Mamuju - Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat yang diwakili oleh Syaharuddin, JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah, menghadiri Media Briefing Realisasi APBN Regional Sulawesi Barat Periode Oktober 2025 yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Barat pada Rabu (26/11) di Mamuju.
Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya penguatan transparansi pengelolaan keuangan negara serta peningkatan koordinasi fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi dan mempercepat pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat.
Realisasi Belanja APBN Mencapai 77,39 Persen
Dalam paparannya, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Barat, Tjahjo Purnomo, menyampaikan bahwa realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Oktober 2025 untuk seluruh jenis belanja di Sulawesi Barat mencapai Rp7.861,70 miliar, atau 77,39 persen dari total pagu sebesar Rp10.159,01 miliar.
Realisasi tersebut terdiri atas:
- Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp2.425,73 miliar atau 65,67 persen dari pagu Rp3.699,43 miliar.
- Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp5.435,97 miliar atau 84,15 persen dari pagu Rp6.459,58 miliar.
“Tingginya realisasi TKD menunjukkan besarnya kebutuhan pembiayaan layanan publik serta pembangunan daerah yang menjadi prioritas pemerintah,” jelas Tjahjo.
Struktur Belanja dan Dorongan Percepatan Belanja Modal
Tjahjo menjelaskan bahwa belanja pemerintah pusat di Sulawesi Barat didominasi oleh:
Belanja Pegawai: Rp1.237,09 miliar
Belanja Barang: Rp701,89 miliar
Belanja Modal: Rp478,31 miliar
Belanja Sosial: Rp8,43 miliar
Menurutnya, percepatan belanja modal sangat diperlukan karena memberikan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya pada sektor konstruksi, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan kualitas layanan dasar masyarakat.
Belanja sosial, meski porsinya relatif kecil, tetap menjadi instrumen penting dalam menjaga daya beli dan ketahanan ekonomi rumah tangga berpenghasilan rendah.
Tjahjo berharap realisasi belanja APBN dapat terus meningkat hingga akhir tahun sehingga kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi regional dan peningkatan kualitas pelayanan publik semakin optimal.
BPKPD Apresiasi Upaya Penguatan Sinergi Pusat–Daerah
Terpisah, Kepala BPKPD Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan media briefing ini yang dinilai menjadi ruang konsolidasi data fiskal yang sangat strategis.
“Informasi realisasi APBN dan APBD yang disampaikan melalui forum seperti ini sangat penting sebagai dasar pengambilan kebijakan daerah. Dengan data yang selaras, pemerintah daerah dapat merumuskan strategi yang lebih tepat dalam memperkuat ketahanan fiskal, mempercepat pembangunan, serta meningkatkan kualitas layanan publik,” ujarnya.
Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus berkomitmen mengoptimalkan pelaksanaan APBD sebagai instrumen fiskal yang responsif, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
APBD sebagai Pengungkit Pemulihan Ekonomi dan Pembangunan Daerah
Secara keseluruhan, hingga akhir Oktober 2025, kinerja APBD Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan efektivitasnya sebagai instrumen fiskal dalam mendukung pemulihan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan penguatan fondasi kesejahteraan masyarakat.
Optimalisasi penerimaan daerah dan percepatan realisasi belanja, khususnya belanja berbasis Transfer ke Daerah yang diarahkan pada program strategis nasional hingga ke desa menjadi langkah penting dalam mendorong peningkatan kualitas layanan publik.
Menurut Ali Chandra, sinergi antara instansi vertikal dan pemerintah daerah merupakan kunci agar manfaat APBN dan APBD dapat dirasakan secara nyata oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Sinergi fiskal pusat dan daerah harus semakin diperkuat agar kita bisa menghadirkan pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan selaras dengan visi misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka-Salim S. Mengga,” tutupnya.
Naskah : BPKPD Sulbar
Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar
