Mamuju — Dalam rangka memperkuat koordinasi lintas sektor dan mempercepat perbaikan pangan serta gizi di Sulawesi Barat, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulbar menggelar Rapat Penyempurnaan Finalisasi Penyusunan Tim Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (RAD-PGBPSDL di Ruang Kerja Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PSDA), Rabu, 19 November 2025.
Rapat dipimpin oleh Perencana Ahli Muda Bapperida Sulbar, Muh. Saleh, dan dihadiri seluruh perencana serta staf Bidang PSDA. Pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan dokumen RAD-PGBPSDL Tahun 2025–2029 tersusun komprehensif, aplikatif, dan berlandaskan potensi lokal serta kondisi riil ketahanan pangan dan gizi di Sulawesi Barat.
“RAD-PGBPSDL adalah dokumen daerah yang memandu arah kebijakan lintas sektor. Karena itu, penyusunan tim pelaksana harus representatif, responsif, dan berbasis pada kekuatan lokal,” tegas Muh. Saleh.
Secara terpisah, Plt. Kepala Bapperida Sulbar, Darwis Damir, menegaskan bahwa penyempurnaan SK Tim RAD-PGBPSDL merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Sulbar untuk memperkuat tata kelola pembangunan yang berpihak pada potensi lokal.
“Kami ingin memastikan setiap langkah perencanaan daerah, termasuk isu pangan dan gizi, benar-benar mencerminkan kekuatan dan kebutuhan masyarakat Sulbar. Ini sejalan dengan arahan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka tentang pentingnya inovasi daerah, keberpihakan pada masyarakat, dan penguatan ketahanan pangan sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan,” ujar Darwis.
Dalam rapat tersebut, dibahas penyempurnaan Surat Keputusan (SK) Tim Finalisasi RAD-PGBPSDL, mulai dari penguatan tugas dan fungsi hingga mekanisme kerja tim. Pendekatan berbasis potensi sumber daya lokal menjadi prinsip utama agar rencana aksi lebih tepat sasaran, terukur, dan berkelanjutan.
Penyempurnaan SK ini diharapkan mampu membentuk tim yang solid, adaptif, dan kolaboratif, sehingga proses finalisasi dokumen RAD-PGBPSDL dapat berjalan efektif serta menghasilkan kebijakan yang memberi dampak nyata bagi peningkatan ketahanan pangan dan gizi masyarakat Sulawesi Barat. (Rls)
