Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar didampingi Sekprov. Sulawesi Barat Ismail zainuddin dan Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggareny Anwar menggelar rapat kerja gubernur bersama bupati se sulawesi barat  yang berlangsung di lantai II kantor Gubernur Sulbar. Kamis, 6 Juli 2017. Rapat Tersebut membahas tentang beberapa program, baik itu infrastruktur ,kesehatan,pendidikan, pertanian dan kehutanan . Masing-masing bupati memaparkan programnya dan menjelaskan apa saja yang akan dikerjakan dan yang telah selesai. Untuk itu, Gubernur Sulbar menyampaikan bahwa semua bupati bisa menjelaskan apa saja yang menjadi programnya di tahun 2018. Sehingga nantinya bisa sejalan dengan pemerintah Provinsi dan Kabupaten. “ salah satu contoh adalah pendidikan dimana ABM meminta agar di masa pemerintahannya ini ada sekolah unggulan yang dapat dibangun di setiap kabupaten serta meningkatkan kualitas guru dan pemenuhan guru disetiap daerah dan paling penting juga adalah SDM para gurunya, dan sarana prasarana yang nyaman disekolah yang nantinya dapat tercipta suasana nyaman bagi siswa pelajar, itu yang perlu kita benahi, Ujar ABM.

Selain itu, dijelaskan ABM untuk pertanian dan kehutanan agar setiap daerah bisa melihat potensi yang ada di daerahnya dan bisa lebih meningkatkan lagi hasil pertaniannya dengan terus meningkatkan SDM para petani . Sehingga nantinya Sulbar bisa menjadi swasembada pangan disetiap daerah. Begitu juga di bidang kehutanan agar bisa terus menjaga hutan lindung dan terus berupaya menjadikan hutan sebagai sarana kehidupan dan kelangsungan hidup. Dengan terjaganya hutan, kita senantiasa dapat terhindar dari bencana alam  Begitu juga dengan jalan, tentu ini yang perlu kita bahas bersama-sama dengan pihak bupati. Agar apa yang menjadi tugas atau melihat pembagian wilayah,apa yang  dapat dikerja oleh pemprov,dikerja oleh pemprov atau apa yang menjadi wilayah kabupaten dikerja oleh kabupaten. Itu yang perlu kita bahas sehingga tidak ada tumpang tindih nantinya.  ” Mari kita saling bersinergi dan saling bekerjsama dengan baik agar pembangunan Sulbar yang Malaqbi ini bisa kita wujudkan bersama-sama.  

Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar usai rapat kerja di kantor Bupati Mateng melanjutkan perjalanan pada Jumat 9 Juni 2017 ke  Kabupaten Matra  dan kembali menggelar rapat kerja dengan Bupati Matra Agus Ambo Jiwa dan Kapolda Birgjen Pol Nandang dan Pimpinan OPD lingkup Sulbar dan pimpinan OPD lingkup Kabupaten Matra, dilanjutkan dengan buka bersama di Rumah Jabatan Bupati Matra Agus Ambo Jiwa.

Sebagai bentuk perhatian pemprov Sulbar terhadap wilayah Balabalakang yang diklaim oleh Pemkab Paser Kalimantan Timur, Pemprov Sulbar melakukan kunjungan ke Bala balakang. Rombongan langsung dipimpin langsung oleh Pejabat Gubernur Sulbar, Carlo Brix Tewu didampingi Kapolda Sulbar Bridgen Pol Nandang , Bupati Mamuju Hapsi Wahid, Danrem 142 tatag Kol Inf Taufif Shobri,Kadis Perikanan dan Kelautan Sulbar, Parman Parakassi dan rombongan bertolak dari TPI (Tempat  Pelelangan Ikan )  Mamuju menggunakan Kapal Repubik Indonesia (RI) Tongkol dan Kapal Polairut Maladewa bertolak di Pelabuhan Fery,  pada  Rabu 19 April 2017.

Kunjungan ini sebagai bentuk tindak lanjut Pemprov Sulbar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Balabalakang sekaligus menegaskan bahwa pulau tersebut milik Sulbar,” kata Carlo.

Kunjungan Pertama di Pulau Ambo Desa Balabalakang, dan para pejabat disambut dengan baik oleh masyarakat. Gubernur bersama rombongan bermalam di pulau Ambo  dan melanjutkan esoknya  ke pulau Salisingan pada tanggal 20 April 2017.   Sebagai bentuk perhatian pemerintah Provinsi dan kabupaten dengan masyarakat di pulau Balabakang, Gubernur dan Bupati Mamuju dan Kapolda Sulbar, duduk bersama melakukan dialog dengan masyarakat untuk mendengarkan langsung permasalahan yang ada sekaligus menjelaskan tentang permasalahan perebutan wilayah dengan Kaltim.  

Dijelaskan Carlo kepada masyarakat di dua pulau tersebut, Balabalakang adalah bagian dari Wilayah Sulbar. Adapun dengan adanya perda yang dibuat Pemda Paser saat ini pihak Pemrov Sulbar dan Bupati serta Kapolda Sulbar,  sudah serius menanganinya.

“saat ini permasalahan Balabalakang sudah ditangani oleh Mendagri dan Menkopulham untuk mereviuw perda yang dibuat oleh Kalimantai Timur. Sebagai bentuk bukti bahwa Balabalakang adalah bagian dari Sulbar dengan  berdasarkan lampiran peta dari zaman Belanda dan UU Nomor 26 tahun 2004 tentang pembentukan Provinsi Sulbar hasil verifikasi tahun 2008 dan Permendagri nomor 56 tahun 2015. Kepulauan Balabalakang merupakan wilayah administrasi Kecamatan Kepulauan Balabalakang,kabupaten Mamuju Provinsi Sulbar. Inilah bukti yang menguatkan kita bahwa pulau ini adalah milik Sulbar, Ungkap Carlo. Ia berharap, tidak terjadi hal yang tidak diinginkan terkait batas wilayah daerah,mengingat persoalan Balabakang adalah masalah NKRI. “intinya tapal batas jangan jadi perpecahan . Tetap konsen dengan aktivitas masyarakat  serta bagaimana masyarakat bisa terlayani dengan baik,”tegas Carlo.  

Dikunjungan tersebut, selain memantau kondisi daerah, Carlo juga melihat kondisi sekolah yang ada di Pulau Ambo. “sangat memprihatinkan melihat kondisi sekolah yang ada di wilayah kita. Untuk itu pihak pemerintah Provinsi dan kabupaten Mamuju akan memberikan perhatian full. Kalau memungkinkan di tahun 2017, kalaupun bergeser tentu 2018 baru bisa dilaksanakan, Ujar Lelaki yang hoby dengan Dayfing ini. 

Namun dengan adanya BRI yang hadir bersama-sama kita dan turut melihat langsung kondisi kita, maka pihak BRI akan turut memberkan bantuan melalui bantuan CSR, namun mereka harus terlebih dahulu menyampaikan kepada pimpinan mereka.         

Bantuan juga diberikan di Pulau Ambo dan Pulau Salingan. Bantuan tersebut, pakaian Sekolah sebanyak 300, buku tulis,penampungan air, uang perbaikan masjid,kartu nelayan, bantuan sembako,alat pemadam kebakaran,termos ikan. Bantuan tersebut langsung diberikan oleh Gubernur Sulbar, Carlo Brix Tewu, Bupati Mamuju, Hapsi Wahid dan Kapolda Sulbar Brigjen Pol Nandang kepada masyarakat Pulau Ambo dan Pulau Salisingan.

Usai   berdialog, Carlo yang hobi dengan menyelam, pada malam hari dan pada pagi harinya menyelam bersama para penyelam dari Mamuju. Menurut Carlo banyak hal yang dapat dilihat di laut, keindahan biota dari dalam laut tentu merupakan pemandangan yang mengasyikkan. Terumbu karang dan jenis ikan - ikan  dilaut merupakan ekosistem yang harus kita jaga. Jangan kita merusak ekosistem laut dengan melakukan bom. Kami telah menyampaikan bersama kapolda Sulbar agar masyarakat Nelayan bisa menangkap ikan dengan cara yang baik, jangan sampai dengan merusak ekosistem dibawah laut. " Ini merupakan perhatian kita bersama untuk bisa menjaga alam kita yang telah tuhan berikan untuk kita pelihara dan menjaganya dengan baik, Tegasnya.

Asuransi sebesar 320 Juta melalui PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) yang telah resmi menjadi mitra Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk memberikan asuransi bagi 1 juta nelayan Indonesia. Menindaklanjuti hal tersebut, Bupati Mamuju Drs. H. Habsi Wahid, MM menyerahkan asuransi atas meninggalnya dua nelayan setelah melakukan aktifitas penangkapan di laut, dua nelayan tersebut bernama Burhan asal Tawaro Desa Bonda Kec. Papalang usia 50 tahun dan Amir asal Desa Karampuang Kec. Mamuju usia 51 tahun yang beberapa bulan yang lalu telah meninggal.

Klaim Asuransi nelayan tersebut  diserahkan Bupati kepada dua ahli waris korban yang masing – masing menerima santunan sebesar 160 Juta bertempat di Ruang Kerja Bupati Mamuju. Jumat, (17/03/2017) penyerahan tersebut dilakukan secara simbolis yang disaksikan langsung Perwakilan PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju  H. Lukman Sanusi, SP. SE. MM, dan kedua keluarga korban (Ahli Waris).

Usai menyerahkan asuransi H. Habsi Wahid mengatakan ini bentuk apresiasi Pemerintah kepada seluruh nelayan yang ada di nusantara,  karena nelayan itu pekerjaan yang luar biasa perjuangannya. Olehnya itu, ini juga menjadi satu kebijakan Pemerintah dalam memproteksi masyarakat Indonesia termasuk Kab. Mamuju untuk di berikan santunan berupa Asuransi Jasindo kepada setiap nelayan dan ini juga menjadi motivasi kepada para nelayan untuk tidak perlu ragu atau takut melaksanakan kegiatan melaut karena Negara telah memberikan perlindungan.

“Saya berharap untuk kedua keluarga korban agar bisa bersabar dan bentuk santunan yang diberikan bisa bermanfaat untuk keluarga nantinya. Terimakasih kepada Pemerintah Pusat sekaligus atas kerjasamanya bersama PT. Asuransi Jasindo  yang ikut memberikan bantuan atau jaminan berupa asuransi kepada masyarakat kami dan hari ini telah memperlihatkan satu bukti bahwa inilah bentuk kerja sama antara Pemerintah dengan Asuransi  Jasindo” Pungkasnya.

Masih H. Habsi, Kepada Dinas Kelautan dan Perikanan ada baiknya nelayan di Mamuju juga di buatkan kartu nelayan dan bukan hanya jaminan Jasindo  saja. Tetapi  ada satu kartu anggota yang di jadikan dasar bahwa mereka benar – benar nelayan agar ketika bekerjasama dengan Jasindo bisa di pastikan bahwa nelayan ini memang fokus kerjannya sehari – hari itu sebagai nelayan