Kegiatan OPD

Kegiatan OPD (324)

Pemerintah Sulbar bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan Pusat, melaksanakan kegiatan Pelaksanan orientasi keuangan di Lantai IV kantor Gubernur Sulbar. Kegiatan ini memiliki tujuan yang tentunya mengedukasi masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keuangan termasuk tentang industri jasa keuangan dan memberikan pemahaman tentang produk-produknya yang didalamnya mengelola keuangan dan juga informasi mengenai investasi ilegal.Deputi Direktur Edukasi OJK, Jalius menjelaskan tentang kegiatan ini kita lakukan di banyak wilayah, salah satunya di bulan ini kita laksanakan di mamuju. "sasarannya memang ibu rumah tangga karna sesuai target prioritas program edukasi ditahun 2017 ini diharapkan dengan edukasi ini mereka akan lebih faham mengenai…

07 Mar 2017

Pj. Gubernur Sulbar, Carlo B Tewu memberikan masukan dan arahan pada pemaparan Program Direktur Rumah Sakit Regional yang digelar di Ruang Rapat Lantai II Kantor Gubernur Sulbar, Senin 06 Maret 2017 – Kondisi Rumah Sakit Umum (RSU) Regional Provinsi Sulawesi Barat saat ini masih membutuhkan banyak pembenahan. Hal tersebut sesuai dengan masukan dan arahan dari Pj. Gubernur Sulbar, Carlo B Tewu kepada jajaran Direksi RSU Regional Provinsi Sulbar usai menyampaikan pemaparan program prioritas OPD dihadapan Pj. Gubernur Sulbar, Carlo B Tewu, Senin, 6 Maret 2017 di lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar “RSU Regional masih harus melakukan banyak pembenahan. Selain itu,…

Pj. Gubernur Sulbar, Carlo B Tewu memberikan masukan dan arahan pada pemaparan Program Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana yang digelar di Ruang Rapat Lantai II Kantor Gubernur Sulbar, Senin 06 Maret 2017

Pj. Gubernur Sulbar, Carlo B Tewu saat memberikan arahan dan masukan pada Pemaparan Program Biro Humas dan Protokol yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai II Kantor Gubernur Sulbar, Kamis 02 Maret 2017

Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulbar menggelar acara Serah terima Jabatan Kepala BNNP Sulbar yang lama , Kombes Pol. Purwoko Adi Se kepada Kombes Pol Drs Dedi Sutarya yang baru, di Kantor BNN Sulbar pada Rabu, (1/3/2017). Dihadiri Pj Gubernur Sulbar Carlo Brix Tewu, kapolda Sulbar Brigjen Pol, Nandang, Dandim 1418 Mamuju,Kapolres Mamuju Akbp Muhammad Rivai,Kasrem 142 Tatag letkol Inf Drs Priono, Dir Narkoba Polda Sulbar,Damdim dan Kejaksaaan Mamuju dan para staf jajaran BNN Prov Sulbar dan rekan-rekan Pers. Pada pelaksanaannya kegiatan tersebut diawali dengan penandatanganan berita acara sertijab sekaligus sambutan oleh pejabat lama dan pejabat baru. Dalam sambutan Pj Gubernur…

Bebas Manggazali mempermantap data base yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Sulbar, guna melihat aspek yang ada untuk melakukan perencanaan yang matang dan saat ini kita masih membenahi regulasi aturan aturan sebagai instrumen untuk kita bekerja, ungkapnya di ruang kerjanya (21/2) 2017. Selain itu dinas perumahan dan kawasan pemukiman belum ke orientasi fisik, itu akan kami lakukan pada tahun 2018 dan sasaran kedepan adalah kabupaten Matra, melihat di daerah tersebut masih berada pada pinggiran pantai yang tentunya masih ada pada kawasan yang tidak layak huni.Namun diperlukan adanya data base yang dijadikan sebagai bahan perencanaan. Misalnya daerah Kabupaten…

Hasil rekapitulasi KPU Sulbar menetapkan pasangan ABM-Enny unggul, Minggu (26/2/17) dalam Rapat Pleno terbuka Rekpaitulasi hasil penghitungan suara tingkat Provinsi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017 di Ball Room Hotel d’Maleo, Kab. Mamuju. Meski sejumlah saksi dari pasangan No. Urut 1 SDK-KALMA menolak hasil keputusan dan tidak menandatangani berita acara hasil rapat pleno, namun hasil rekapitulasi penghitungan suara dinyatakan sah “Hal tersebut tidak merubah keabsahan hasil suara yang telah ditetapkan dalam rekapitulasi tingkat Provinsi”, kata komisioner KPU Sulbar Adi Arwan Alimin. Ketua KPU Sulbar Asman Suhuria membacakan hasil perolehan suara dan menetapkan serta menyatakan sah hasil rekapitulasi…

22 Feb 2017

Badan Diklat provinsi Sulbar saat ini belum terakreditasi sehingga inilah menjadi masalah utama, hal ini disampaikan Farid diruang kerjanya Senin (20/2/2017) diruang kerjanya. Menurut Farid, bahwa badan diklat yang ada saat ini belum terakreditasi dan syarat lain untuk menjadi akreditasi harus memiliki tempat diklat atau kantor, pos diklat dan didukung sarana dan prasarana yang harus lengkap. Sehingga pelaksaan kegiatan yang terkait pelatihan, baik itu bersifat latpim maupun yang lain, masih bekerjasama dengan penyelenggara diklat yang sudah terakreditasi yang berada di LAN Makassar atau dengan Pos Diklat Regional Kemendagri. Farid menambahkan penyertaan peserta diklat masih dalam bentuk koordinasi ke Makassar dan…

Kadis PP dan PA, Pengendalian Penduduk dan KB, Darmawati hadir menutup kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat Perempuan,Pemuda, Mahasiswa,Lembaga Masyarakat Peduli Politik yang dilaksanakan di Kabupaten Mateng pada hari Jumat (23-24/ Maret 2017).Darma yang datang pada hari Sabtu memberi nformasi kepada panitia bahwa sebenarnya kondisinya kurang fit sehingga tidak bisa membuka kegitan ini. Namun kehadirannya untuk menutup acara ini setelah masuk dalam ruangan dengan melihat wajah ibu-ibu yang penuh dengan keceriaan saya jadi bersemangat. Apalagi kehadiran Anggota DPRD Sulbar, Hastuti Indriani yang memberikan kejutan kepada saya untuk mengkomentari peserta pertama, tentu membuat saya lebih terkejut, sepertinya saya termasuk dalam daftar peserta.…

Kepala Bidang Sarana, Komunikasi dan Diseminasi Informasi Dinas Kominfo Persandian dan Statistik Sulbar yang dikendalikan sebagai Kepala bidang, Sudarso Din menjelaskan tentang tupoksi yang ada di sarana komunikasi dan desimninasi. Menurut Sudarso Din bahwa dibidangnya sebagaimana dimaksud memiliki fungsi penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan,evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah,pelayanan informasi publik,penyedian konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di informasi, ungkapnya di ruang kerjanya, (31/1) 2017. Dijelaskan lagi bahwa penjabaran tupoksinya adalah melaksanakan penyusunan program kerja bidang…