Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengikuti rapat koordinasi (rakor) program forest IV secara vitual, Senin 18 Oktober 2021. Rakor berlangsung di ruang rapat Kantor Bappeda Sulbar.

Dalam menyambut dan memberikan apresiasi kepada tim konsultan pelaksana project forest program IV, pada kesempatan tersebut, Sekprov Sulbar Muhammad Idris menyatakan, Sulbar butuh dukungan untuk menjalankan program-program strategis khususnya yang berkaitan dengan forest, karena hal itu menjadi salah satu kendala sekaligus menjadi peluang.

"Kita ini adalah daerah hutan dan tentu saja dalam kondisi yang seperti ini butuh kehati-hatian, yang juga butuh perhatian untuk bisa mengendalikan apa yang menjadi kekayaan sekaligus menjadi peluang-peluang kita,"tutur Idris

Olehnya itu, Idris berharap kiranya agar kebutuhan Sulbar untuk mempertahankan ketertutupan lahan dengan digaruk usaha-usaha pembangunan itu, bisa diselaraskan.

"Program yang ada ini tentu kami sangat mengapresiasi dan sebagai bagian dari tim yang ada di provinsi yang akan terus mendorong terciptanya sebuah ekosistem pengelolaan hutan yang terintegrasi, sekaligus pemanfaatan bagi warga masyarakat kita ini menjadi lebih bagus kedepan,"pungkas Idris

Deputi Chief Of Technical Okta User atau konsultan pelaksana pendamping project implementing unit (PIU), Syaiful menjelaskan, forest program IV adalah bagian dari forest program kerjasama antara Pemerintah Jerman dan Pemerintah Indonesia dengan mendorong untuk pelestarian energi dan juga mendukung kebijakan rehabilitasi hutan dan konservasi keanekaragaman hayati dan perubahan iklim.

Syaiful mengungkapkan, forest program IV ini ada di DAS (Daerah Aliran Sungai) Mamasa dan Taman Nasional Gandang Dewata yang ada di Mamuju, Karama. Latar belakang dari forest project program IV ini adalah tingginya sedimentasi di Bakaru. Bakaru itu PLTA yang di bangun oleh Jepang di Tahun 1980 dan baru diresmikan pada tahun 1998, secara tekhnis perkiraan umurnya 50 tahun, tetapi sekarang 30 tahun sudah mengalami pendataran yang berat.

"Jadi ada dua provinsi karena DAS Mamasa ini terdiri dari Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Mamasa. Kemudian Bakaru 1 yang sekarang kelihatannya PLN mengajukan proposal ke pemerintah Jepang untuk membangun Bakaru 2 dengan memanfaatkan reservoar Bakaru 1. Jadi Jepang ini mau membiayai PLTA Bakaru 2 dengan mematahkan reservoar atau waduk Bakaru 1 dengan catatan harus ada penyelamatan Sub DAS Mamasa reservoar. Oleh karena itulah forest program IV ini dilahirkan, jadi fokus utamanya adalah mengurangi sedimentasi di Sub Das Mamasa yang mengalir ke waduk Bakaru," jelas Syaiful

Lebih lanjut, Syaiful menjelaskan, forest program IV memiliki empat output, yaitu pertama, memperkuat kerjasama stakeholder utama dalam pengelolaan DAS terutama di Mamasa.

"Jadi di sana ada banyak kepentingan dinas-dinas termasuk Dinas PU, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,"bebernya

Kedua, meningkatkan efektivitas pengelolaan KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan). Output kedua ini adalah membantu pembangunan infrastruktur peningkatan kapasitas SAK dari BPH dan juga ada kegiatan-kegiatan proteksi atau pengamanan kawasan KPH dan juga ada pembangunan konservasi tanah dan rehabilitasi lahan disekitar KPH.

"Tadi disebutkan ada 4 KPH, jadi di Sub Das Mamasa ada 3 KPH yaitu Mamasa Tengah, Mamasa Timur dan KPH Sawitto di Pinrang, nah sedangkan yang di Mamuju ini yang taman nasional ada KPH Bonehau Kalumpang,"kata Syaiful

Output ketiga adalah pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kegiatan dalam rangka menunjang penurunan sedimentasi pengelolaan sumberdaya alam secara lestari dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan daripada masyarakat itu sendiri. 

"Ada beberapa kegiatan termasuk penguatan kelembagaan dari kelompok petani itu sendiri, pembangunan kebun bibit masyarakat, rehabilitasi lahan dengan metode agroforestry dan peningkatan keterampilan dengan usaha yang berbasis pada sumberdaya alam yang ada di masyarakat,"ungkap Syaiful

Dan output keempat adalah pengembangan Taman Nasional Gandang Dewata yang baru di SKkan tetapi belum ada UPTnya. Di sini nanti termasuk membangun beberapa jenis infrastruktur untuk pengelolaan taman nasional baik itu kantor, pos-pos jaga dan perbaikan tata batas dan juga pengamanan kawasan itu sendiri dan juga peningkatan jumlah dan kualitas daripada SAK taman nasional.

Sementara itu, Chief of Technical Advertiser (CTA), Profesor James berharap, ada kerjasama yang baik diantara forest program IV dan PIUnya yakni BPDAS AL dan instansi-instansi pemerintah yang ada di provinsi maupun di kabupaten.

"Jadi project ini ingin mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan juga oleh pusat, sehingga bukan dana utamanya dari forest program IV tetapi adalah justru menambah kegiatan APBN dan APBD,"kata James

Turut hadir dalam rakor tersebut, Kepala Bappeda Sulbar, Khaeruddin Anas, Kepala Dinas Kehutanan Hamzah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tim Konsultan project forest program IV. (Ayu)