Kominfo Sulbar - Sekprov Sulbar, Muhammad Idris melakukan rapat koordinasi tindak lanjut program sertifikasi asset dan penerapan Zona Nilai Tanah (ZNT) bersama KPK RI  melalui video conference yang berlangsung di  ruang oval Kantor Gubernur Sulbar, Rabu,  5 Juli 2020.

Sekprov Sulbar, Muhammad Idris menyampaikan, melalui program tersebut sangat bagus bagi Pemprov Sulbar,  dimana  penilaian dari pihak KPK telah memberikan laporan yang  sudah jalan berjalan 100 persen.

" Prestasi yang telah diraih dapat terus dijaga dan dirawat serta harus  terus ditingkatkan terutama program yang membahas tentang ZNT. Kegiatan ini merupakan salah satu pintu masuk mewujudkan visi  daerah dalam menciptakan pembangunan daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan zero korupsi," kata Idris.

Lebih lanjut disampaikan, dari segala keterbatasan yang dimiliki Pemprov Sulbar, Ia  berkeinginan  dapat menjadikan Pemprov Sulbar sebagai daerah  pertama yang menjadikan konsolidasi asset tersebut  termasuk kebijakan-kebijakan atau program yang berkaitan dengan ZNT sehingga dapat diwujudkan secara bersama-sama. 

Kepala BPN Sulbar, Suhendro menyampaikan ,  dalam rangka penyelamatan asset, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan,  dimulai dari metode yuridis , mencakup bidang fisik, disusul pengelolaan asset yang perlu dimanajemen dengan baik sehingga terhindar dari penguasaan pihak lain yang dapat merugikan pemerintah daerah yang tentunya harus melalui sertifikasi tanah serta penempatan asset yang perlu menjadi prioritas 

" Tanah merupakan salah satu asset paling utama yang sangat berharga dan menjadi kekayaan pemerintah daerah,  dan merupakan tempatnya semua aktivitas pemerintahan di daerah, sehingga perlu dilakukan pemantauan untuk mendorong agar aset-aset ini dapat terselesaiakan," tandas Suhendro 

Kegiatan tersebut juga diikuti Koordinator wilayah 5 KPK, Budi Waluya, Plt. Kepala Kantor Kementerian BPN, Perdananto Ariwibowo, para pemkab se-Sulbar, para Kepala BPN Kabupaten se-Sulbar dan undangan lain. (farid)