MAMUJU –Dinas Komunikasi informatika Persandian dan Statistik (Kominfopers) bersama Biro Hukum Pemprov Sulbar melakukan rapat membahas rencana revisi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan SPBE Pemprov Sulbar. Rapat berlangsung di Ruang Kepala Diskominfo Sulbar, Selasa 27 Februari 2024. Kadis Kominfo Sulbar Mustari Mula mengutarakan, perbaikan pergub SPBE merupakan petunjuk Pj.Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh, yang mengarahkan agar SPBE menjadi solusi atas setiap permasalahan dan tangan penyelenggaraan SPBE. “Pergub juga diharapkan agar lebih mengatur pengelolaan digitalisasi yang lebih operasional dan lengkap sehingga tata kelola, manajemen dan layanan SPBE sesuai kebutuhan Pemprov Sulbar dan memiliki perbedaan dengan pemerintah provinsi lainnya,” kata Mustari.…
MAMUJU -- Dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025 – 2045 , Pemerintah Provinsi Sulbar menggelar dialog dan sharing bersama OKP, Organda dan BEM Se Sulbar di Aula Graha Sandeq kompleks Kantor Gubernur, Kamis 29 Februari 2024. Dialog dan Silaturahmi bersama OKP di buka secara resmi oleh Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh bersama Kepala Bapperida Provinsi Sulbar Junda Maulana dan dihadiri Seluruh jajaran OPD lingkup Pemprov. RPJDP yang disusun oleh Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2045 dengan tema Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Mewujudkan Sulawesi Barat yang Unggul dan Berdaya Saing. Pj Gubernur Sulbar Prof…
MAMUJU –Dinas Komunikasi informatika Persandian dan Statistik (Kominfopers) bersama Biro Hukum Pemprov Sulbar melakukan rapat membahas rencana revisi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan SPBE Pemprov Sulbar. Rapat berlangsung di Ruang Kepala Diskominfo Sulbar, Selasa 27 Februari 2024. Kadis Kominfo Sulbar Mustari Mula mengutarakan, perbaikan pergub SPBE merupakan petunjuk Pj.Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh, yang mengarahkan agar SPBE menjadi solusi atas setiap permasalahan dan tangan penyelenggaraan SPBE. “Pergub juga diharapkan agar lebih mengatur pengelolaan digitalisasi yang lebih operasional dan lengkap sehingga tata kelola, manajemen dan layanan SPBE sesuai kebutuhan Pemprov Sulbar dan memiliki perbedaan dengan pemerintah provinsi lainnya,” kata Mustari.…
Mamuju–Peran Consulting Partner Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam Peningkatan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah menjadi tema yang sangat agile karena sejalan dengan tugas-tugas pokok pengawasan khususnya pengawasan internal Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar). Hal ini diungkapkan Sekprov Sulbar Muhammad Idris, dalam keynote speak pada Webinar ASN Kreatif Seri 39 yang berlangsung pada Rabu, 28 Februari 2024 melalui zoom meeting dan kanal youtube Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sulbar. "Yang menjadi konsen kita adalah bagaimana melakukan percepatan transformasi tata kelola di bidang pengawasan," kata Idris. Oleh karena itu, peran APIP ini menjadi sangat penting dalam menjalankan fungsinya sebagai Consulting…
MAMUJU- Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) siap memenuhi kelengkapan Indeks Kepatuhan Daerah (IKD) dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda). Untuk mengoptimalkan kegiatan tersebut, langkah awal yang dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan Direktorat Produk Hukum Daerah (PHD) Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Ditjen Otda Kemendagri RI), baru-baru ini. Sebelumnya, Kemendagri RI meminta seluruh provinsi mengisi IKD melalui E-Perda. Dalam rangka memenuhi hal tersebut, Biro Hukum Setda Sulbar berkolaborasi dan bersinergi dengan Sekretariat DPRD Sulbar dan perangkat daerah terkait untuk menyiapkan dokumen yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembentukan Perda di Sulbar. Pada koordinasi tersebut, Plt. Kepala…
MAMUJU -- Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) provinsi Sulbar Tahun 2025-2045 terus dirampungkan. Pelibatan seluruh pihak diharap dapat memberikan masukan untuk rencana pembangunan 20 tahun kedepan. Penyusunan RPJPD yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulbar dengan melibatkan semua pihak, termasuk dari kalangan anak muda yang tergabung dalam OKP, organda dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) menjadi langkah maju bagi Pemprov Sulbar, pasalnya selama ini dalam penyusunan jarang dilakukan dengan melibatkan seluruh mahasiswa. Ketua HMI cabang Manakarra Anshar mengatakan bahwa ini menjadi langkah maju sebab, dalam penyusunan dokumen sebelumnya Mahasiswa jarang dilibatkan secara penuh. "Baru kali ini kelompok pemuda dilibatkan secara khusus…
MAMUJU –Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulbar berkomitmen memberikan perlindungan terhadap pekerja. Termasuk pekerja perempuan di Sektor Perkebunan dan Perikanan. Kepala Disnaker Sulbar , Andi Farid Amri menjelaskan, perempuan merupakan kelompok paling rentan, utamanya mereka yang bekerja di sektor perkebunan- perikanan. Untuk itu, sebagaimana arahan PJ Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh, pihaknya terus memaksimalkan perlindungan bagi pekerja perempuan dan meningkatkan pengawasan terhadap pemberi pekerjaan. “Diskriminasi dalam hal upah, jaminan perlindungan sosial dan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), hal ini menjadi perhatian kita dalam memaksimalkan perlindungan pekerja perempuan di Sulbar,” ucap Farid. Kabid Binwas K3 Disnaker Sulbar Andi Surianti, dalam…
MAMUJU--Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) memfasilitasi Entry Meeting terkait Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulbar di Kantor Bapperida Sulbar, Rabu 28 Februari 2024. Kegiatan ini dihadiri Kepala Perwakilan BPKP Sulbar, Harry Bowo dan perwakilan dari Dinas Kesehatan Sulbar, Dinas Sosial Sulbar, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulbar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar, Dinas Tenaga Kerja Sulbar, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Sulbar. Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana menyambut baik kegiatan evaluasi perencanaan dan penganggaran tersebut. Menurutnya, kegiatan itu penting untuk menjadi acuan dalam perencanaan dan…
Mateng-Pasangkayu--Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kembali melakukan Advokasi dan Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak di Tingkat SMA sederajat pada Selasa-Rabu (27-28 Februari 2024). Kali ini kegiatan dilaksanakan di dua kabupaten di Sulbar, yakni Mamuju Tengah (Mateng) dan Pasangkayu. Di Mateng kegiatan dilaksanakan di UPTD SMAN 1 Tobadak, SMAN 2 Tobadak dan UPTD SMKN 1 Tobadak. Sementara di Pasangkayu dilaksanakan di UPTD SMAN 1 Bambalamotu dan UPTD SMKN 1 Bambalamotu. Kegiatan itu dibuka Kepala DP3AP2KB Sulbar Amir dan dihadiri Jf. Penata KKB Ahli Muda Ummi Fatimah,…
MAAMUJU - Pemprov Sulawesi Barat bekerjasama dengan BPOM Mamuju melaksanakan forum konsultasi publik di Hotel D'maleo, Kamis 29 Februari 2024. Kegiatan tersebut mengangkat tema "Membangun sinergi berkelanjutan bersama pentahelik untuk peningkatan kualitas pelayanan publik". Sekprov Muhammad Idris mengatakan, salah satu kebijakan yang diambil pemerintah baik kalau sudah dikonsultasikan ke publik. "Karena layanan publik itu tidak boleh lepas dari siapa pengguna layanan. Sehingga pengguna layanan mengetahui apa sebetulnya mereka butuhkan," kata Idris. Sehingga, kebijakan yang diambil tidak boleh lepas sumbangsi semua pihak, termasuk fakta-fakta dilapangan. "Jadi kita harus membiasakan kebijakan yang sehat. Dimana tidak terlepas dari konteksnya seperti bagaimana kebijakan itu…
More...
