Mamuju — Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat akselerasi kinerja melalui rapat evaluasi capaian Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) dan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2025. Upaya ini menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh indikator kinerja berjalan optimal dan memberikan kontribusi maksimal terhadap peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah.
Rapat evaluasi berlangsung, Kamis 27 November 2025, Pukul 09.00 WITA, di Ruang Kerja Kepala BPKPD Sulawesi Barat.
Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Kepala BPKPD Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, dan dihadiri jajaran teknis terkait indikator utama MCSP, termasuk Kasubid Penganggaran Pendapatan dan Belanja Operasi Muhammad Apriadi, Kasubid Perencanaan Pengadaan Barang Milik Daerah (BMD) Muhammad Risal, serta staf teknis yang terlibat dalam pemenuhan evidence.
Dalam rapat tersebut, dipaparkan capaian sementara tiga area lokus yang menjadi fokus di BPKPD Sulawesi Barat, yaitu:
1. Area Pengelolaan Anggaran: 79,9%
2. Area Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD): 68%
3. Area Optimalisasi Pendapatan Daerah: 57,1%
"Capaian ini masih bersifat sementara dan terus bergerak. Kita masih mengumpulkan evidence yang kurang dan beberapa telah disampaikan ke Inspektorat Provinsi untuk proses verifikasi,” ujar Ali Chandra.
Ia menekankan bahwa pemenuhan dokumen pendukung merupakan kunci untuk memperkuat validitas capaian dan meningkatkan skor MCSP secara signifikan.
Menurutnya, evaluasi ini tidak hanya berfokus pada penyelesaian administratif, tetapi juga menjadi momentum strategis untuk memperkuat koordinasi lintas bidang dan mendorong percepatan penyelesaian program prioritas.
"Target 2025 harus dicapai dengan strategi kerja yang terencana, kolaboratif, dan berbasis data. Setiap bidang harus bergerak cepat memastikan tidak ada evidence yang tertinggal,” tegasnya.
Langkah evaluasi ini juga merupakan bagian dari upaya mewujudkan Misi Kelima Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas.
"Capaian MCSP bukan hanya soal angka dan penilaian, tetapi tentang komitmen menjaga integritas, transparansi, dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan,” tutupnya.
BPKPD Sulawesi Barat menegaskan bahwa evaluasi akan dilakukan secara berkala sebagai wujud keseriusan daerah dalam meningkatkan kinerja pendapatan, pengelolaan aset, dan kualitas anggaran untuk memperkuat fondasi pembangunan daerah.
Naskah : BPKPD Sulbar
Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar
