Penyusunan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemprov Sulbar masih dalam proses. Saat ini, telah memasuki tahapan assessment kondisi eksisting berupa pengumpulan data melalui survei interviu dan FGD. Selanjutkan, masih akan ada empat tahapan lagi yang harus dilalui sebelum menghasilkan dokumen arsitektur.
Berdasarkan jadwal, arsitektur SPBE diharapkan dapat rampung akhir tahun ini. Terkait penyusunannya, Pemprov Sulbar bekerjasama dengan Center for Development Society (CfDS) Universitas Gajah Mada (UGM). Penandatangan Perjanjian Kerjasama telah dilakukan Desember tahun lalu.
Dalam rangka tahapan penyusunan Arsitektur ini, tim Koordinasi SPBE Sulbar menggelar Rapat Koordinasi Selasa, 17 Mei 2022 di Rujab Sekprov Sulbar. Rapat dipimpin ketua tim Koordinasi SPBE yang juga Sekprov Sulbar, Muh Idris DP, dhadiri sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar. Rapat dimaksudkan untuk membahas hasil tahapan assessment kondisi eksisting dan mempersiapkan rancangan desain kebijakan SPBE sebagai bahan dalam rangka koordinasi dengan pihak UGM pekan depan.
Saat rapat, M Idris dihadapan peserta mengatakan, dokumen arsitektur SPBE adalah dokumen lima tahunan, sebagai desain atau model dalam rangka menggerakkan pembangunan SPBE. Dalam penyusunannya dan juga pelaksanaannnya dibutuhkan peran dan kolaborasi seluruh OPD. Untuk itu, yang dibutuhkan adalah konstribusi seluruh OPD untuk dapat mempercepat proses penyusunan.
“Termasuk soal data dan informasi soal kondisi eksisting SPBE di Sulbar, agar dokumen arsitektur yang dihasilkan relevan dengan kondisi internal pemprov dan juga nasional. OPD diharapkan memberikan atensi untuk menyiapkan data atau bahan yang dibutuhkan dalam penyusunan arsitektur ini. Yang diharapkan juga nantinya adalah arsitektur SPBE dapat dipahami oleh seluruh OPD termasuk dan terutama pimpinan OPD ,” ujar M. Idris.
Menurut M Idris, SPBE Sulbar juga perlu mendapat perhatian lebih, sebagaimana empat poin harapan yang telah disampaikan penjabat Gubernur Sulbar, Akmal Malik pasca beberapa hari setelah dilantik . Salah satunya adalah terkait penguatan data pemprov sebagai informasi utama kebijakan dan pembangunan. " Data adalah salah satu domain dalam SPBE, harapan bapak gubernur soal penguatan data pemprov harus kita dukung dan wujudkan bersama" kata M Idris.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfoperss Prov Sulbar, Mustari Mula menyebutkan, bahwa dari evaluasi SPBE yang dilaksanakan KemenpanRB tahun lalu, indeks SPBE Sulbar mencapai angka 2, 04. Sulbar masuk dalam kategori cukup dan berada di peringkat 27 dari 34 provinsi. Beberapa indikator evaluasi masih lemah beberapa yang lain sudah baik. Tak satupun indikator yang mencapai nilai tertinggi atau level lima. Empat indikator mencapai level 4 dan selebihnya level 3, 2 dan 1.
“Dari 47 indikator evaluasi SPBE yang dilaksanakan KemenpanRB, tidak hanya ada di Kominfo perss, tetapi juga di OPD lain. Untuk itu sinergitas dan kolaborasi sangat dibutuhkan dan menentukan. Dengan begitu harappan agar indeks SPBE tahun ini dapat meningkat mudah mudahan dapat terwujud” harap Mustari Mula.
Mustari Mula menuturkan, tujuan arsitektur SPBE diantaranya, menjadi panduan integrasi bisnis, data dan informasi, aplikasi, infrastruktur dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terpadu. Selain itu, arsitektur juga menjadi dasar penyusunan proses bisnis instansi, dasar penggunaan data dan informasi, dasar pengembangan dan pembangunan aplikasi khusus serta dasar pelaksanaan integrasi layanan.
"Penyusunan arsitektur SPBE menjadi langkah transformasi menuju integrasi TIK di internal provinsi maupun ekternal nasional yg selama ini di Pemprov berlangsung parsial terpisah-pisah. Integrasi itu diharapkan menciptakan efisiensi dan mendukung ekosistem digital yg selaras dgn perkembangan kebutuhan publik kini dan nanti" jelas Mustari.
Ditempat yang sama, Kepala Bidang Layanan E-Government Diskominfoperss Sulbar, Muh. Ridwan Djafar menambahkan, pihak Diskominfopers Sulbar intens berkoordinasi dengan pihak UGM sejak setelah penandatanganan Perjanjian Kerjasama. Ia menyebutkan, telah meminta kepada pihak UGM agar dapat menghasilkan dokumen yang memuat penekanan terkait prioritas program dan kegiatan pembangunan SPBE yang dapat atau memungkinkan dilaksanakan.
“Kita tentu tak dapat melaksanakan secara bersamaan seluruhnya, karena banyak keterbatasan, tetapi arah dan prioritas yang terlebih dahulu secara logis harus dilaksanakan, kami harapkan dapat menjadi bagian dari dokumen arsitektur SPBE,” kata Muh. Ridwan. (rls)
