Kominfo Sulbar -- Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar bersama beberapa Kepala OPD terkait, melakukan rapat tentang upaya resiko pengurangan bencana banjir, yang berlangsung di kediaman pribadi Gubernur Sulbar, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Selasa 9 Maret 2021.
Dalam arahannya, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar berpesan kepada para kepala OPD yang ada agar mampu bekerja sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing dan ikut berkontribusi dalam upaya memajukan pembangunan di Sulbar.
"Tentu kita mau Sulbar yang kita cintai ini bisa maju, maka dari itu saya berharap agar orang-orangnya kita di Sulbar ini bisa bekerja untuk daerahnya. Kerjanya jangan hanya di mulut saja, tapi ada aksi di lapangan. Kita boleh berfikir untuk kebahagiaan masa depan anak cucu kita nantinya, tapi dengan tidak merusak tatanan hidup yang lain,"tutur Ali Baal
Sehubungan hal tersebut, Ali Baal berharap kepala OPD mampu berinovasi dan aktif melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
Kepala Dinas PUPR Sulbar, Muhammad Aksan mengatakan, dengan kondisi seperti ini Sulbar sudah harus peka terhadap bencana-bencana dengan menghitung faktor keberlanjutan lingkungan untuk memelihara hutan dan infrastruktur ramah lingkungan.
"Nah ini untuk mengingatkan kita semua bahwa pada saat kita konstruksi itu sudah harus menghitung semuanya, dampak-dampak yang akan terjadi,"ucap Aksan
Terkait regulasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Sulbar, Akhsan mengatakan, untuk regulasi seperti itu sudah dihapuskan dan diganti menjadi persetujuan bangunan gedung.
Sementara itu, untuk masalah penanganan bencana banjir, Kepala Dinas Kehutanan Sulbar, Hamzah menyampaikan, persoalan banjir harus dihadapi secara terintegrasi, terpadu serta sinergi dengan seluruh pemangku kebijakan terkait, sebab tentunya dalam hal tersebut bukan hanya Dinas Kehutanan saja yang harus disalahkan untuk menjawab permasalahan itu.
"Kegiatan-kegiatan kami pada Dinas Kehutanan paling tidak untuk bisa mencegah, melindungi dan merawat hutan agar tidak terjadi banjir. Tetapi bukan hanya kehutanan yang satu-satunya merawat disitu, karena hutan juga sangat dibutuhkan hasilnya di masyarakat. Jadi kami juga memberikan kesempatan kepada masyarakat atau siapa saja yang akan mengelola hutan itu, yang tentunya dikelola dengan baik tanpa merubah fungsi dan masih ada prinsip pelestarian hutannya,"ujar Hamzah
Hamzah mengungkapkan, kendala yang dialami Dinas Kehutanan saat ini ialah kurangnya tenaga dalam hal ini SDM atau petugas-petugas lapangan, seperti Polisi Hutan (Polhut) yang tugasnya berpatroli dan memberikan edukasi penyuluhan kepada masyarakat agar tidak selalu melakukan aktivitas yang tidak berizin. (ayu)
