habibi

habibi

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar memantau kondisi pelaksanaan ujian CPNS lingkup Pemprov Sulbar di Gedung Serbaguna Rujab Gubernur Sulbar, Rabu, 26 Februari 2020

Pemprov Sulbar berhasil meraih prestasi pada acara Penyerahan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota wilayah III Tahun 2019 yang berlangsung di Hotel Tentrem Yogyakarta, Senin, 24 Februari 2020. Pada ajang penganugerahan tersebut, Sulbar berhasil meraih predikat B. Predikat tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya bisa berada pada posisi nilai "CC" "Alhamdulillah, Sulbar telah sukses meraih predikat Evaluasi SAKIP dgn Nilai “B” setelah sekian tahun berada di Nilai “CC”. Dari seluruh kabupaten yang ada di Sulbar, alhamdulillah sudah tidak ada yang nilai D," kata Sekprov Sulbar, Muhammad Idris yang hadir di Yogyakarta bersama Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar Untuk dua daerah di Sulbar yakni Mamasa dan Mateng masih berada pada nilai C , sedangkan untuk Kabupaten Pasangkayu dan Mamuju masih berada pada nilai CC. Sedangkan Kabupaten Majene meraih nilai B , dan Kabupaten Polman dengan nilai BB."Pencapaian SAKIP terbaik untuk tingkat kabupaten diraih oleh Kabupaten Polman dengan nilai BB , sementara untuk tingkat provinsi diraih oleh Provinsi Yogyakarta. Selamat atas pencapaian ini dan kita berkomitmen untuk terus melaju ke nilai tertinggi,"sebut mantan Deputi Diklat LAN RI Itu. Menpan RB, Tjahjo Kumolo hadir langsung menyerahkan penghargaan kepada provinsi/kabupaten/kota yang meraih predikat pada acara tersebut. Mendagri menyampaikan, pemerintah dituntut untuk mengelola anggarannya secara efektif dan efisien sebagaimana prinsip akuntabilitas kinerja berorientasi hasil. Untuk mendorong akuntabilitas kinerja berorientasi hasil tersebut, setiap tahun Kemenpan RB melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP pada seluruh kementrian, lembaga, dan pemerintah daerah

Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, Kepala Bappeda Sulbar, Junda Maulana bersama para kepala Bappeda se- Sulbar dan jajarannya menghadiri Rapat Kerja Bersama Bappeda se-Sulbar di Hotel Grand Zuri Malioboro, Yogyakarta, Selasa, 25 Februari 2020

Kadis Kependudukan dan Capil Sulbar, Ilham Borahima melakukan kunker ke Kementerian Dukcapil Jakarta, Jumat, 14 Februari 2020. Kunjungan tersebut terkait tentang pengambilan blanko e KTP sebanyak 6000 keping yang nantinya akan dibagikan di tiga kabupaten yang masih kekurangan dan blanko yang kita terima ini adalah jatah pada bulan Januari semenjak tahun 2020. "Walaupun ini blanko E KTP hanya 6000 keping namun kiranya dapat menutupi kekurangan di kabupaten. Untuk Kabupaten Polman diserahkan 2500 keping blanko pada Selasa, 18 Februari 2020 kemudian kabupaten Mamasa 2000 keping dan Mateng 1500 keping.Setiap bulan kita dapat jatah dari pusat dan ini baru jatah bulan januari dan kita sudah terima 20 ribu keping diawal tahun 2020 ini, "ujar Ilham. Masih katanya, untuk menutupi kekurangan lainnya, kita berharap agar masyarakat bisa menunggu dan menghadapi pilkada nantinya kita pun telah melakukan koordinasi dipusat untuk bisa mengantisipasi kelonjakan pemilih nantinya. 

 Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Sulbar, Safaruddin didampingi sekretaris kominfo Mustari Mula melakukan pertemuan dengan Dinas Kominfo se- Sulbar di Kantor Dinas Kominfo Sulbar, Selasa, 25 Februari 2020 Pada penyampaiannya Safar mengatakan tujuan dari pertemuan ini adalah untuk bisa mensinerjikan program dan visi dan misi guberbur baik ditingkat provinsi dan kabupaten."pertemuan ini kiranya dapat membahas berbagai macam persoalan baik ditingkat provinsi dan kabupaten. Sehingga kita dapat mencarikan solusinya dan membahas program terkait di di dinas kominfo kabupaten. Apalagi jika ada pameran yang akan kita ikuti seperti memamerkan teknik pengambilan gambar foto ataupun video atau cara menyiar radio. Inilah yang akan kita buka saran atau pendapat para kepala dinas untuk memperkuat program yang bersinerjik dengan provinsi dan kabupaten,ujar Safar. Lanjutnya, misi pembangunan 2017 dan 2022 yang di dorong oleh gubernur tentu akan kita pantau antara lain mendorong pengarusutamaan lingkungan hidup untuk pembangunan yang berkelanjutan, membangun dan menguatkan konektivitas antar wilayah berbasis unggulan stategis , meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inovatif dan berdaya saing tinggi serta mewujudkan pemerintahan bersih,modern dan terpercaya. Inilah yang akan kita kawal bersama dalam masa pemerintahan ABM-Enny. Selain itu, terkait rancangan isu strategis RPKD 2020 yang akan kita kembangkan bersama salah satunya pengembangan SDM SPBE yang selama ini telah kita lakukan pembinaan dan pelatihan di tingkat OPD lingkup Pemprov bahkan kita telah melakukan sosialisasi SPBE serta rapat koordinasi, monitoring evaluasi dan program yang telah dilakukan tahun 2019 yakni pemasangan internet desa yang telah terpasang jaringan di 32 desa dan akan berlanjut nantinya dan jalur data digital yang akan kita perkuat dengan data apalagi kominfo merupakan corong Satu data Indonesia yang terpusat di kominfo. Walaupun diketahui bahwa ada berbagai permasalahan yang perlu kita ketahui, yakni IPM masih dibawah rata-rata nasional 65,10 persen, masih adanya kriminilitas dengan angka 16,01 persen, masih adanya rumah tidak layak huni 90,12 persen, masih…

Wagub Sulbar, Enny Anggraeni Anwar, anggota DPD RI dapil Sulbar, Iskandar Muda Baharuddin Lopa, Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi, Kajati Sulbar, Darmawel Aswar menghadiri Seminar Nasional dengan Tema"Penegakan Hukum dalam Kerangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Percepatan Pembangunan Daerah di Gedung Nusantara IV Komplek MPR/DPR/DPD RI , Senin, 24 Februari 2020

23 Feb 2020

“Sulbar harus sistematis merencanakan pengembangan kompetensi. Sulbar harus punya komitmen untuk membangun standar birokrasi dari dimensi Sumber Daya Manusia agar bisa lebih maju” ungkap Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Dr. Muhammad Idris,M.Si, selepas memberikan kuliah perdana kepada mahasiswa semester 2 pascasajana Universitas Hasanauddin di kampus Merah Tamalanrea, Sabtu (22/02/2020) Menuju Indonesia yang unggul ataupun mewujudkan Sulawesi Barat yag maju dan malaqbi maka pembangunan Sumber Daya Manusia wajib menjadi pengarusutamaan strategi pembangunan. Ada urgensi yang sangat besar dengan peningkatan SDM sebab hal ini akan menjadi kunci utama dalam memenangkan berbagai persaingan antar daerah, Provinsi bahkan global serta mewujudkan profesionalitas dalam memberikan pelayannan publik yang optimal. “Sulbar masih jauh dari kualifikasi minimum terutama sisi kompetensi teknis fungsional. Pegawai kita ada sekitar 5 ribu lebih dan 50 % nya adalah tanaga fungsional guru, kesehatan serta penyuluh. Pendidikan pada level ahli atau strata 2 perlu ditingkatkan agar bisa berdaya saing. Pemprov sudah bekerjasama sejak lama dengan Universitas Hasanuddin. 2019 kerjasama tersebut telah diperpanjang dan ditindaklanjuti oleh Pemprov dengan memberikan tugas belajar kepada 9 ASN,” jelas mantan Deputi LAN itu Kesembilan ASN lingkup Pemprov Sulbar yang mengikuti Prodi Otonomi Daerah tersebut adalah 3 orang berasal dari Bappeda, 2 orang dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2 orang merupakan ASN dari dinas PU, sedangkan Badan Kesbangpol dan Dikbud masing-masing 1 orang. Program magister Otonomi Daerah Universitas Hasanuddin tak lain program pertama di Indonesia yang multidisiplin. Menurut sosok pria kelahiran Majene ini bahwa Otonomi Daerah adalah contoh Prodi di Unhas yang dibutuhkan untuk membangun penguatan otonomi seperti hubungan pusat dan daerah, aspek keuangan daerah, kedudukan level pemerintahan dalam pengelolaan urusan dan yang terpenting adalah capacity building. “saya berharap akan banyak pegawai kita yang akan bergabung dalam prodi ini. Untuk kompetensi lain kita akan cari Prodi terakreditasi A di sejumlah universitas. Kenapa harus akreditasi A, ya.. karena…

Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeny Anwar pada acara Pembukaan FGD Perumusan Strategi Pengembangan Pariwisata Sulawesi Barat yang berlangsung di Grand d’Maleo Hotel Mamuju, Kamis 20 February 2020

Kominfo Sulbar -- Wagub Sulbar , Enny Anggraeni Anwar meresmikan Gedung Gereja Katolik Paroki Santa Maria Ratu Rosari Mamuju, Kamis, 20 Februari 2020 "Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, saya memberikan apresiasi yang tinggi atas penyelesaian bangunan gereja yang begitu megah di Kota Mamuju, bangunan ini menunjukan kepada kita akan arti kebersamaan. Saat ini kita berada pada era revolusi industri 4.0 yang mendorong kita semua untuk bekerja dalam bingkai digitalisasi," kata Enny.Enny Pada kesempatan tersebut juga mengajak Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk hadir dalam menjaga, membina dan merawat kehidupan beragama di Sulawesi Barat melalui kegiatan diskusi, silaturahmi dengan berbagai pihak, dan membuka dialog yang konstruktif sehingga hubungan antar Umat beragama menjadi lebih baik , sehingga dapat menciptakan Sulbar yang Maju dan Malaqbiq. Ia juga mengharapkan kepada para jamaat agar pembangunan fisik jangan hanya menjadi yang utama karena yang lebih penting adalah pembangunan mental dan hati agar umat Katolik Paroki Santa Maria ini pada khususnya dan umat Katolik di Sulbar pada umumnya semakin menghayati apa yang diajarkan yesus dalam kehidupan sehari-harinya.Pastor Gereja Paroki Santa Maria Katolik, Viktor wiro patinggi menyampaikan bahwa 90 persen sodara beragama Islam yang mengerjakan pembangunan Gereja dan hanya sekitar dua persen yang beragama katolik "Pembangunan Gereja ini selama tujuh tahun , bangunan ini menjadi sarana pendukung bagi Umat Katolik.Mudah-mudahan pembangunan gereja kita ini diberkati Tuhan dan bermanfaat bagi kita semua," kata Viktor. Dalam peresmian gereja tersebut juga hadir Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi, unsur forkopimda, Raja Mamuju, Andi Maksum Da'i, pastor gereja katolik , para pendeta dan undangan lain.

Gubernur Sulawesi Barat, H. M. Ali Baal Masdar beserta Sekda Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris dan Kabid DPMPTSP Provinsi Sulawesi Barat, Tajuddin Hasan Sulur menghadiri Rakornas Investasi Tahun 2020 dalam rangka koordinasi dan konsolidasi program/kegiatan penanaman modal antara Pemerintah Pusat dan Daerah bagi peningkatan perekonomian dan pemerataan imvestasi di daerah dengan tema Peningkatan Investasi Bagi Indonesia Maju yang dibuka oleh Presiden RI, Joko Widodo bertempat di The Ritz Carlton Jakarta Pacific Place, SCBD DI akarta/Kamis, 20 Februari 2020