Mamuju – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Teknis Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulawesi Barat, Rabu, 17 September 2025.
Mewakili Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, hadir Kepala Bidang Perekonomian dan SDA, Muhammad Nur Dadjwi, bersama jajaran TPID Provinsi Sulbar.
Rapat dipimpin oleh Kepala Perwakilan BI Sulbar, Eka Putra Budi Nugroho, dan dihadiri Asisten Administrasi Umum dan Keuangan Setda Sulbar, Amujib, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Sulbar, Farid Wajdi, pimpinan OPD, serta perwakilan instansi terkait lainnya.
Data BI mencatat, Sulbar mengalami deflasi -0,18% (mtm) pada Agustus 2025, lebih rendah dari target indikatif dan di bawah rata-rata nasional. Penurunan harga dipicu membaiknya pasokan pangan segar seperti tomat, cabai rawit, beras, ikan cakalang, dan ikan layang. Faktor normalisasi pasokan dari sentra produksi luar daerah, optimalisasi distribusi beras SPHP, serta puncak panen ikan laut turut meredam tekanan harga.
Meski demikian, harga beberapa komoditas seperti ikan tuna, pisang, bawang merah, dan asam masih mengalami kenaikan akibat pasokan terbatas dan faktor cuaca.
Untuk mengantisipasi, BI merekomendasikan penguatan strategi 4K: Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif. Strategi ini akan dijalankan melalui operasi pasar murah, sidak pasar, percepatan penambahan pengecer SPHP, hingga gerakan tanam hortikultura.
Muhammad Nur Dadjwi menegaskan, Bapperida siap memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menjaga daya beli masyarakat.
“Pengendalian inflasi bukan sekadar menjaga angka, tetapi memastikan masyarakat Sulbar tetap bisa mengakses pangan dengan harga terjangkau. Ini sejalan dengan visi Gubernur Suhardi Duka untuk Sulawesi Barat yang maju dan sejahtera. Kami akan memperkuat koordinasi dari hulu hingga hilir agar stabilitas harga terjaga dan kesejahteraan petani serta nelayan meningkat,” ujarnya.
Prospek inflasi Sulbar hingga akhir 2025 diproyeksikan tetap terkendali di kisaran 2,62–3,62% (yoy), di bawah batas atas target indikatif 3,5%. Meski begitu, BI mengingatkan adanya potensi risiko dari kenaikan harga emas, rokok, dan komoditas pangan tertentu, serta kemungkinan gangguan distribusi akibat bencana alam.
Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, berharap sinergi TPID, pemerintah daerah, dan dukungan masyarakat dapat terus memperkuat upaya menjaga stabilitas harga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Sulawesi Barat seperti visi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakilnya Salim S Mengga.
