Mamuju — Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Junda Maulana, membuka Sosialisasi Surat Edaran Bersama (SEB) enam Menteri tentang penyelenggaraan Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya) tingkat Provinsi Sulbar. Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Perwakilan BKKBN Sulbar, Kamis, 4 Desember 2025.
Dalam sambutannya, Junda menegaskan pelaksanaan SEB tersebut selaras dengan misi ketiga Pemerintah Provinsi Sulbar di bawah kepemimpinan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga, yaitu membangun sumber daya manusia (SDM) unggul dan berkarakter.
“Tamasya ini adalah bagian dari strategi penguatan pengasuhan anak usia dini untuk membangun SDM unggul di Sulawesi Barat,” kata Junda Maulana.
Ia menjelaskan bahwa Tamasya sejalan dengan arah pembangunan SDM nasional dalam RPJMN, yang menekankan peningkatan daya saing manusia melalui parameter Human Capital Index (HCI).
Indikator penting yang menjadi perhatian, yakni angka harapan lama sekolah, skor pembelajaran, penurunan stunting, angka kelangsungan hidup orang dewasa, serta penurunan kematian anak usia di bawah lima tahun.
“Kalau dulu kita mengenal Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sekarang pengukurannya diperkuat lewat Human Capital Index yang fokus pada pendidikan, kesehatan, dan keberdayaan masyarakat,” jelasnya.
Menurut Junda, pembangunan SDM harus dimulai dari fase usia emas (0–5 tahun) sebagai periode terbaik bagi perkembangan otak anak.
“Pertumbuhan otak manusia paling cepat berada pada usia 0–5 tahun. Usia ini menentukan masa depan anak dan menjadi fondasi menuju Indonesia Emas 2045 maupun Sulbar Sejahtera 2045,” tegas Junda Maulana.
Karena itu, intervensi di 1.000 hari pertama kehidupan menjadi sangat penting, salah satunya melalui program pengasuhan anak usia dini untuk mencegah stunting dan ancaman lost generation.
“Tanpa pengasuhan yang baik, generasi kita bisa menjadi generasi yang lemah dan tidak mampu mengelola potensi daerahnya sendiri,” ujarnya.
Junda Maulana juga menekankan bahwa Tamasya bukan hanya program pemerintah, tetapi harus menjadi kesadaran kolektif semua pihak. Ia mencontohkan konsep PAUD holistik integratif yang pernah diterapkan di Mamuju dan dinilai dapat dikembangkan kembali.
Ia menegaskan bahwa pengasuhan anak usia dini harus dilakukan secara holistik dan integratif, melibatkan pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
“Misalnya, perusahaan juga wajib menyediakan fasilitas pengasuhan anak bagi pekerjanya. Ini menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah,” pungkas Junda Maulana.
Untuk memastikan pelaksanaan Tamasya berjalan efektif, Junda menyampaikan beberapa strategi utama, mulai dari penguatan dan sinkronisasi regulasi agar tidak berjalan sendiri-sendiri, peningkatan akses layanan pengasuhan dan kualitas fasilitas, penguatan kelembagaan serta koordinasi lintas sektor, serta meningkatkan peran dunia usaha dan masyarakat.
“Kalau regulasinya tidak sinkron, kita akan sulit mencapai target-target SDM unggul di Sulbar,” tutupnya.(Rls)
