Kegiatan (7114)
Mamuju-- Dalam rangka sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan Tahun 2024 antara Pemprov Sulbar dengan Pemkab Se-Sulbar dalam urusan bidang kepemudaan dan olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Sulbar menggelar Forum Perangkat Daerah, di Kelapa 7 (Villa Bukit Safa) Mamuju, Kamis,16 Maret 2023. Forum ini dibuka Sekprov Sulbar Muhammad Idris, didampingi Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Sulbar, Safaruddin Sanusi, DM. Sekprov Sulbar Muhammad Idris, pada kesempatan itu menekankan mengenai Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON). Ia mengatakan, terbitnya Perpres tersebut memberikan kemandirian terhadap daerah untuk memajukan olahraga, dengan menetapkan Desain Besar Olahraga Daerah yang menjadi fokus dalam…
MAMUJU -- Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Muhammad Idris membuka secara resmi Rapat Evaluasi dan Persiapan Data Dukung Aksi HAM (BO4) dan penilaian kabupaten peduli HAM di Provinsi Sulbar, Kamis 16 Maret 2023 Kegiatan yang digelar Kanwil Kemenkumham Sulbar, dihadiri Direktur Kerjasama Hak Asasi Manusia ( Ditjen HAM ), Hajerati, dan seluruh OPD terkait di seluruh kabupaten dan provinsi Sulbar. Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris mengatakan, dirinya mengapresiasi rapat yang digelar Kemenkumham sebagai persiapan rencana Aksi periode BO4. Menurutnya, pembahasan issu hukum dan HAM semakin berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Ditambah literasi dan akses tekhnologi masyarakat semakin sadar hukum dan…
Sekprov Kukuhkan GTD BHAM Sulbar
Written by humassulbar
Mamuju -- Sekprov Sulbar Muhammad Idris, Mengukuhkan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM (GTD BHAM) Sulbar, di Grand Maleo Hotel & Convention, Jalan Yos Sudarso No. 51 Mamuju, Kamis 16 Maret 2023 Sekprov Sulbar, Muhammad Idris mengatakan, sangat mengapresiasi kegiatan itu, karena bertujuan memberikan perlindungan proteksi terhadap warga negara atau setiap individu yang bekerja di bisnis untuk mendapatkan perlindungan hak. Idris menyampaikan, salah satu misi pemerintah daerah adalah melindungi warganya. Untuk itu, bagaimana memastikan bahwa dalam pelanggaran HAM di bisnis harus diminimalisir. "Dalam pelanggaran HAM di bisnis itu, harus diminimalisir. Untuk bisa meminimalisir setiap pelanggaran, maka dibutuhkan organisasi yang menentukan…
Mamuju-- Sekprov Sulbar Muhammad Idris mendorong Dinas Kesehatan menggerakkan sektor lain di luar pemerintah untuk bekerja bersama di sektor kesehatan dalam rangka membangun derajat kesehatan masyarakat. "Jadi yang mungkin perlu dievaluasi adalah seberapa banyak institusi, asosiasi dan seberapa besar kekuatan masyarakat mendorong pembangunan derajat kesehatan,"kata Idris pada Forum Perangkat Daerah Bidang Kesehatan, di Grand Maleo Hotel & Convention Mamuju, Rabu 15 Maret 2023. Menurut Idris, menggerakkan sektor lain dalam pembangunan derajat kesehatan memang perlu dilakukan, mengingat tantangan di sektor kesehatan tidak mungkin selesai jika hanya ditangan lembaga kesehatan. "Begitu pentingnya dan banyaknya tantangan pembangunan derajat kesehatan, yang tidak mungkin hanya…
Mamuju- Desa Sumare merupakan desa yang ditetapkan sebagai lokasi khusus (lokus) mengintervensi penurunan stunting. Sebagai perwujudan dari upaya tersebut, Pemprov Sulbar melalui Dinas Ketahanan Pangan Sulbar bekerjasama dengan TP. PKK Sulbar menggelar Bimbingan Teknis Penyusunan Menu Makanan Keluarga Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) di Desa Lokus Stunting, di Posyandu Bunga Melati Desa Sumare, Mamuju, Rabu 15 Maret 2023. Bimtek ini dihadiri langsung Pj. Ketua TP. PKK Sulbar, Ny. Yulia Zubir Akmal bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulbar, Abdul Waris Bestari. Kegiatan tersebut dirangkaikan penyerahan bantuan kepada keluarga beresiko stunting dan cara mengolah masakan hasil perkebunan oleh TP. PKK Sulbar…
Mamuju -- Pemprov Sulbar menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022. Sekprov Sulbar Muhammad Idris menyampaikan, penyampaian. LKPD sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. "Tim penyusun LKPD telah melaksanakan tugasnya sehingga pada hari ini kewajiban untuk menyerahkan LKPD un audited kepada badan pemeriksa keuangan perwakilan propinsi Sulawesi Barat dapat kami penuhi.,"ungkapnya. Idris mengaku, telah mendapatkan kendala dalam penyusunan LKPD tersebut, seperti…
KOREA SELATAN - Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik bersama dengan Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) RI , Prihasto Setyanto mengunjungi pembangunan smart farming di Provinsi Jeoungju, Korea Selatan. Dalam rangkaian perjalanan yang sepenuhnya atas undangan dan didukung pembiayaan oleh e-World.co.Ltd, PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik mempelajari smart farming yang kemudian bisa diaplikasikan di wilayah Sulawesi Barat. e-World.co.Ltd sendiri merupakan sebuah perusahaan yang bergerak pada pembangunan smart farming dan pengembangan kesehatan masyarakat. "Kita mempelajari sistemnya, cara kerjanya, metode pembangunan smart farming di sini (Provinsi Jeoungju, Korea Selatan) untuk kemudian bisa kita aplikasikan di Sulbar," jelas Akmal Malik, Rabu , 15 Maret…
Mamuju--Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Sulbar mulai menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024. Itu ditandai dengan dilakukannya Forum Perangkat Daerah, di Grand Maleo Hotel & Convention Mamuju, Selasa 14 Maret 2023. Forum Perangkat Daerah DP3AP2KB ini dibuka Sekprov Sulbar Muhammad Idris, didampingi Kepala DP3AP2KB Sulbar Djamila dan Sekretaris DP3AP2KB Sulbar Muh. Ihwan. Kegiatan ini mengangkat tema "Sinkronisasi Provinsi dan Kabupaten Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak di Sulbar". Sekprov Sulbar Muhammad Idris, pada kesempatan itu memberikan arahan bahwa semua exponen yang ada di DP3AP2KB harus kuat untuk merespon kebutuhan masyarakat atau merekam beberapa hal. Pertama,…
Mamuju --Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan pelayan, pelaksana kebijakan, pemersatu bangsa membutuhkan kompetensi yang mampu menghadapi tantangan di tengah arus globalisasi dan digitalisasi. "Terima atau tidak kita diperhadapkan pada situasi dan kondisi yang selalu berubah, namun mesti digarisbawahi bahwa kita tidak boleh hanya menerima tetapi juga beradaptasi dan mengikuti perubahan ke arah yang positif,"kata Sekprov Sulbar Muhammad Idris, dalam sambutannya pada acara Pembukaan Penyusunan Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lingkup Pemprov Sulbar Tahun 2023, di Hotel Grand Putra, Jalan Emmy Saelan, Selasa, 14 Maret 2023. Masih kata Idris, ASN menjadi salah satu aset berkreasi yang diharapkan bisa mewujudkan…
Mamuju--Sekprov Sulbar Muhammad Idris bersama Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Sulbar menggelar Rapat Koordinasi tindak lanjut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 212 Tahun 2022 tentang penyesuaian Dana Alokasi Umum (DAU), di Rumah Jabatan Sekprov Sulbar, Selasa, 14 Maret 2023. Berdasarkan data DAU yang ditentukan penggunaanya di Bidang Pendidikan sebesar Rp.171.068.672.000 dan baru teranggarkan sebesar Rp. 96.316.490.951. Sekprov Sulbar, Muhammad Idris menyampaikan, rapat bersama pihak Konsultan Kementerian dan BPMP Sulbar membahas keterpenuhan PMK 212 tentang pengelolaan anggaran pendidikan di daerah harus patuh pada ketentuan secara mandatory. "Diskusi tersebut terkait substansi yang intinya pada tahun 2024 itu tidak ada lagi kekeliruan di dalam…
