MAMUJU--Inspektorat Sulawesi Barat (Sulbar) menghadirkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemprov Sulbar membahas tindak lanjut 60 hari atas temuan Pemeriksaan/Pengawasan BPK RI dan Irjen Kemendagri. Rapat dipimpin langsung Inspektur Inspektorat Sulbar M. Natsir di Aula Inspektorat Sulbar, Rabu 31 Januari 2024. Inspektur Inspektorat Sulbar M. Natsir menegaskan, sebagaimana arahan Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh, agar persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK mencapai 85 persen. Respon tindak lanjut terhadap temuan ini menjadi evaluasi kinerja bagi OPD. Olehnya, M. Natsir kembali menegaskan agar setiap OPD memberi perhatian serius terhadap tindak lanjut temuan BPK. Jika waktu yang diberikan tidak digunakan sebaik-baiknya, maka berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara, temuan tersebut bisa beralih ke Rana Hukum. "Kalau dalam waktu 60 hari tidak bisa memberikan tanggapan, maka yang menjadi tanggung jawab adalah kepala daerah. Kalau tidak ada tanggapan maka dapat menyerahkan temuan ini kepada Aparat Penegak Hukum (APH)," ungkapnya. Diketahui, LHP BPK RI diterima Pemprov Sulbar sejak 22 Januari 2024, diharapkan temuan dan rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti selama 60 hari. "Kami akan pantau secara terus menerus, olehnya saya minta 60 hari menjadi perhatian kita semua," tegas Natsir. (rls)

MAMUJU--Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bersama dengan Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) melakukan penarikan mahasiswa magang yang telah menjalani program magang selama 30 hari sepanjang Januari 2023 di Dinas Kesehatan Sulbar. Program magang ini merupakan bagian dari upaya untuk memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa serta memperluas kolaborasi antara institusi pendidikan dan sektor publik. Dalam acara penarikan tersebut yang berlangsung di Dinas Kesehatan Sulbar, turut hadir Dosen Pendamping dari Teknik Informatika Unsulbar, Farid Wajidi, bersama dengan empat mahasiswa magang dari Unsulbar. Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, drg. Asran Masdy menyampaikan terima kasih atas kontribusi mahasiswa magang dari Unsulbar. Ia berharap, kerjasama itu dapat terus berlanjut, bahkan mengungkapkan keinginannya untuk melihat lebih banyak mahasiswa dari Unsulbar berpartisipasi dalam program magang di masa mendatang di Dinas Kesehatan Sulbar. Asran Masdy menekankan pentingnya peran mahasiswa magang dalam membantu pegawai belajar tentang pemanfaatan teknologi informasi di bidang kesehatan. Dia juga berharap, pengalaman itu dapat membantu mahasiswa mempersiapkan diri untuk dunia kerja yang sesungguhnya. Tak ketinggalan, Kasubag Umum Dinas Kesehatan Sulbar, Jabbar juga memberikan komentar positif terhadap partisipasi Mahasiswa Unsulbar dalam program magang. Dia juga berharap, pengalaman yang diperoleh mahasiswa selama satu bulan di Dinas Kesehatan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang realitas dunia perkantoran. "Semoga pengalaman ini dapat menjadi bekal berharga bagi generasi mahasiswa berikutnya," ujar Jabbar. Penarikan mahasiswa magang ini mencerminkan komitmen bersama untuk memperkuat hubungan antara dunia pendidikan dan sektor publik, serta memberikan kontribusi nyata dalam persiapan para mahasiswa untuk menghadapi tantangan dunia kerja. (rls)

MAMUJU--Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat (Dinkes Sulbar) dengan tegas menyatakan komitmennya dalam mendukung dan menggalakkan program "Toilet Bersih" untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kemajuan daerah. Toilet bersih pada layanan publik telah menjadi fokus utama Pemerintah Provinsi Sulbar, sebagai bagian dari upaya besar untuk meningkatkan standar sanitasi dan kesehatan masyarakat. Kepala Dinkes Sulbar, drg. Asran Masdy menegaskan Dinkes Sulbar telah siap sepenuhnya untuk mensukseskan program "Toilet Bersih" (TOLSIH) di seluruh wilayah Sulbar. "Masyarakat akan merasakan sejumlah manfaat yang signifikan dengan adanya toilet layanan publik yang bersih dan terpelihara dengan baik," kata Asran Masdy. Beberapa manfaat tersebut antara lain: - Kesehatan Masyarakat yang Terjaga. Dengan adanya toilet bersih, risiko penularan penyakit menular dapat diminimalkan secara signifikan. Kesehatan masyarakat menjadi lebih terjaga karena lingkungan yang lebih higienis. - Peningkatan Kualitas Hidup. Toilet bersih menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan layak huni bagi masyarakat. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan secara keseluruhan. - Pariwisata yang Berkembang. Kebersihan fasilitas umum, termasuk toilet, adalah faktor penting dalam menarik wisatawan. Dengan adanya toilet bersih di tempat-tempat publik, Sulawesi Barat dapat meningkatkan daya tarik pariwisata dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. - Peningkatan Kesadaran Lingkungan. Program toilet bersih juga membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Ini mendorong adopsi perilaku hidup sehat dan peduli lingkungan. Kepala Dinkes Sulbar mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk pihak swasta dan organisasi kemasyarakatan, untuk aktif berpartisipasi dalam menjaga kebersihan toilet layanan publik. "Kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci kesuksesan dalam implementasi program "Toilet Bersih" di Sulbar," pungkasnya. (rls)

MAMUJU-- UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (PPRD) Mamuju membuat terobosan pelayanan jemput bola pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Pesta Rakyat HMI di Anjungan Pantai Manakarra dari tanggal 25 – 28 Januari 2024. Itu dilakukan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan PKB. Pelayanan itu dilakukan dengan menggunakan Samsat Keliling. Dengan cara jemput bola, selain mengoptimalkan penerimaan PKB bagi pendapatan daerah juga mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraannya. Kegiatan seperti itu yang sifatnya meningkatkan pelayanan prima ke masyarakat sangat didukung penuh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Masriadi Nadi Atjo. Dia berharap agar kegiatan itu terus berlanjut dan memberikan dampak positif bagi masyarakat yang ingin melakukan pembayaran PKBnya. Dalam kegiatan pelayanan Samsat Keliling yang berlangsung selama 4 (empat) hari itu diperoleh pendapatan sebesar Rp. 10.650.920, dengan rincian motor 6 (enam) unit dan mobil 3 (tiga) unit. UPTD PPRD Mamuju berterima kasih kepada masyarakat Mamuju yang dengan kesadarannya telah datang melaksanakan kewajibannya membayar pajak. UPTD PPRD Mamuju berkomitmen kegiatan seperti itu akan terus dilakukan, demi memaksimalkan pendapatan daerah dan memberikan kepuasan kepada masyarakat yang taat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraannya. (rls)

MAMUJU--Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Masriadi Nadi Atjo menerima kunjungan silaturahmi Branch Manager PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Mamuju Rinchard Octovianus Herwata beserta stafnya, Senin 29 Januari 2024. Hadir mendampingi Kepala BPKPD Sulbar, Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Andi Kustia Hatta dan stafnya Muh. Fitra Hardiansyah. Kunjungan itu menjadi pertemuan pertama Masriadi Nadi Atjo selaku Kepala BPKPD Sulbar yang baru dengan PT. Taspen (Persero) dan sekaligus menjadi ajang silaturahmi kedua pihak. Dalam pertemuan di Ruang Kerja Kepala BPKPD itu membahas terkait tindak lanjut kegiatan taspen mobile, pembahasan e-klaim, serta koordinasi terkait dengan tindak lanjut atas permasalahan/kendala satker yang berhubungan dengan pegawai yang akan purna bhakti. Kepala BPKPD Sulbar Masriadi Nadi Atjo berharap dengan silaturahmi dan audiensi itu bisa terus bersinergi meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan bagi ASN khususnya di Sulbar. Melalui pertemuan itu, diharapkan sinergi antara BPKPD Sulbar dengan PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Mamuju dapat menjaga pemberian layanan prima dan berintegritas bagi ASN dan pensiunan di Lingkup Pemprov Sulbar. (rls)

MAMUJU--Kejar target laboratorium uji terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) pada tahun 2024, UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Dinas Koperindag Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan rapat tindak lanjut perbaikan dokumen akreditasi berdasarkan temuan Asesor KAN, Selasa 30 Januari 2024, di Kantor UPTD BPSMB, Jl. RE Martadinata, Mamuju. Sebelumnya, UPTD BPSMB Sulbar menggelar kaji ulang manajemen sebagai tindak lanjut dari hasil asesmen awal yang telah dilakukan oleh Tim Asesor KAN pada Desember 2023 lalu. Asesmen awal tersebut bertujuan untuk menilai kesiapan UPTD BPSMB dalam melakukan akreditasi laboratorium pengujian komoditi biji kopi dan biji kakao. “Ini sebagai upaya perbaikan untuk mendapatkan akreditasi sebagai lab uji dari KAN. Masih ada 45 hari lagi untuk melakukan perbaikan, termasuk perbaikan dokumen. Kami akan memperbaiki semua temuan dan catatan yang diberikan oleh Tim Asesor KAN.” jelas Nurmilasari, Pejabat Fungsional Penguji Mutu Barang pada UPTD BPSMB. Menurut Nurmilasari, akreditasi laboratorium uji sangat penting untuk meningkatkan kredibilitas dan kompetensi UPTD BPSMB dalam memberikan layanan pengujian mutu barang kepada masyarakat. "Dengan akreditasi, hasil pengujian yang dikeluarkan oleh UPTD BPSMB akan diakui secara nasional maupun internasional," pungkasnya. Sementara itu, Kepala UPTD BPSMB, Adnan Rasjid mengungkapkan, kendala utama yang dihadapi dalam proses akreditasi adalah masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang pernah mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen Laboratorium dan Bimtek yang sesuai dengan jenis komoditi yang diusulkan. “Tahun 2024 ini sudah diprogramkan Bimtek Manajemen Laboratorium dan Bimtek terkait Komoditi Kopi dan Kakao, karena kita SDM nya masih kurang di situ. Kami berharap dengan adanya bimtek, SDM kami akan lebih siap dan mampu untuk menjalankan proses akreditasi dengan baik,” jelas Adnan. Adnan menambahkan, UPTD BPSMB memiliki komitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan pengujian mutu barang kepada masyarakat. Ia berharap dengan adanya akreditasi laboratorium uji, UPTD BPSMB dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan sektor pertanian dan perdagangan di Sulbar. (rls)

MAMUJU--Untuk membantu pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Sulawesi Barat (Sulbar), Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Sulbar membuka Klinik UMKM pada acara Pesta Rakyat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang berlangsung di Anjungan Pantai Manakarra, Mamuju, dari tanggal 25 sampai 28 Januari 2024. Klinik UMKM ini bertujuan untuk memberikan layanan yang lebih dekat dengan masyarakat berupa fasilitasi dan bantuan kepada pelaku UMKM di Sulbar, terutama dalam hal perizinan usaha, sertifikasi halal, desain logo, media promosi, foto produk, website, landing page, dan profil bisnis google. “Kami ingin memanfaatkan momentum ini untuk mengenalkan dan mengajak pelaku UMKM di Sulbar, untuk memanfaatkan layanan Klinik UMKM yang kami sediakan secara gratis. Kami berharap dengan adanya Klinik UMKM ini, pelaku UMKM di Sulbar bisa meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas produk mereka, serta memperluas jangkauan pasar mereka melalui media digital,” ujar Bau Akram Dai, Kepala Dinas Koperindag Sulbar. Bau Akram menyampaikan, salah satu layanan unggulan Klinik UMKM itu adalah fasilitasi pendaftaran sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk Industri Kecil (TKDN-IK). “Melalui layanan klinik UMKM ini, kami juga aktif mensosialisasikan pentingnya TKDN-IK bagi industri kecil menengah (IKM) di Sulbar. Selain karena program ini penting, juga masih banyak IKM yang belum tau. Untuk itu kami memberikan fasilitasi bagi IKM yang ingin dibantu dalam proses pendaftaran TKDN-IK," ujarnya. Sementara, Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Sulbar, Muh Aswad menekankan, sertifikat TKDN-IK penting untuk dimiliki industri kecil agar bisa ikut tender pengadaan barang dan jasa pemerintah. “Sertifikat TKDN-IK ini sangat penting bagi industri kecil terutama yang produknya sering dibeli oleh pemerintah, seperti furnitur kantor. Jadi TKDN-IK semacam tiket bagi industri agar bisa masuk E-Katalog pengadaan barang dan jasa pemerintah,” ujar Aswad. (rls)

MAMUJU--Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat (Perkim Sulbar) Syaharuddin menerima lawatan Kepala TVRI Stasiun Sulbar Fuad, Senin 29 Januari 2024. Lawatan Kepala TVRI Stasiun Sulbar bertujuan menanyakan sejauhmana tindak lanjut surat yang pernah dilayangkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar tentang Permohonan Hibah Tanah untuk TVRI Stasiun Sulbar. Kepala Dinas Perkim Sulbar, Syaharuddin menyampaikan, surat tersebut sudah diterimanya yang didisposisi langsung Sekprov Sulbar Muhammad Idris. “Ya kami sudah menerima suratnya, dan dalam disposisinya tertulis untuk ditelaah,” kata Syaharuddin, yang didampingi Sekretaris Dinas Perkim Sulbar Amrin. Surat Permohonan Hibah Tanah untuk TVRI Stasiun Sulbar berisikan permohonan hibah tanah rencana pembangunan rumah dinas untuk Kepala TVRI dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha TVRI Stasiun Sulbar. Tanah yang diinginkan adalah tanah yang berada di depan Rumah Susun (Rusun) ASN Pemprov Sulbar dan berdekatan dengan Kantor TVRI Stasiun Sulbar. “Kami butuh 50 kali 25 pak kadis yang tanah kosong di depan Rusun ASN,” kata Fuad menjelaskan denah lokasi. Fuad juga mengatakan, anggaran untuk pembangunan rumah dinas tersebut sudah ada, dan lahan yang sangat tepat menurutnya adalah lahan yang dekat dengan Rusun ASN Pemprov Sulbar. Untuk itu, pihaknya berharap agar Pemprov Sulbar memberikan kemudahan. “Disamping rusunkan ada Kantor TVRI, akan lebih memudahkan kami mengawasi kantor jika rumah dinas kami dibangun di situ,” ucapnya. Menindaklanjuti surat tersebut, Kepala Dinas Perkim Sulbar menyatakan, akan mengecek terlebih dahulu apakah tanah yang dimaksud memang milik Pemprov Sulbar atau bukan. “Saya sudah memerintahkan pak sekdis untuk mengecek apakah tanah tersebut milik Pemprov Sulbar, jika memang tanah itu milik Pemprov pasti sertifikatnya sudah ada pada bidang aset, dan segera kami akan laporkan kepimpinan dan menunggu arahan selanjutnya,” ujar Syaharuddin. (rls)

POLMAN - Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan Rapat Koordinasi Tim TKDD, di Kantor Badan Kesbangpol Polewali Mandar (Polman), Selasa 30 Januari 2024. Rapat koordinasi tersebut dilaksanakan dalam rangka Pemetaan Potensi ATHG dan Konflik Sosial pada Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Polman. Kegiatan itu dibuka langsung Pj. Bupati Polewali Mandar Muhammad Ilham Borahima. Pj. Bupati Polewali Mandar, Muhammad Ilham Borahima menyampaikan, sebentar lagi akan menghadapi pesta demokrasi 14 Februari 2024, setelah itu ada Pilkada serentak November 2024. "Kita butuh satu sinergitas kolaborasi terkait khusus persoalan-persoalan yang mungkin bisa saja terjadi di Kabupaten Polewali Mandar," kata Ilham Borahima. Sehingga, dalam rangka mengamankan dan memastikan kelancaran pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, diharapkan pihak terkait mengambil langkah-langkah cegah dini dan deteksi dini terhadap potensi ancaman, tantangan, dan hambatan yang mungkin muncul. "Upaya ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan proses demokrasi berjalan aman dan lancar," sambung Ilham Borahima. Dia menegaskan, camat dan kepala desa harus wajib melakukan cegah dini dan deteksi dini karena bertanggungjawab sebagai pemerintah. "Saya akan segera turunkan surat perintah untuk mengaktifkan pos-pos ronda. Penjagaan TPS di masing-masing desa," tegasnya. Sementara itu, Plt. Kepala Badan Kesbangpol Sulbar, Muhammad Yusuf Tahir mengatakan, Pemilu dan Pilkada Serentak adalah momen penting dalam perjalanan demokrasi. "Namun, kita tidak bisa menutup mata terhadap potensi ancaman dan konflik sosial yang dapat muncul selama proses ini," ujarnya. Oleh karena itu, lanjutnya, rapat itu diadakan untuk melakukan pemetaan secara menyeluruh guna memahami potensi ancaman dan tantangan, serta merumuskan langkah-langkah pencegahan yang efektif. (rls)

MAMUJU – Kegiatan Coaching Clinic Penerapan atau Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pada aplikasi E-Kinerja Badan Kepegawaian Negara (BKN) bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) berlangsung di Ruang Rapat Dinas TPHP Sulbar, Selasa, 30 Januari 2024. Dalam sambutannya, Kepala Dinas TPHP Sulbar, Syamsul Ma’rif mengapresiasi setinggi-tingginya Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulbar yang telah menginisiasi kegiatan itu. Syamsul Ma’rif mengatakan, penerapan atau penyusunan sasaran kinerja pegawai sangat penting dalam upaya pengelolaan kinerja ASN, yang bertujuan membentuk sikap profesional yang kompeten dan kompetitif. “Untuk memperjelas peran dan tanggung jawab ASN dalam pencapaian sasaran kinerja di dalam organisasi perangkat daerah, serta sebagai salah satu upaya pemerintah dalam memaksimalkan kompetensi, keahlian, dan keterampilan para ASN, sekaligus evaluasi kedisiplinan,” kata Syamsul Ma'rif. Dia juga mengatakan, ASN sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai target kinerja organisasi dan memenuhi ekspektasi masyarakat. “Oleh karena itu, SKP adalah alat yang membantu ASN mengukur sejauh mana mereka mencapai target kinerja. Aplikasi E-Kinerja BKN menjadi sarana yang sangat bermanfaat dalam mengelola kinerja pegawai," ujarnya. Syamsul Ma’rif berharap, melalui Coaching Clinic itu ASN Dinas TPHP Sulbar dapat menyusun SKP sesuai peraturan terkini dan dapat menggunakannya dengan baik. "Coaching Clinic ini diharapkan dapat membantu mencapai kinerja yang lebih produktif, transparan dan terukur," ucapnya. (rls)