Mamuju -- Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) terus memperkuat langkah akselerasi dalam memastikan pelaksanaan APBD Tahun 2025 berjalan optimal, efektif, dan tepat sasaran.
Sebagai bagian dari fungsi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), BPKPD Sulbar menggelar rapat tindak lanjut strategis yang berlangsung di ruang kerja Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Rabu, 19 November 2025.
Rapat dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Junda Maulana, didampingi Asisten Bidang Administrasi Umum, Amujib, bersama anggota TAPD lainnya. Agenda utama rapat berfokus pada percepatan kinerja penerimaan dan belanja daerah, penyelarasan dokumen perencanaan, serta mitigasi hambatan yang berpotensi mempengaruhi realisasi APBD 2025.
BPKPD Sulbar menyampaikan bahwa hingga 18 November 2025, realisasi pendapatan daerah baru mencapai 78,16%, sementara realisasi belanja tercatat di angka 69,93%. Dengan kondisi tersebut, potensi tidak tercapainya target pendapatan hingga 31 Desember 2025 menjadi salah satu perhatian utama dalam rapat evaluasi ini.
Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menegaskan langkah percepatan harus dilakukan secara menyeluruh.
“BPKPD Sulbar berkomitmen memperkuat fungsi koordinatif dan teknis dalam mendukung TAPD untuk memastikan APBD 2025 berjalan efektif. Dengan capaian pendapatan yang belum optimal, diperlukan strategi percepatan yang lebih agresif dan terukur agar ruang fiskal tetap terjaga,” ujar Ali Chandra.
Pria yang biasa disapa MACHAN itu juga menekankan pentingnya konsistensi data dan ketepatan langkah teknis.
“Konsistensi data, ketepatan dokumen, dan percepatan proses penganggaran harus berjalan paralel. Kita harus memastikan tidak ada hambatan administratif yang memperlambat realisasi,” jelasnya.
Rapat juga dihadiri jajaran BPKPD Sulbar, antara lain Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Muhammad, Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi Faika Kadriana Ishak, Kepala Bidang Barang Milik Daerah A. Bisyri M. Noor, serta pejabat eselon IV.
Melalui rapat tindak lanjut ini, BPKPD Sulbar menegaskan kesiapan mempercepat langkah-langkah strategis yang diperlukan, baik pada sisi pendapatan maupun belanja, guna menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pencapaian target pembangunan daerah tahun 2025.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan Misi Kelima Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka – Salim S. Mengga, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas.
Naskah : BPKPD Sulbar
Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar
