News

News (7113)

Jakarta, --Dalam rangka meningkatkan kinerja hasil kegiatan Dana Bagi Hasil (DBH Sawit Tahun 2023-2024, dan Usulan Dana alokasi Khusus (DAK) Bidang Jalan Tahun 2025 di Provinsi Sulbar, Dinas PUPR se Sulbar mengikuti Rapat Sinergitas di Kantor Pusat Fasilitasi Infrastruktur Deerah (PFID) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Rabu 21 Februari 2024. Kepala Dinas PUPR Sulbar Rachmad menjelaskan, pertemuan itu bertujuan agar pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat bersinergi dan saling mendukung dalam pelaksanaan program kegiatan. Terkait program DBH Sawit 2023-2024, sebagaimana arahan PJ Gubernur Sulbar, meminta PUPR Sulbar terus berkoordinasi dengan PUPR Kabupaten agar…

MAKASSAR--Dalam rangka persiapan pembangunan sarana dan prasarana Assessment Center Sulawesi Barat (Sulbar) dan percepatan akreditasi, Kepala Bidang Pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulbar Rini Lukita Sari bersama dengan beberapa asesor, melakukan kunjungan ke UPT Assessment Center Sulawesi Selatan (Sulsel), Senin 19 Februari 2024. Kunjungan ini diterima langsung Kepala UPT Assessment Center Sulsel Muh. Luth Perkasa Fahmi, yang menyambut kedatangan rombongan dengan hangat. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Bidang Pengembangan ASN BKD Sulbar Rini Lukita Sari menjelaskan, tujuan dari kunjungan itu adalah untuk mempersiapkan pembangunan sarana dan prasarana Assessment Center di Sulbar guna mendukung percepatan proses akreditasi. Dalam…

MAKASSAR--Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat (BKD Sulbar), dalam hal ini Kepala Bidang Pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Rini Lukita Sari melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pihak Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Makassar, Rabu 21 Februari 2024. Konsultasi dan koordinasi ini bertujuan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan Capacity Building bagi para pengelola kepegawaian di lingkup Pemerintah Provinsi Sulbar. Pertemuan ini berlangsung di Gedung LAN RI Makassar, sebagai pusat pembelajaran dan pengembangan kepegawaian yang terkemuka. Kepala Bidang Pengembangan ASN BKD Sulbar bersama dengan timnya, bertemu dengan perwakilan LAN RI Makassar untuk membahas rancangan program dan agenda kegiatan Capacity Building yang akan dilaksanakan.…

MAMUJU--Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) kembali menggelar kegiatan Expose Progress Pengadaan Barang dan Jasa Ke-2 secara virtual melalui platform Zoom pada Selasa 20 Februari 2024, setelah sebelumnya telah dilakukan Expose Progress Ke-1 pada 24 Januari 2024. Kegiatan rutin ini dilaksanakan setiap bulan dengan mengundang 41 perangkat daerah, dengan tujuan untuk menyampaikan hasil monitoring perkembangan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemerintah Provinsi Sulbar. Dalam kegiatan tersebut, perangkat daerah mendapat pembaruan mengenai penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang sedang berjalan. Dalam paparannya, Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Biro PBJ Setda…

MAMUJU -- Guna memastikan optimalisasi Penggunaan Frekuensi Radio, Kabag Umum Sekretariat DPRD menggelar rapat pertemuan Konsultasi Izin Penggunaan Frekuensi Radio bersama UPT Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kemenkominfo Ri Wilayah Mamuju, Selasa 20 Februari 2024. Rapat konsultasi tersebut dilakukan Kabag Umum Sekretariat DPRD provinsi Sulawesi Barat memastikan izin penggunaan frekuensi radio bersama UPT Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo RI) Wilayah Mamuju Yan Kurniawan. Kabag Umum Sekretariat DPRD, Stephanus Buntu Madika mengatakan, konsultasi yang dilakukan bertujuan untuk memastikan penggunaan frekuensi radio yang efisien dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. "Kami berkomitmen untuk menjaga keteraturan…

MAMUJU -- Sekretariat Dewan DPRD Provinsi Sulbar menggelar rapat bersama persiapan perampungan proses pengadaan barang dan jasa. Rapat tersebut Digelar dalam rangka memastikan kelancaran proses pengadaan barang jasa tahun 2024, di lingkup Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Selasa 20 Februari 2024. Rapat yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD Muhammad Hamzih, bersama seluruh jajaran seperti Kabag Persidangan Musra Awaluddin, Kabag Umum dan Keuangan Stephanus Buntu Madika, Kasubag Umum M. Adib Pejabat Pembuat Komitmen Opi, Pejabat Pengadaan Sekretariat DPRD Samsukri dan beberapa staf Sekretariat. Sekretaris DPRD Muhammad Hamzih, mengatakan, Rapat ini bertujuan untuk Membahas Rencana Umum Pengadaan (RUP) tahun 2024, guna menetapkan strategi…

MAMUJU—Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan salah satu primadona dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya Pajak Daerah. Hal tersebut tidak terlepas dari penentuan besaran PKB yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) yang besarannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) setiap tahunnya. Namun, Permendagri tersebut sering mengalami keterlambatan, yang tahun ini baru terbit pada Mei dikarenakan proses harmonisasi antar lembaga/kementerian yang memerlukan waktu cukup lama. Melihat kondisi ini, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulawesi Barat (Sulbar) menginisiasi pertemuan dengan Dealer Kendaraan Bermotor se-Sulbar melalui rapat koordinasi membahas NJKB Tahun 2024, di…

Jakarta --Wastama Itjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Azwan mengapresiasi program toilet bersih Pemprov Sulbar. Hal itu disampaikan saat menyampaikan Laporan Evaluasi Penjabat Gubernut Triwulan III di Irjen , Selasa , 20 Februari 2024 Menurut Wastama Itjen Kemendagri, evaluasi tersebut, Pemprov dibawah kepemimpinan Prof.Zudan Arif Fakrulloh telah membawa citra positif bagi provinsi ke 33 ini. Salah satunya melalui program toilet bersih. Diketahui program ini mulai dijalankan pada akhir 2023, sebagaimana gagasan dari Mendagri Tito Karnavian. Olehnya Prof. Zudan menindaklanjuti arahan tersebut dengan mengajak OPD untuk menjalankan program toilet bersih, dimulai dari lingkup perkantoran Pemprov Sulbar. "Saya sudah mengingatkan kepala OPD dan…

Jakarta --Tim Evaluator Itjen Kemendagri mendukung program inovasi Pemprov Sulbar dalam melakukan pengendalian inflasi di daerah. Program dimaksud adalah Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) dengan melibatkan sejumlah pihak bekerjasama memberikan subsidi untuk pendistribusian pangan di Sulbar. Khususnya di dua kabupaten IHK, Mamuju dan Majene. Pj, Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan, FDP harga beras ini bertujuan untuk mengakses ketersediaan beras dengan harga terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Mamuju dam Kabupaten Majene. Selain itu, Pemprov Sulbar juga melakukan gerakan pangan murah setiap hari Senin dan Selasa, di Pasar Lama dan Pasar Baru Kab Mamuju dan Pasar Sentral…

JAKARTA --Berdasarkan Penilaian Ombudsman RI, Nilai Kepatuhan Sulbar mengalami kemajuan dari kategori kuning menjadi kategori hijau. Atas capaian itu, selain mendapatkan penghargaan dari Ombudsman RI, Pemprov Sulbar mendapatkan apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri melalui Wastama Itjen Kemendagri Azwan, dan Staf Khusus Mendagri, Dr. Kastorius Sinaga pada saat menyampaikan apresiasi dalam Laporan Evaluasi Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan triwulan III di Jakarta , Selasa 20 Februari 2024. Diketahui ada empat indikator sehingga sebuah pemerintahan masuk kategori HIJAU, yakni Dimensi Input meliputi kesiapan SDM, sarana dan prasarana. Dimensi Proses, yakni harus sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 Ketiga…