Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulbar melaksanakan, rapat bimtek perpajakan,pembayaran pajak melalu E- Billing Lingkup Pemerintah Sulbar. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Lantai 3 kantor Gubernur Sulbar, pada tanggal (29/3) 2017. Kegiatan tersebut dihadiri dan dibuka Kaban Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Sulbar dalam hal ini diwakili oleh Kabid Pembendaharaan, Amir Biri ,Kepala KPPA Pratama Hadi Nengrat Nusantoro , narasumber dan peserta dari Kasubag dn kasubid Keuangan, Operator serta Bendahara Lingkup OPD Sulbar Pada sambutan yang dibacakan Amir Biri mengatakan, bahwa pemerintah memiliki peran strategis dalam sistem administrasi perpajakan di Indonesia dan berperan dalam mendukung terciptanya kepatuhan wajib pajak.…

29 Mar 2017

Kepala Bidang Penegakan Per- Undang-Undangan, Basir Darmin saat memeriksa Kelengkapan Surat Kendaraan dan BPKB yang dilaksanakan di Halaman Kantor Gubernur Sulbar, Rabu 29 Maret 2017.Dalam rangka penegakan perdana Pemprov Sulbar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Satpol PP bekerjasama dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah , Samsat , Jasa Raharja dan Polda Sulbar melakukan razia kendaraan roda dan empat di Halaman Kantor Gubernur Sulbar, Rabu, 29 Maret 2017.Sesuai data yang diperoleh, jumlah pengguna kendaraan yang terjaring razia sebanyak 176 kendaraan, terdiri dari plat DD sebanyak 108, plat KT sebanyak 4, plat DP sebanyak 8, plat B sebanyak 10, plat DW…

27 Mar 2017

Kemkominfo Gelar UJi Kompetensi Pada tanggal 6-April 2017

14 Mar 2017

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Muhammad Ilham Borahima saat memimpin Rapat Tindak Lanjut Forum Lalu Lintas Tingkat Provinsi Sulbar yang digelar di Ruang Rapat Lantai III Kantor Gubernur Sulbar, Selasa 14 Maret 2017 Mamuju, — Forum Lalu Lintas Tingkat Provinsi menggelar Rapat Tindak Lanjut pada Selasa, 14 Maret 2017 di ruang rapat Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar. Tindak lanjut tersebut merupakan wujud keseriusan Pemprov Sulbar dalam rangka kenyamanan dan ketertiban berlalu lintas. Dalam rapat tersebut menghasilkan tiga rencana aksi yaitu rencana aksi Kawasan Tertib Lalu lintas (KTL), rencana aksi Kawasan Peternakan, dan rencana aksi Kawasan Pedagang Kaki Lima (PKL). Ketiga…

13 Mar 2017

Sekretaris Pemprov Sulbar, Ismail Zainuddin saat membuka Rapat Koordinasi Kelitbangan yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai III, Kantor Gubernur Sulbar, Senin 13 Maret 2017 Mamuju. – Untuk menyamakan persepsi terhadap program kerja pada lingkup Pemprov Sulbar, Balitbangda mengelar Rapat Koordinasi Kelitbangan Tahun 2017 yang berlangsung di ruang rapat Lantai III Kantor Gubernur Sulbar, Senin, 13 Maret 2017. Sekprov Sulbar, Ismail Zainuddin pada kesempatan tersebut menyampaikan, dunia penelitian dan mengkaji itu adalah penentu kemajuan dan pengembangan suatu daerah, dimana melalui hal tersebut segala perencanaan, pelaksanaan sampai hasil karya pemerintah dapat terukur dengan baik. Lebih lanjut, Ismail menyampaikan, suatu tujuan akan menghasilkan…

13 Mar 2017

KEMENTRIAN AGAMA PROVINSI SULBAR Ketua Pokja V Gerakan Nasional Indonesia Bersatu, Muhdin menggelar rapat dengan usnur terkait yang berlangsung di Aula Kantor Kementrian Agama Sulbar, Senin, 13 Maret 2017 Mamuju. — Sebagai tindak lanjut dari Gerakan Nasional Revolusi Mental, Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Selaku Koordinator Pokja V menggelar Rapat Program Kerja yang berlangsung di Aula Kantor Kanwil Agama Sulbar, Senin 13 Maret 2017. Kakanwil Agama Provinsi Sulawesi Barat, Muhdin memaparkan, Gerakan Indonesia Bersatu dalam fokusnya terjabar dalam sepuluh (10) fokus yaitu, peningkatan perilaku yang mendukung kehidupan demokrasi Pancasila, peningkatan perilaku toleran dan kerukunan inter dan antar umat beragama,…

DPRD Provinsi Sulbar menggelar rapat agenda khusus Kamis (9/3) 2017 dan membahas tentang pergesaran anggaran tahun 2017. Rapat tersebut sempat hadir dalam rapat kordinasi ini, ketua DPRD Provinsi Sulbar Andi Mappangara, perwakilan setiap komisi, perwakilan unsur pimpinan dari legislatif dan dari eksekutif tim anggran pemerintah daerah (TAPD)Menurut Andi Mappangara bahwa agenda khusus adalah untuk pergeseran anggaran yang dibebankan setiap SKPD ada pastinya pergeseran anggaran tidak menggeser kegiatan masyarakat cuma jenis-jenis instansi saja yang digeser. "jadi misalnya didalam DPA kita, APBD disatu kegiatan itu misalnya anggarannya 1 Miliar, 1 miliar kita tidak akan ganti atau tidak mengurai dan menambah cuma mungkin…

Pemprov Sulbar — 315 rimbawan yang berasal dari semua kabupaten di Sulbar diberikan pelatihan penjagaan pengamanan hutan yang berlangsung di Gentungan, Kalukku , Rabu, 8 Maret 2017.Pj. Gubernur Sulbar, Carlo B Tewu pada kesempatan tersebut mengatakan, seiring dengan lahirnya UU No 23 Tahun 2014 Terkait Pelimpahan Pengolaan Hutan ke Provinsi, serta menyamakan persepsi bersama unsur terkait, dan sekaligus merupakan tindak lanjut dari Revolusi Mental.” Bagi petugas yang masih non PNS akan dilakukan evaluasi dan lebih diintensifkan, layak tidaknya seorang petugas diangkat menjadi PNS tergantung dari aparat yang dianggap layak untuk diangkat. Terkait petugas yang masih non PNS, hal tersebut akan…

08 Mar 2017

Pj. Gubernur Sulbar, Carlo B Tewu berdialog dengan Inspektorat Mamasa saat berkunjung ke ruang kerja Gubernur Sulbar, Rabu, 8 Maret 2017.

Dinas Sosial Provinsi merupakan salah satu dinas yang mengurusi tentang keadaan masyarakat yang berada dalam taraf tidak mampu atau dalam keaadan yang memprihatinkan. Dalam hal Kadis Sosial Kharuddin menyampaikan kepada Tim Kominfo Sulbar, Rabu (9/3) 2017 bahwa kalau di Dinsos ini ada beberapa kegiatan yang sangat mendasar yang perlu di lakukan termasuk bantuan-bantuan langsung ke masyarakat usaha mikro dalam bentuk kube, kelompok usaha bersama. " Untuk tahun 2017 ini ada beberapa kabupaten kita anggarkan termasuk dari dana APBN atau dana kube, kelompok usaha bersama ini dibagi dua kelompok yakni perkotaan dan yang perkabupaten yang berada pada kelurahan. Untuk kabupaten Majene…