Mamuju — Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat yang diwakili oleh Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin mengikuti Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial Tingkat Nasional, yang digelar secara hybrid pada Kamis, 4 Desember 2025.
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan turut didampingi Luhut B. Pandjaitan selaku pejabat nasional yang membidangi koordinasi transformasi layanan pemerintah.
Kegiatan ini diselenggarakan sebagai langkah strategis nasional untuk memperkuat integrasi data bantuan sosial, meningkatkan efisiensi proses penyaluran, serta memastikan penerima manfaat menerima layanan dengan lebih cepat, tepat, dan transparan.
Digitalisasi ini juga diharapkan mampu meminimalisir potensi salah sasaran serta memperkuat akuntabilitas program kesejahteraan sosial di seluruh Indonesia.
Dalam sesi pemaparan, Kemendagri menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyukseskan implementasi digitalisasi bansos, terutama pada tahap piloting yang akan menjadi fondasi pengembangan sistem secara nasional.
Sekretaris Dinas Sosial Sulbar, Muhammad Nur Dajwi, yang hadir dalam kegiatan tersebut mewakili Kepala Dinas Sosial Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, menyampaikan bahwa Dinsos Sulbar siap mendukung penuh langkah transformasi ini dan akan segera melakukan penyesuaian dalam proses pengelolaan data dan penyaluran bantuan di daerah.
“Digitalisasi bantuan sosial merupakan langkah penting untuk memastikan layanan semakin cepat dan tepat. Dinsos Sulbar berkomitmen mendukung penuh integrasi data dan peningkatan kualitas layanan bagi masyarakat penerima manfaat,” ujar Nur Dajwi.
Sementara itu, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, Idham Halik, yang juga hadir dalam kegiatan tersebut menambahkan bahwa digitalisasi akan memperkuat pengawasan serta mempercepat proses validasi data penerima manfaat di lapangan.
“Dengan digitalisasi, proses verifikasi dan validasi akan jauh lebih akurat. Ini membantu kami memastikan bahwa bantuan diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan, sekaligus meningkatkan transparansi dalam setiap tahapan penyaluran,” jelas Idham.
Dinsos Sulbar menilai bahwa kehadiran dalam kegiatan ini sangat penting mengingat digitalisasi bansos akan berpengaruh langsung terhadap mekanisme program perlindungan sosial di daerah. Langkah tindak lanjut akan disiapkan segera setelah kegiatan, termasuk penguatan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota serta penyesuaian SOP internal untuk mendukung Visi Misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Wakilnya, Salim S. Mengga, terkait pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial. (Rls)
