Rapat koordinasi Penanganan Konflik Sosial dan Gerakan Revolusi Mental di buka oleh Pj Gubernur Sulbar, Carlo Brix Tewu, yang menghadirkan Kabinda Sulbar, kapolda Sulbar,Danrem 142 Tatag, Pimpinan OPD Sulbar dan para Camat se Sulbar. yang dilaksanakan hari Selasa pada tanggal 21 Maret 2017 dilantai IV, kantor Gubernur Sulawesi Barat.
Pada sambutan Carlo menjelaskan bahwa pelaksanaan Roda pemerintahan di Sulbar akan berjalan secara maju dan maksimal jika dikerjakan secara bersinergi. Sehingga merupakan ujung tombaknya berada ditangan para camat .Sehingga dikesempatan ini, kami menghadirkan para camat se Sulbar untuk bersama-sama saling berkoordinasi dan bersinergi dan kita implementasikan dalam kehidupan sehari hari.
Lebih lanjt disampaikan bahwa mesin biorgrasi kita masih sangat lemah dan masih perlu belajar dengan Negara lain. Pada sambutan Presiden saat rapat APPSI, mengatakan maka dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN, Indonesia berada paling uruntan ke-2 Akhir tentang Misi Birokrasi. Misi birokrasi kita sangat lemah di bandingkan dengan Negara lain . Kita kalah dengan negara Vietnam yang kita lihat secara keseluruhan masih jauh tertinggal. Sehingga misi Birokrasi, untuk ASN memang harus masih banyak belajar. Sehingga hal inilah yang melatar belakangi sehingga pemerintah kabinet kita ini ingin mengeluarkan yang namanya Nawacita, Ujar Carlo. Berdsarkan Inpres Nomor 12 Tahun 2016 tentang gerakan Nasional Revolusi Mental yang harus di laksanakan dalam kehidupan sehari hari.
"saya ingin dari pertemuan bukan hanya satu arah saja ,tetapi kita berkaborasi tentang persoalan-persoalan yang di hadapi. Tolong sampaikan, sehingga nantinya terjadi komunikasi dua arah kalau perlu saling mengkoreksi,mengkrtik kebijakan-kebijakan pemerintah kabupaten dan Provinsi tentang bagaimana kita membangun yang namanya mulai dari pinggiran Dan saya menginginkan ada timbal balik, masukan dari saudara-saudara,pinta Carlo.
Ditegaskan Carlo, tentang kenapa kita perlu Revolusi Mental, karena merosotonya wibawa negara,lemahnya kondisi perekonomian bangsa, lemahnya sendi perekonomian bangsa dan intoleransi serta krisis kepribadian bangsa. Selain itu, dari berbagai permasalahan tersebut terciptalah nilai nilai integritas,etos kerja dan goorng royong dalam Lima Gerakan Nasional Revolusi Mental, yaitu gCrakan Indonesia melayani yang dikoordinir oleh Menpan, Gerakan Indoensia Bersatu dikoordinir oleh Menko Kemaritiman, Gerakan Indoensia Tertib, di koordinir oleh Menko Polhukam,Gerakan Indoensia Mandiri di koordiniri oleh menkoperekonomian dan Gerakan Indoensia Bersatu di koordinir oleh Mendagri. Permasalahan yang dihadapi, lebih lanjut disampaikan carlo bahwa masing masing aparat ialah belum menyadari secara menyeluruh tentang konsepsi wawasan Nusantara,ketahanan nasional dan tujuan Nasional terjebak dalam doktrin kelembagaan ego Sektoral.
“Kita perlu bersatu,kalau jalan sendiri sendiri tidak mungkin berjalan dengan maksmial ,”bebernya.
Carlo mengemukakan dalam pemaparannya Bupati,Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum,pada tingkat kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat sesuai dengan pasal nomor 25 Nomor 6. “Basis kita ada di desa,kita akan lakukan evaluasi seminggu tiga kali, agar terjadi keseragaman informasi,Terangnya.
Dalam pertemuan tersebut, kapolda Sulbar Brigjen Pol Nandang menjelaskan, bahwa pertemuan ini sangat perlu dilakukan, karena seorang aparat pemerintah hendaknya dberikan penyegaran agar para oknum tersebut dapat kembali dalam fungsi kewenangannya, yang bukan hanya itu, para ASN juga perlu diberikan pemahaman agar mereka bisa kembali kefungsi kewenangannya,Tegas Nandang.
