Saat ini pemerintah telah melakukan revisi Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulbar. Sehingga setiap OPD dituntut segera merampungkan segala administrasi, termasuk penguasaan atas sejumlah lahan di Sulbar. 

Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik menjelaskan pentingnya administrasi penguasaan lahan untuk memperjelas peta lahan di Sulbar serta menghindari konflik kedepan. Sehingga penting Pemda betul-betul bekerja agar dapat mencega permasalahan di Sulbar 

"Saya harap semua OPD betul-betul bekerja," ujar Akmal Malik, pada rapat monitoring terkait Aksi Kebijakan Satu Peta di Sulbar, Kamis , 9 Juni 2022

Kepala Dinas Kehutanan Sulbar Hamzah mengaku, salah satu permasalah Sulbar saat ini sebab masih banyak kawasan berstatus kawasan hutan, namun fakta empirik di kawasan tersebut telah menjadi permukiman dan masuk lintasan akses jalan kabupaten. 

"Inilah semua status lahan itu diusulkan untuk dikeluarkan dari status hutan lindung," ujar Hamzah. 

Dia pun mengaku, untuk melakukan perubahan status lahan itu membutuhkan waktu tidak singkat. (rls)