Kegiatan (7103)
Mamuju --Ada 15 provinsi di Indonesia yang prevalensi stuntingnya meningkat. Sementara 19 Provinsi lainnya berkontribusi menekan angka Stunting di Indonesia, termasuk Sulbar dengan penurunan dari angka 35.0 persen pada 2022 menjadi 30.03 persen pada 2023. Juru Bicara Pemprov Sulbar Mustari Mula menyampaikan, dengan penurunan prevalensi 4,7 persen tersebut menjadikan provinsi ke 33 ini terbaik ketiga penurunan stunting secara nasional. Di urutan pertama adalah Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan penurunan 8,1 persen, Papua Barat 5,2 persen sedang Sulbar bersama Kalimantan Utara menurun 4,7 persen. Mustari yang juga selaku Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian Statistik Pemprov Sulbar berharap agar upaya-upaya yang telah…
Jakarta – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah Sulbar telah menerima Izin Prinsip Penetapan Formasi Tahun 2024 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Republik Indonesia Senin 18 Maret 2024 . Penyerahan Izin Prinsip tersebut menandakan lampu hijau bagi persiapan daerah atau Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk melaksanakan seleksi ASN di tahun 2024 ini. Izin prinsip ini selanjutnya akan dilaporkan secara berjenjang sampai kepada Gubernur Sulawesi Barat. Adapun Perwakilan dari Provinsi Sulawesi Barat yaitu Andi Ridha Rimbawan,S.STP,M.Si menyampaikan bahwa izin prinsip merupakan hal yang baru khusus nya bagi pelaksanaan seleksi ASN Tahun 2024 ini. Penyerahan…
Mamuju -- Pemerintah Provinsi Sulbar melalui Badan Kepegawaian Daerah menuntaskan laporan hasil pelaksanaan ujian Computer Asisted Test (CAT) dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat ASN Sulbar, Selasa, 19 Maret 2024. Kepala Bidang Pengembangan ASN Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat , Rini Lukita Sari mengatakan, bahwa proses finalisasi tersebut dilakukan berdasarkan hasil ujian yang diterima dari Unit Pelaksana Teknis Badan Kepegawaian Negara (UPT BKN) Mamuju. Setelah finalisasi ini selesai, laporan akan segera diajukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah untuk ditandatangani dan diumumkan kepada para para peserta ujian. Itu juga dalam rangka menindaklanjuti arahan Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan bersama Sekprov ,…
Mamuju --Angka prevalensi stunting di Indonesia Tahun 2023 di angka 21,5 persen. 19 provinsi di Indonesia dianggap mampu menekan angka Stunting, termasuk Provinsi Sulawesi Barat. Hal itu disampaikan Juru Bicara Pemprov Sulbar Mustari Mula, berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia 2023 oleh Kementerian Kesehatan. Mustari menjelaskan, prevalensi stunting di Sulbar pada 2022 diangka 35,0 persen, menurun 4,7 persen menjadi 30,03 persen pada 2023. Menurutnya angka penurunan prevalensi stunting ini memang belum terlihat signifikan. Namun, ini menjadi harapan dan dorongan agar satgas stunting yang telah dibentuk sejak Juni 2023 dapat bergerak lebih masif menyasar setiap kecamatan dan melakukan intervensi keluarga terdampak stunting. "Sebaran…
Mamuju -- Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (DTPHP) Provinsi Sulawesi Barat siap mengawal jalannya panen raya jagung di wilayah Sulbar tahun ini dan mendukung peniadaan kebijakan impor. Hal itu juga sejalan dengan arahan Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh dan Sekprov Muhammad Idris. Selain itu, pihaknya telah memperkuat koordinasi dengan Bulog dan pihak terkait guna memastikan penyerapan jagung dari petani maksimal. Hal ini sebagai tindak lanjut atas arahan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Kepala DTPHP Syamsul Ma’rif menguraikan, hasil paparan kabupaten penghasil jagung di Sulbar serta perkiraan hasil produksinya pada panen raya ini mencapai 87.243 Ton di enam…
MAMUJU --Dewan Pengupahan Provinsi Sulbar menggelar rapat membahas tata tertib keanggotaan Dewan Pengupahan, di ruang Rapat Kantor Dinas Tenaga Kerja daerah Provinsi Sulawesi Barat, Selasa (19/3/2024). Rapat tersebut dalam rangka merumuskan tata tertib anggota yang akan menjadi pedoman bagi setiap individu yang terlibat dalam kegiatan Dewan Pengupahan Provinsi Sulbar. Itu juga sebagai tindak lanjut arahan Pj.Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh dan Sekpov Muhammad Idris Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Sulbar Andi Farid Amri menyampaikan tujuan perumusan tatib ini untuk meningkatkan evektivitas kerja dewan pengupahan provinsi. "Melalui pengaturan tata tertib ini, kami ingin menegaskan komitmen kami untuk memastikan bahwa setiap keputusan…
Mamuju - Dalam rangka Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Tahun 2024, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulbar mengoordinasikan Indikator Makro yang akan dibahas dalam Desk bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Sulbar dan perwakilan perangkat daerah Sulbar. Hal ini dibahas dalam Rapat Persiapan Rakortekrenbang untuk Desk Indikator Makro, Senin , 18 Maret 2024 di Ruang RKPD Kantor Bapperida Sulbar. Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana menyebut sebanyak 31 (tiga puluh satu) indikator utama pembangunan yang perlu didiskusikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten pada desk tersebut. “Ada sejumlah tiga puluh satu indikator yang menjadi Indikator Utama…
Mamuju --Dalam rangka mendorong penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Sulawesi Barat, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan rapat koordinasi dengan Tim Teknis SPBE Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfopers) Sulbar di Ruang Kerja Sekretaris Bapperida Sulbar, Senin (18/3/2024). Itu juga sebagai tindak lanjut arahan Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh dan Sekprov Muhammad Idris.Selain itu juga dalam rangka percepatan salah saru program prioritas Pemprov Sulbar yaitu digitalisasi tata kelola pemerintahan. Diketahui, sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 13 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem…
MAMUJU -Kerusakan tiang rambu lalu lintas di Poros Mamuju-Kalukku menjadi ancaman bagi pengguna jalan. Olehnya Pemprov Sulbar melalui koordinasi dengan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) melakukan evakuasi rambu lalulintas yang rusak tersebut. Juru bicara Pemprov Sulbar Mustari Mula berterima kasih atas laporan masyarakat sehingga Pemprov Sulbar melalui arahan PJ Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh, berkoordinasi dengan BPTD dapat bergerak cepat melakukan penanganan ke lokasi kejadian. "Alhamdulillah, setelah ada laporan masyarakat terkait adanya rambu lalu lintas di Desa Bambu pihak Dinas Perhubungan Pemrov Sulbar berkoordinasi langsung dengan pihak Balai Pengelolaan Transportasi Darat (BPTD) Kelas III Sulawesi Barat untuk masalah tersebut.…
Mamuju -- Biro Hukum Setda Sulbar melakukan rapat fasilitasi rancangan Perda Kabupaten Mamuju terkait tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik yang juga menjabat sebagai Plt. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Djamila memimpin rapat tersebut. Dihadiri oleh, Kabag. Perundang-Undangan Kab/Kota, Kadis DPPPA Kab. Mamuju, Kabag. Hukum Kab. Mamuju, Sekretaris DPPPA Kab. Mamuju, Perwakilan DP3P2KB Prov. Sulbar, Perwakilan Bapperida Prov. Sulbar, Analis Hukum, Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Pelaksana dan Non ASN pada Bagian Perundang-Undangan Kabupaten/Kota. Dalam rapat tersebut dipaparkan 1 (satu) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, serta membahas aspek-aspek…
More...
