Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri , Akmal Malik mendorong agar pemda menyuarakan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara melalui berbagai program. Utamanya enam pemda penyangga ibu kota, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Barat. 

Akmal yang kini juga mengemban amanah sebagai Penjabat Gubernur Sulbar terus mendorong agar setiap komponen di Sulbar menyuarakan program mendorong IKN. 

"Kita ingin menyuarakan dukungan kita terhadap kebijakan yang sudah dibuat oleh presiden, IKN ini sebagai strategi kita untuk membangun pemerataan pembangunan Indonesia kedepan sehingga pemda harus mendukung," terang Akmal, pada forum Speak After Lunch di Studio Inews TV MNC Tower Jakarta, Senin 27 Juni 2022. 

Kuncinya, menurut Akmal adalah koordinasi antar Pemda di Indonesia, utamanya keenam Pemprov Penyangga IKN. Demikian di Sulbar, enam kabupaten harus berkoordinasi, mendukung pembangunan IKN. 

Atas dasar itu, dengan menjabat sebagai Pj. Gubernur Sulbar, Akmal mendorong program Data Desa Presisi. Dasarnya agar dalam mengambil sebuah kebijakan lebih terarah dan tepat sasaran. 

"Kebijakan yang baik harus berbasis data yang baik. Patologi di Indonesia, sering membuat kebijakan tidak berbasis data yang akurat," ungkapnya. 

Dia pun menekankan agar Pemda tidak lagi bergantung dengan data dari pusat. Sebab sesungguhnya data yang akurat itu bersumber dari data di daerah itu sendiri. Namun menjadi kendala ketika pemda sendiri tak mampu menghadirkan data yang akurat atau data yang presisi. Olehnya, saat ini Ia mengawali langkah pembenahan di Sulbar dengan mewujudkan Data Desa Presisi. 

"DDP ini adalah sebuah bentuk data yang kami hadirkan dengan empat pendekatan pertama pendekatan numerik atau atributif. Kedua pendekatan spasial, mempertajam data yang sudah dimiliki citra satelit, kita pertajam dengan citra drone, lalu kita akan kombinasikan dengan menggunakan teknologi digital,” tutup Akmal (rls)