Sekprov Sulbar, Muhammad Idris mengajak seluruh unit kerja baik di lingkup Pemprov Sulbar maupun Pemkab, untuk berkomitmen mewujudkan Reformasi Birokrasi (RB) secara substansial. Hal itu disampikan, saat membuka acara Coaching Clinic Penerapan Kebijakan Akuntabilitas Kinerja, Reformasi Birokrasi dan Zona Intergritas, yang berlangsung di Ballroom d'Maleo Hotel & Convention Mamuju, Senin 22 April 2019.
"Reformasi Birokrasi yang kita ingin wujudkan adalah yang substansial, bukan lagi prosedural yang hanya melakukan pemenuhan terhadap aspek administrasi" kata Idris
Bahkan, Idris menilai, selama ini dalam sistem pemerintahan di Sulbar masih mendemonstrasikan cara kerja yang lebih banyak seremoninya.
"Saya sudah mencatat ratusan praktek-praktek birokrasi yang memang harus diperbaiki. Kita masih mendemontsrasikan cara berpemerintahan yang masih banyak seremoninya. Ini merupakan hal yang harus menjadi perhatian bersama, " tandas Idris
Terkait pelaksanaan Coaching Clinik, Idris berharap, kegiatan itu dapat memberikan solusi dalam upaya melakukan percepatan terhadap delapan area perubahan RB, yakni manajemen perubahan (mental aparatur), penguatan sistem pengawasan, akuntabilitas kinerja, kelembagaan, tatalaksana, sistem manajemen SDM ASN dan peraturan perundang-undangan, serta peningkatan pelayanan publik.
Asisten Deputi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi RB, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan III KemenPAN & RB, Naptalina Sipayung, mengatakan, pelaksanaan RB akan sangat cepat, apabila ada komitmen dari pimpinan dan didukung seluruh jajarannya.
Melalui kesempatan itu, Naptalina mengungkapkan, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) 2018, Sulbar memperoleh predikat terendah dari 12 provinsi yang berada pada wilayah pengawasan III, yakni CC dengan nilai 56, 84.
"Sulbar berada pada posisi terendah di antara 12 provinsi, kita tidak bisa tinggal diam dengan kondisi itu, sebab di dalamnya itu ada gambaran terkait pelaksanaan Sakip di Sulbar. Ini yang harus diperbaiki ke depan" tandasnya
