habibi

habibi

Tanggal 14 Desember, menjadi momentum silaturahmi antara pejabat se Prov Sulawesi Barat dan seluruh masyarakat Mateng. Pada HUT Mateng yang Ke 7 Tahun Bupati Mateng H.Aras Tammauni di dampingi Wakil Bupati dan Ketua DPRD Mateng memberikan Tanda Penghargaan dan pemasangan pin untuk tokoh tokoh yang berjasa dalam pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah. Kadis Kominfo persandian dan Statistik Sulbar Safaruddin turut hadir dalam merayakan Hari Jadi Mateng Ke 7 Tahun. Dalam perayaan ini safar sangat berterima kasih kepada Bupati Mateng H Aras Tammauni yang telah memberikan kepercayaan kepadanya dengan memberikan PIN sebagai salah satu tokoh yang berjasa dalam pembentukan Kabupateb Mateng. "Tentunya ini menjadi momentum yang berharga, apalagi dhadiri pejabat pemprov Sulbar dan masyarakat Mateng. Sebagai Kepala Dinas di lingkup Pemprov Sulbar yang juga sebagai putra daerah yang berasal dari Mamuju Tengah sangat bangga melihat Mamuju Tengah yang saat ini telah maju dengan pesat. Hal ini tak lepas dari kendali dari seorang bupati H Aras Tammauni yang membawa salah satu Kabupaten Sulawesi Barat ini menjadi maju dengan pesat" Ujarnya. Lanjut Safar bahwa dengan usia Mateng yang beranjak usia 7 tahun di 2019 ini saya yakin Mateng akan lebih maju lagi di bawah kepemimpinan Bupati H Aras Tammauni.Sekali Lagi Terima kasih dan selamat semoga Kabupaten Mateng akan terus berkembang dan mengukir prestasi yang lebih baik Selain itu Enny Anggraeny Anwar dalam sambutannya juga mengucapkan Selamat Hari Jadi Mateng yang ke 7 Tahun. Kab Mateng. Di sela sela sambutannya Enny menuturkan bahwa secara yuridis formal pembentukan Mateng di atur dengan UU No 4 Tahun 2013 tentang pembentukan Kab Mateng yang secara administratif saat ini memiliki lima wilayah kecamatan dan 54 Desa. Kata Enny Anggraeni Anwar dalam kurung waktu Tujuh tahun Mamuju tengah telah mengukir prestasi yang sangat luar biasa dan kinerja pemerintah Satu tahun terakhir telah meraih Opini Wajar Tampa pengecualian atau (WTP) dari…

Hut Kabupaten Mateng yang Ke 7 Tahun yang di peringati setiap Tanggal 14 Desember, menjadi momentum silaturahmi antara pejabat se Prov Sulawesi Barat dan seluruh masyarakat Mateng. Pada HUT Mateng yang Ke 7 Tahun Bupati Mateng H.Aras Tammauni di dampingi Wakil Bupati dan Ketua DPRD Mateng memberikan Tanda Penghargaan dan pemasangan pin untuk tokoh tokoh yang berjasa dalam pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah. Dengan semangat kebersamaan Wakil Gubernur Sul Bar Enny Anggraeni Anwar dalam sambutanya mengucapkan Selamat Hari Jadi Mateng yang ke 7 Tahun. Kab Mateng. Lanjut secara yuridis pormal dibentuk dengan UU No 4 Tahun 2013 tentang pembentukan Kab Mateng. Secara administratif saat ini memiliki lima wilayah kecamatan dan 54 Desa. Kata Enny Anggraeni Anwar dalam kurung waktu Tujuh tahun Mamuju tengah telah mengukir prestasi yang sangat luar biasa dan kinerja pemerintah Satu tahun terakhir telah meraih Opini Wajar Tampa pengecualian atau (WTP) dari BPK RI. Serta beberapa penghargaan yang sangat membanggakan ucap wakil gubernur Sulawesi Barat Enny Anggraeni Anwar. Bupati Mamuju Tengah H.Aras Tammauni disesi lain memberikan Tanda Penghargaan dan pemasangan pin untuk tokoh tokoh yang berjasa dalam pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah. Inilah salah satu keistimewaan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah sebagai wujud nyata dalam Pembangunan kurung waktu Limatahun Menjadi Bupati Depenitif Perestasi mudah untuk diraih.(Y)

Wagub Sulbar, Enny Anggraeni Anwar melakukan Pelantikan Dewan Kehormatan dan Pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Mamuju Tengah masa bakti 2019-2024 di Aula Kantor Bupati Mamuju Tengah, Sabtu, 14 Desember 2109

Ketua Tim Penggerak PKK Sulbar, Andi Ruskati Ali Baal Masdar bersama pengurus PKK Sulbar rombongan melakukan penyerahan sembako murah kepada masyarakat Desa Pokkang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Sabtu, 14 Desember 2019. Kegiatan tersebut merupakan kerjasam Dinas Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Sulbar dengan TP PKK Sulbar.

14 Des 2019

Wagub Sulbar, Enny Anggraeni Anwar, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, Ketua DWP Sulbar, Ny. Kartini Hanafi Idris, Bupati Mamuju Habsi Wahid , Wabup Mamuju, Irwan Pababari, sejumlah anggota DPRD Sulbar dan pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar, Bupati Mateng, Aras Tammauni dan jajaran Pemkab Mateng, anggota DPRD Mateng, DPRD Mamuju dan undangan lain menghadiri peringatan HUT Kabupaten Mamuju Tengah yang ke 7. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan pemasangan PIN kepada tokoh-tokoh yang berjasa dalam pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah.Gambar didokumentasikan Sabtu, 14 Desember 2019

Kominfo Sulbar -- Wakil Gubernur Sulbar , Enny Anggraeni Anwar membuka secara resmi acara Dialog Kebangsaan Antar Umat Beragama, yang berlangsung di Maleo Town Square (Matos) Mamuju, Kamis 12 Desember 2019. Kegiatan yang diselenggarakan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sulbar, mengusung tema "Merawat Indonesia, Merangkai Mozaik Nusantara". Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Sulbar Enny Anggraeni Anwar mengugkapkan, berdasarkan data dari Litbang dan Diklat Kementerian Agama (Kemenag), Sulbar menempati posisi ke-15 dari 16 provinsi yang memiliki skor indeks Kerukunan Umat Bergama (KUB) 2019 di atas rata-rata nasional dengan nilai 74,1 persen. "Terima kasih kepada FKUB, tentu mempertahankan ini lebih berat daripada mencapainya. Semoga kita dapat mempertahankannnya, kalau bisa lebih jauh di atas rata-rata nasional."harap Enny Selain capaian itu, Sulbar juga meraih penghargaan Harmony Award 2019 dari Kemenag RI. Dimana menurut Enny, hal itu merupakan bukti simbolik dari pemerintah pusat yang telah memberikan penilaian secara objektif terhadap kondisi sosial keagamaan di Sulbar. Disampaikan, capaian tarsebut merupakan dampak positif dari kontribusi yang telah diberikan FKUB Sulbar selama ini. "Dengan hadirnya FKUB di daerah ini, terbukti telah memberikan kontribusi positif terhadap upaya merawat kerukunan di Sulbar."kata Enny Masih kata Enny, banyaknya perbedaan baik suku, ras, etnik maupun agama di Sulbar, tentu memiliki sisi positif sekaligus negatif. Dari sisi positif kemajemukan itu berpotensi menjadi wadah perekat atau disebut mozaik nusantara. "Kita tidak boleh lengah dengan kemajemukan itu, sebab tidak menutup kemungkinan bakal menjadi alat pemicu perpecahan dan konflik sosial."pungkas Enny Enny berpesan, agar seluruh komponen majelis agama kiranya terus menggaungkan pencerahan di tengah-tengah umat, sekaligus senantiasa memberikan pesan kesejukan dan kedamaian, demi kemajuan Sulbar yang malaqbi. "Kita ingin agar Sulbar ini dijauhkan dari berbagai ancaman diintegrasi bangsa, baik berupa radikalisme, teroris, narkoba serta bentuk-bentuk kriminalitas lainnya."harapnya Melalui forum itu, Enny menegaskan, pemerintah tidak akan membiarkan para pemimpin majelis agama-agama berjalan sendiri, namun pemerintah akan terus hadir…

Kominfo Sulbar -- . Wagub Sulawesi Barat, Enny Anggraeny Anwar menghadiri Peringatan Hari Perkebunan ke-62 tahun 2019 di Malang, Jawa Timur, Selasa 10 Desember 2019. Pada kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan piagam penghargaan dari Kementrian Pertanian Dirjen Perkebunan kepada Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar, yang diterima oleh Wagub Sulbar, Enny Anggraeni Anwar Atas Komitmen Terhadap Pengembangan Hilirisasi dan Kewirausahaan Bidang Perkebunan dalam rangka peringatan Hari Perkebunan ke-62 tahun 2019, di Kampus Politeknik Pembangunan Pertanian Hari perkebunan yang ke 62, mengusung tema koorporasi perkebunan rakyat untuk kesejahteraan pekebun. Dan tentunya hari ini kita bersyukur, hari berbagi, dan hari berbakti masyarakat. Dimana perkebunan yang bertujuan untuk menanamkan arah pengembangan perkebunan masyarakat berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu meningkatkan peran perkebunan sebagai pemacu dan penggerak ekonomi masyarakat serta daerah, menumbuhkan kepedulian terhadap masalah-masalah terhadap pembangunan ekonomi nasional. Bukan hanya itu, perkebunan juga dapat mengaktualisasikan dukungan dan partisipasi perkebunan dalam mendukung pencapaian pembangunan pertanian dan meningkatkan kesejahteraan pekebun melaui peningkatan produksi dan ekspor komoditas perkebunan. Dengan Harapan agar kegiatan tersebut dapat terbangun korporasi perkebunan rakyat untuk kesejahteraan pekebun serta mendukung percepatan dan perluasan pembangunan 

Kominfo Sulbar -- Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeni Anwar membuka secara resmi Rapat Koordinasi Kemiskinan Provinsi Sulawesi Barat yang digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sulbar Sulbar di Lantai II kantor Gubernur Sulbar, Senin, 9 Desember 2019. Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeni Anwar mengatakan, kegiatan tersebut merupakan salah satu agenda penting yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulbar mengingat pembahasan tersebut sangat berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat Sulbar untuk menuntaskan masalah kemiskinan di Provinsi Sulbar " Kiranya kita bisa mencapai target nasional atau paling tidak kita bisa lebih baik dari nasional dalam menuntaskan kemiskinan. Jadi berbagai strategi yang akan kita lakukan atau bagaimana bersama-sama dengan seluruh elemen baik dari perbankan, dari lintas sektoral dan dinas terkait agar kita berkeroyok untuk membahas kemiskinan di Sulawesi Barat,"kata Enny Anggraeni Anwar. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan Presiden mengeluarkan PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan, dimana tujuan dikeluarkannya Perpres untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah untuk menurunkan kemiskinan di Indonesia hingga 8,00 pada akhir tahun 2019, sementara dalam RPJMD Provinsi Sulbar menargetkan sebesar 9,91 persen dan ditahan 2020 sebesar 9,62 persen. Masih kata Enny, untuk mencapai target tersebut Pemprov Sulbar membutuhkan sebuah upaya melalui kebijakan strategis yang komprehensif dimulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha atau sektor swasta dan masyarakat luas. " Saya selaku ketua tim penanggulangan kemiskinan Sulawesi Barat, sangat mengapresiasi rapat yang diadakan hari ini dimana akan membahas bagaimana srategi kita dalam menanggulangi kemiskinan di Sulawesi Barat. Tentu kita menginginkan angka kemiskinan bisa semakin hari semakin menurun di Sulawesi Barat,"tandasnya Rapat tersebut diharapkan tidak hanya menjadi rapat pembahasan semata, melainkan harus membawa dampak positif yang terus berkesinambungan. " Terdapat tiga pilar yang ada di program Marasa yaitu pendidikan, kesehatan dan kemandirian ekonomi , tentunya dari kesehatan bagaimana caranya kita mengurangi stunting,itu salah satu program kemiskinan, dan juga dari pendidikan bagaimana…

ªSulbarprov --Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Sulawesi Barat, Ilham Borahima terus melakukan pembenahan administrasi kependudukan. Pencapaian kinerja program Disdukcapil Sulbar tahun 2019 khususnya dalam pelayanan admnistrasi kependudukan tentang capaian KTP Elektronik telah mencapai 82 persen. Dengan dua kabupaten yakni Majene dan Polewali Mandar sudah masuk zona aman. Begitu juga dengan akte kelahiran dan akte kematian. Tahun ini juga telah menunjukkan kemajuan dengan sudah 60 persen kepemilikan akte kelahiran dan kematian. "ini menggembirakan, pelayanan admnistrasi dan kependudukan mengalami kemajuan. Memang masih ada keluhaan masyarakat seperti ketersediaan blangko sehingga ada masyarakat yang akhirnya hanya menggunakan suket. Kendala ini dan semacamnya sedikit demi sedikit akan kami benahi. Khususnya di tahun 2020, tahun politik, kita akan mengatasi kekurangan-kekurangan blanko di enam kabupaten" ujar Ilham Borahima. Ilham menuturkan beberapa rencana yang akan dilaksanakan tahun 2020 dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan. Ia menyebutkan, pada tahun 2020 pihak Disdukcapil Sulbar akan bekerja sama dan berkoordinasi dengan enam kabupaten untuk menerbitkan peraturan bupati (perbup) tentang penyerahan sebahagian kewenangan kepada desa dan kelurahan dalam hal penyelenggaraan administrasi kependudukan di desa dan kelurahan di sulbar. Selain itu, tambah Ilham, Disdukcapil akan membuat satu terobosan baru dengan menempatkan satu petugas registrasi di setiap desa. Petugas registrasi desa ini yang akan mencatat keseluruhan peristiwa-peristiwa kependudkan yang terjadi di desa dan kelurahan. Seperti peristiwa adanya yang lahir, meninggal, orang yang datang dan berpindah penduduk. Hal ini diharapkan dapat memperlancar proses pelaporan administasi kependudukan dari ke kabupaten hingga ke pemerintah pusat. "ini salah satu kendala selama ini petugas yang menangani langsung data kependudukan di desa yang tidak ada, sehingga kita sulit mendapatkan data yang valid tentang persoalan-persoalan administrasi kependudukan. Oleh karena itu kedepan kami meminta kepada setiap desa dan kelurahan agar menyiapkan petugas khusus tentang pencatatan dan pelaporan setiap bulan untuk persoalan administrasi kependudukan" urai mantan Kadis Satpol PP ini.…

Kominfo Sulbar -- Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeni Anwar melantik Pengurus Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) Provinsi Sulbar periode 2019-2023, di Aula Maleo Town Square (Matos) Mamuju, Senin 9 Desember 2019. Pelantikan PPWK Sulbar, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulbar Nomor 188.4/572/SULBAR/X/2019, Tanggal 24 Oktober 2019. Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeni Anwar mengemukakan, penerapan nilai-nilai kebangsaan dari tahun ke tahun nampaknya semakin menurun, padahal itu merupakan instrumen utama dalam tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, kata Enny, pembentukan PPWK Sulbar menjadi penting, mengingat tugas dan tanggungjawabnya dalam upaya optimalisasi pengembangan dan pelaksanaan nilai-nilai kebangsaan di daerah ini. "Tentu butuh komitmen dan tanggungjawab agar semua tugas yang diamanahkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,"pungkas Enny. Enny berharap, PPWK Sulbar dapat mengembalikan dan menularkan rasa nasionalisme kepada generasi muda sebagai calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang. "Saya titipkan kepada kita semua, untuk memberikan perhatian serius kepada lembaga PPWK ini, sehingga kekhawatiran tentang degradasi akan nilai-nilai kebangsaan dan disintegrasi bangsa dapat diantisipasi sejak awal." ucap Enny Kepala Badan Kesbangpol Sulbar Rahmat Sanusi, menyampaikan, PPWK sebagai kelompok kerja memiliki tugas, yakni mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan nilai pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Selain itu, juga membangun jaringan kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan PWK tingkal lokal, nasional dan regional sesuai peraturan perundang-undangan. "Hal ini sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 71 tahun 2012, tentang pedoman pendidikan wawasan kebangsaan."kata Rahmat Adapun pengurus PPWK Sulbar periode 2019-2023, dibagi dalam dua tim yakni Tim Kelompok Kerja dan Tim Sekretariat Kelompok Kerja. Untuk Tim Kelompok Kerja diketuai, Sekprov Sulbar, Kepala Badan Kesbang Pol Sulbar sebagai Wakil Ketua dan Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan pada Kesbang Pol Sulbar sebagai Sekretaris, serta dilengkapi 29 anggota lainnya. Tim Sekretariat Kelompok Kerja, selaku…

  1. Popular
  2. Recent
  3. Comments