Polman – Setelah menyambangi sejumlah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Kabupaten Majene, Tim Kerja Kelembagaan dan Analisis Jabatan Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melanjutkan Monitoring dan Evaluasi (Monev) sejumlah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), baru-baru ini.
Kegiatan yang menyasar sejumlah UPTD ini sebagai bentuk dukungan Misi ke 5 Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Salim S. Mengga untuk memperkuat tata Kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.
Kegiatan yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan program, kegiatan dan layanan yg dilaksanakan oleh UPTD tersebut berjalan sesuai dengan target yg telah ditetapkan serta memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan berjalan secara optimal mengunjungi UPTD Taman Budaya, UPTD KPH Mapilli dan UPTD Balai Proteksi dan Perbenihan Tanaman Perkebunan.
Di UPTD Taman Budaya, tim disambut Kasubag Tata Usaha Hastuti didampingi Kepala Seksi Pelestarian Seni Budaya dan Permuseuman, Muniah Ahmad, dan Subhan A. Palewangi selaku Kepala Seksi Penyelenggaraan dan Pengembangan Seni Budaya.
Hastuti meyampaikan apresiasi atas kunjungan tim kerja dari Biro Organisasi yang diharapkan dapat memberi masukan untuk optimalisasi fungsi layanan di UPTD Taman Budaya.
‘’Semoga melalui monev ini kita dapat bersama-sama melakukan perbaikan secara bersama-sama terhadap pengimplementasian penataan kelembagaan, analisis jabatan dan analisis beban kerja, di UPTD Jalan dan Jembatan ini,’’ Hastuti.
Sementara di UPTD Balai Proteksi dan Perbenihan Tanaman Perkebunan tim disambut dengan baik Kepala UPTD, Rusdi yang menyampaikan kendalan tentang keterbasan SDM dibanding dengan Luas area kebun yang menjadi tanggung jawab kami.
‘’Luas area kebun yang menjadi tugas control kami yakni 21 hektar, sehingga kami masih butuh sejumlah JF dan pengisian dan 2 kepala seksi yg sudah 2 tahun tidak ada pengisian jabatan untuk optimalisasi tugas kami,’’ kata Rusdi.
Menjawab keluhan minimnya jafung di sejumlah UPTD, Karmila menjelaskan bahwa untuk kebutuhan jabatan fungsional sudah dalam proses pengusulan permohonan rekomendasi ke instansi Pembina.
‘’Mengenai kebutuhan jabatan fungsional sudah dalam proses pengusulan permohonan rekomendasi ke instansi Pembina untuk mendapat penetapan formasi dari Menpan RB,’’ kata Karmila. (Rls)
