat menjadi PNS tergantung dari aparat yang dianggap layak untuk diangkat. Terkait petugas yang 

masih non PNS, hal tersebut akan diintensifkan , agar mereka bisa betul betul  dilakukan menjadi aparat, dan 

akan dievaluasi kalau memang dia memadai yah kita jadikan  PNS, “ tegas Carlo.

Kapolda Sulawesi Barat, Brigjen Pol. Nandang mengemukakan,  seorang polisi Kehutanan harus memiliki jiwa dan 

raga yang kuat, didukung stamina dan daya tahan yang mantap.  “Seorang rimbawan harus memperhatikan keselamatan 

diri pribadi terlebih dahulu,  baru  memperhatikan keamanan hutan.Tugas seorang Polhut lebih berat dibanding 

polisi  umum, dikarenakan ruang lingkupnya harus berhadapan langsung dengan kawasan hutan dan medan yang keras.

“  Kalau petugas tidak memiliki fisik yang mendukung, maka tidak akan mungkin melaksanakan tugas yang baik” 

tutur Nandang.

Ia menambahkan, pelatihan tersebut merupakan modal dasar bagi seorang petugas kehutanan dalam menghadapi 

oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,  seperti penebangan liar, pembabatan hutan, kebakaran hutan, 

penyelundupan kayu dan ilegal loging. Tidak Hanya Itu, seorang rimbawan mampu memberdayakan potensi masyarakat 

yang berada disekitar hutan, juga  sebagai mitra yang baik dalam menjaga hutan di Sulawesi Barat. Sinergi 

antara penegak hutan yang jumlahnya tidak banyak ini bisa memberdayakan masyarakat dengan sinergi tersebut,” 

tandas Nandang